Dalam organisasi, kepemimpinan tidak cukup diukur dari siapa yang paling banyak mendapatkan dukungan, siapa yang paling lantang menyampaikan visi-misi, atau siapa yang paling pandai meyakinkan forum. Ada hal yang jauh lebih mendasar: karakter, integritas, kebiasaan, kemampuan merawat kebersamaan, dan kesediaan mempertanggungjawabkan amanah.

Bagi Korps HMI-Wati (KOHATI), pertanyaan tentang siapa yang layak memimpin harus dikembalikan pada tujuan dasarnya, yaitu “Terbinanya Muslimah yang Berkualitas Insan Cita.”

Tujuan tersebut bukan sekadar kalimat yang diucapkan ketika pembukaan kegiatan atau dicantumkan dalam dokumen organisasi. Tujuan itu harus menjadi ukuran dalam menilai calon pemimpin, menentukan arah kaderisasi, dan memastikan bahwa setiap amanah membawa manfaat bagi kader, masyarakat, dan bangsa.

Karena itu, KOHATI tidak hanya membutuhkan seseorang yang ingin menjadi ketua. KOHATI membutuhkan pemimpin yang kehadirannya membawa kedamaian, sikapnya menjaga marwah organisasi, keputusannya memperkuat kaderisasi, dan pengabdiannya melampaui kepentingan pribadi.

Pemimpin yang Baik Terlihat dari Kebiasaannya

Ada satu hal yang sering terlupakan ketika memilih pemimpin: karakter seseorang tidak hanya terlihat ketika ia sedang berbicara di hadapan banyak orang. Karakter justru sering tampak melalui kebiasaan-kebiasaan sederhana, terutama ketika ia tidak sedang membutuhkan dukungan siapa pun.

Bagaimana ia memperlakukan orang yang berbeda pilihan? Bagaimana ia merespons kritik? Apakah ia menepati janji ketika tidak ada yang mengawasi? Apakah ia tetap menghargai orang lain ketika pendapatnya tidak diterima?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting karena kepemimpinan tidak dibangun hanya melalui pidato, melainkan melalui perilaku yang dilakukan secara berulang.

Kandidat yang layak memimpin tidak harus menjadi manusia sempurna. Ia boleh memiliki kekurangan, pernah melakukan kesalahan, dan masih membutuhkan proses belajar. Namun, ia harus menunjukkan kemauan untuk memperbaiki diri, bertanggung jawab atas tindakannya, serta tidak menjadikan kekuasaan sebagai alasan untuk merasa selalu benar.

Pemimpin yang baik tidak sekadar meminta kader menghormatinya. Ia juga menunjukkan bahwa dirinya mampu menghormati kader lain.

Ia tidak hanya menuntut kedisiplinan, tetapi juga berusaha menjadi teladan. Ia tidak hanya meminta pengurus bekerja keras, tetapi bersedia ikut menyelesaikan persoalan. Dan ia tidak hanya menuntut loyalitas, tetapi memahami bahwa loyalitas kepada organisasi tidak sama dengan kewajiban untuk selalu menyetujui dirinya.

Sebab pemimpin yang layak bukan orang yang selalu ingin diikuti, melainkan orang yang mampu membuat organisasi bergerak bersama menuju tujuan yang benar.

Hadir Membawa Kedamaian, Bukan Memelihara Perpecahan

Salah satu ciri penting pemimpin KOHATI yang layak adalah kemampuannya menghadirkan kedamaian di tengah perbedaan.

Kedamaian yang dimaksud bukan berarti organisasi harus selalu tenang tanpa kritik, tanpa perdebatan, atau tanpa perbedaan pendapat. Organisasi yang hidup justru membutuhkan diskusi, koreksi, dan keberanian mempertanyakan keputusan yang dianggap kurang tepat.

Namun, perbedaan harus dikelola secara dewasa. Kritik tidak semestinya langsung dianggap sebagai serangan pribadi. Perbedaan pilihan tidak seharusnya berubah menjadi permusuhan berkepanjangan. Dan persoalan organisasi tidak boleh terus dipelihara hanya karena ada pihak yang merasa diuntungkan oleh konflik.

Pemimpin yang matang mampu membedakan persoalan substansial dari persoalan pribadi. Ia bersedia mendengar kedua pihak, memeriksa fakta, mengacu pada aturan, dan mencari penyelesaian yang adil.

Ketika terjadi perselisihan, ia tidak terburu-buru menyebarkan tuduhan. Ketika ada kader yang berbeda pandangan, ia tidak langsung menutup ruang komunikasi. Ketika keputusan harus dievaluasi, ia tidak menjadikan harga dirinya lebih penting daripada kepentingan organisasi.

Kedamaian seperti inilah yang dibutuhkan KOHATI: bukan kedamaian yang dibangun melalui pembungkaman, melainkan kedamaian yang tumbuh dari rasa saling menghormati, keadilan, dan penyelesaian masalah secara bertanggung jawab.

Pemimpin tidak harus selalu menyenangkan semua orang. Ada kalanya ia perlu mengambil keputusan tegas, menegakkan aturan, dan menyampaikan hal yang tidak populer. Namun, ketegasan itu harus dijalankan dengan argumentasi, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Pemimpin yang menghadirkan kedamaian bukan berarti tidak pernah berhadapan dengan konflik. Ia adalah orang yang tidak membiarkan konflik kehilangan arah dan merusak tujuan bersama.

Marwah KOHATI Dijaga dengan Integritas, Bukan Sekadar Simbol

Marwah organisasi sering dibicarakan, tetapi tidak selalu diterjemahkan menjadi perilaku yang nyata.

Padahal, marwah KOHATI tidak hanya tercermin dari nama besar organisasi, atribut yang dikenakan, forum yang diselenggarakan, atau banyaknya kegiatan yang dipublikasikan. Marwah juga tercermin dari cara pemimpinnya memperlakukan kader, menggunakan kewenangan, mengelola perbedaan, dan mempertanggungjawabkan keputusan.

Pemimpin yang menjaga marwah tidak menjadikan organisasi sebagai alat untuk membangun pengaruh pribadi. Ia tidak memperlakukan jabatan sebagai hak istimewa yang membebaskannya dari aturan. Ia juga tidak menggunakan nama organisasi untuk membenarkan kepentingan yang bertentangan dengan tujuan bersama.

Sebaliknya, ia memahami bahwa semakin besar amanah yang diberikan, semakin besar pula tanggung jawab yang harus dipikul.

Menjaga marwah berarti menghormati konstitusi dan mekanisme organisasi, menjalankan keputusan secara bertanggung jawab, menjaga komunikasi yang bermartabat, serta memastikan bahwa kritik dan evaluasi tidak diperlakukan secara sewenang-wenang.

Marwah juga berkaitan dengan keberanian mengakui kekurangan. Pemimpin yang menutupi setiap kesalahan demi mempertahankan citra justru dapat merusak kepercayaan. Sebaliknya, pemimpin yang bersedia menjelaskan persoalan, menerima evaluasi, dan memperbaiki kekeliruan memberikan contoh bahwa kehormatan organisasi tidak dibangun melalui kepura-puraan.

KOHATI tidak membutuhkan pemimpin yang hanya terlihat berwibawa di depan forum. KOHATI membutuhkan pemimpin yang dapat dipercaya ketika mengambil keputusan, ketika menghadapi persoalan, dan ketika tidak ada sorotan publik.

Sebab kehormatan organisasi tidak lahir dari seberapa sering seseorang menyebut nama KOHATI, tetapi dari seberapa bertanggung jawab ia menjaga nilai-nilai yang diperjuangkan KOHATI.

Tujuan Insan Cita Harus Terlihat dalam Cara Memimpin

Jika tujuan KOHATI adalah membina muslimah yang berkualitas Insan Cita, maka kualitas kepemimpinan harus diukur dari kontribusinya terhadap proses pembinaan tersebut.

Pemimpin yang layak tidak hanya memikirkan bagaimana program kerjanya terlihat berhasil. Ia juga memikirkan apakah kader memperoleh kesempatan untuk berkembang, apakah kegiatan memperkuat pengetahuan, dan apakah organisasi membentuk perempuan yang lebih mandiri, berintegritas, serta mampu menjawab persoalan masyarakat.

Kaderisasi tidak boleh berhenti pada rutinitas administratif. Kegiatan yang banyak belum tentu menghasilkan pembinaan yang mendalam. Forum yang ramai belum tentu melahirkan tradisi berpikir kritis. Dan laporan yang tampak baik belum tentu menggambarkan kualitas kader yang semakin berkembang.

Karena itu, pemimpin KOHATI harus mampu menjawab pertanyaan mendasar: apa perubahan yang ingin diwujudkan melalui setiap program? Keterampilan apa yang perlu dikembangkan? Bagaimana kader mendapatkan ruang belajar? Bagaimana keberhasilan program dievaluasi? Dan bagaimana proses tersebut tetap berjalan setelah masa kepengurusan berakhir?

Pemimpin yang memiliki orientasi kaderisasi tidak takut melihat kader lain tumbuh dan mengambil tanggung jawab. Ia tidak merasa terancam ketika ada kader yang lebih kritis atau memiliki keahlian tertentu. Justru, ia membantu membuka kesempatan agar kemampuan kader menjadi kekuatan bersama.

Ia memahami bahwa keberhasilan kepemimpinan bukan hanya ketika dirinya berhasil menjalankan jabatan, tetapi juga ketika organisasi memiliki semakin banyak kader yang siap melanjutkan perjuangan.

Pemimpin yang sungguh-sungguh menghidupkan Insan Cita tidak berusaha membuat organisasi bergantung selamanya kepada dirinya. Ia membangun sistem, menumbuhkan kader, dan menyiapkan keberlanjutan.

Mengapa Kepemimpinan Perempuan Penting bagi Masa Depan Bangsa?

Pembahasan mengenai pemimpin KOHATI tidak seharusnya berhenti pada urusan internal organisasi. Kualitas pembinaan perempuan juga berkaitan dengan kesempatan mereka mengambil peran dalam kehidupan masyarakat dan pengambilan keputusan.

Data BPS dalam publikasi Statistik Pemuda Indonesia 2024 menunjukkan bahwa jumlah pemuda Indonesia mencapai sekitar 64,22 juta jiwa, atau sekitar 20 persen dari jumlah penduduk. Potensi generasi muda sebesar itu membutuhkan ruang pengembangan, pendidikan, partisipasi, dan kepemimpinan yang bertanggung jawab.

Sumber: Badan Pusat Statistik, Statistik Pemuda Indonesia 2024.
https://www.bps.go.id/assets/publication/2024/12/31/b2dbaac4542352cea8794590/statistik-pemuda-indonesia-2024.html

Di sisi lain, keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan masih menjadi pekerjaan yang perlu diperhatikan. Kajian Parliamentary Review dari Badan Keahlian DPR RI mencatat bahwa perempuan memperoleh 21,9 persen kursi DPR RI pada Pemilu 2024, angka tertinggi dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya, tetapi masih berada di bawah target keterwakilan 30 persen yang kerap dijadikan acuan dalam kebijakan pencalonan perempuan.

Angka tersebut tidak berarti perempuan tidak mampu memimpin. Data keterwakilan menjelaskan komposisi kursi, bukan kualitas atau kemampuan individu. Namun, data itu memperlihatkan bahwa kesempatan dan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan tetap penting untuk diperjuangkan.

Sumber: Badan Keahlian DPR RI, Parliamentary Review, kajian keterwakilan perempuan dalam pemilu.
https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/parliamentary_review/Parliamentary%20Review-VI-2-J-2024.pdf

Pada tingkat global, UNESCO melalui laporan Fostering Women’s Leadership juga menyoroti bahwa perempuan masih kurang terwakili dalam pengambilan keputusan, termasuk di bidang teknologi dan inovasi. Laporan tersebut menggarisbawahi pentingnya partisipasi dan kepemimpinan perempuan untuk memperkuat kemampuan masyarakat menghadapi berbagai tantangan.

Sumber: UNESCO, Fostering Women’s Leadership (2024).
https://www.unesco.org/en/articles/fostering-womens-leadership

Data-data tersebut tidak secara langsung mengukur kualitas kandidat KOHATI. Namun, data itu memberi konteks mengapa organisasi kader perempuan perlu serius membangun kepemimpinan yang berintegritas, berpengetahuan, dan memiliki kemampuan mengabdi.

KOHATI tidak dapat sendirian menyelesaikan persoalan keterwakilan perempuan di Indonesia. Namun, KOHATI dapat berkontribusi melalui pembinaan kader yang memiliki kapasitas untuk mengambil peran di kampus, masyarakat, ruang publik, dan berbagai bidang pengabdian.

Di sinilah pentingnya memilih pemimpin yang memahami bahwa jabatan bukan tujuan akhir. Jabatan adalah kesempatan untuk memperkuat proses pembinaan dan menyiapkan kader agar mampu memberikan manfaat yang lebih luas.

Pemimpin yang Layak Tidak Takut pada Kritik dan Evaluasi

Salah satu ujian paling nyata bagi seorang pemimpin adalah bagaimana ia menghadapi kritik.

Ketika mendapat pujian, hampir semua orang dapat terlihat tenang. Ketika dukungan sedang kuat, banyak orang mampu menunjukkan keyakinan. Namun, ketika keputusan dipertanyakan, program tidak berjalan sesuai rencana, atau muncul perbedaan pandangan, karakter kepemimpinan mulai terlihat lebih jelas.

Pemimpin yang layak tidak langsung menganggap kritik sebagai bentuk ketidakloyalan. Ia berusaha memahami apakah kritik tersebut memiliki dasar yang perlu ditindaklanjuti. Jika kritik tidak tepat, ia dapat menjawabnya dengan argumentasi. Jika kritik benar, ia memiliki keberanian untuk memperbaiki keputusan.

Sikap seperti ini bukan tanda kelemahan. Justru, kesediaan untuk dievaluasi merupakan bagian dari tanggung jawab.

KOHATI membutuhkan pemimpin yang mampu membangun budaya organisasi yang sehat: kader dapat berbicara tanpa takut dipermalukan, pengurus dapat menyampaikan masalah tanpa langsung dicurigai, dan keputusan dapat dievaluasi tanpa harus berubah menjadi konflik pribadi.

Namun, keterbukaan juga harus disertai tanggung jawab. Kritik perlu disampaikan dengan dasar yang jelas, informasi harus diperiksa, dan perbedaan pendapat sebaiknya diarahkan pada perbaikan. Kebebasan berbicara bukan alasan untuk menyebarkan fitnah atau merendahkan orang lain.

Dengan demikian, pemimpin yang layak bukan orang yang membiarkan semua tindakan tanpa batas. Ia adalah orang yang mampu menjaga keseimbangan antara keterbukaan, aturan, keadilan, dan tanggung jawab.

Kebiasaan Kecil yang Menunjukkan Kualitas Pemimpin

Sebelum memilih kandidat, kader perlu memperhatikan bukan hanya apa yang dijanjikan, melainkan juga apa yang selama ini dilakukan.

Apakah kandidat terbiasa hadir ketika dibutuhkan, atau hanya muncul ketika ada kepentingan? Apakah ia menepati komitmen yang pernah disampaikan? Apakah ia menghargai orang yang tidak memiliki pengaruh besar? Apakah ia mampu menyelesaikan tanggung jawab tanpa terus-menerus menyalahkan keadaan?

Apakah ia membagikan pengetahuan dan membuka ruang bagi kader lain untuk belajar? Apakah ia menggunakan forum untuk mencari solusi atau sekadar menunjukkan siapa yang paling berkuasa? Apakah ia mampu menjaga rahasia organisasi dan informasi pribadi secara bertanggung jawab?

Pertanyaan-pertanyaan itu membantu pemilih menilai karakter berdasarkan kebiasaan yang dapat diamati, bukan sekadar kesan sesaat.

Kandidat yang baik juga tidak harus selalu menjadi orang yang paling menonjol. Ada orang yang tidak banyak berbicara, tetapi konsisten bekerja. Ada yang tidak selalu berada di pusat perhatian, tetapi mampu menjaga kepercayaan. Ada pula yang memiliki kemampuan besar, tetapi tetap bersedia mendengar dan belajar dari orang lain.

Karena itu, penilaian kandidat harus dilakukan secara adil. Jangan hanya menilai berdasarkan kedekatan, popularitas, atau kemampuan berpidato. Perhatikan rekam jejak, integritas, pemahaman terhadap tujuan organisasi, gagasan program, dan kesediaannya bertanggung jawab.

Kita tidak sedang mencari manusia tanpa kekurangan. Kita sedang mencari seseorang yang cukup matang untuk memahami amanah, cukup rendah hati untuk belajar, dan cukup berani untuk mempertanggungjawabkan keputusan.

Torismayanti dan Pentingnya Kader Perempuan yang Berani Memimpin serta Mengabdi

Dalam perjalanan KOHATI di Banten, gagasan tentang kader perempuan yang berani memimpin dan mengabdi menjadi salah satu pesan yang relevan untuk terus diperkuat.

Torismayanti, mantan Ketua Umum KOHATI Badko Jabodetabeka-Banten periode 2021–2023, pernah mengangkat tema “KOHATI pelopor literasi, perempuan cerdas, generasi berkualitas” ketika memimpin KOHATI Lebak pada 2018.

Gagasan tersebut mengingatkan bahwa kualitas kader perempuan perlu dibangun melalui pengetahuan, kebiasaan belajar, dan kemampuan merespons persoalan di sekitarnya. Keberanian memimpin tidak cukup berdiri sendiri. Keberanian itu perlu disertai integritas, kecakapan, dan tanggung jawab.

Dalam konteks kepemimpinan KOHATI, kader yang berani memimpin dan mengabdi harus mampu menempatkan kepentingan organisasi di atas ambisi pribadi. Ia harus bersedia bekerja bersama, membuka ruang belajar, menghormati perbedaan, dan memastikan bahwa amanah digunakan untuk memperkuat kaderisasi.

Gagasan ini juga mengajak kita melihat kepemimpinan sebagai proses yang lebih panjang daripada satu masa jabatan. Pemimpin yang baik bukan hanya meninggalkan laporan kegiatan, tetapi juga meninggalkan budaya organisasi yang lebih sehat, kader yang lebih siap, dan kesempatan yang lebih luas bagi generasi berikutnya.

KOHATI perlu melahirkan perempuan yang bukan hanya berani berdiri di depan, tetapi juga bersedia mendengarkan ketika berada di tengah, membantu ketika dibutuhkan, dan bertanggung jawab ketika menghadapi persoalan.

Sebab pengabdian tidak selalu berlangsung di panggung. Sering kali, pengabdian justru terlihat dalam kesediaan melakukan pekerjaan yang tidak populer, menyelesaikan masalah yang rumit, dan menjaga kepercayaan ketika tidak ada pujian yang menanti.

Jangan Hanya Memilih Orangnya, Periksa Juga Kesiapannya

Pada akhirnya, memilih pemimpin KOHATI harus menjadi proses yang serius dan bertanggung jawab.

Kader perlu menilai apakah kandidat memahami tujuan Insan Cita, memiliki rekam jejak yang dapat dipertanggungjawabkan, mampu merawat kebersamaan, dan memiliki gagasan yang realistis untuk memperkuat organisasi. Visi-misi harus diperiksa kesesuaiannya dengan kebutuhan kader, kemampuan menjalankan program, serta mekanisme evaluasi yang jelas.

Pemilih juga perlu memastikan bahwa dukungannya tidak dibangun melalui tekanan, manipulasi informasi, atau janji yang tidak masuk akal. Perbedaan pilihan harus tetap berada dalam koridor persaudaraan dan aturan organisasi.

Tidak ada kandidat yang bisa menjamin semua persoalan akan selesai. Karena itu, yang perlu dicari bukan janji kesempurnaan, melainkan bukti kesiapan: kemampuan belajar, integritas, komitmen, kematangan menghadapi perbedaan, dan kesediaan mempertanggungjawabkan amanah.

Pemimpin yang baik tidak harus memiliki semua jawaban. Ia harus tahu kapan perlu mendengar, kapan perlu mengambil keputusan, kapan perlu meminta bantuan, dan kapan harus mengakui bahwa sebuah kebijakan perlu diperbaiki.

Kualitas tersebut penting karena KOHATI tidak hidup untuk satu orang, satu kelompok, atau satu periode kepengurusan. KOHATI hidup untuk tujuan pembinaan yang harus terus dijaga dan dikembangkan dari generasi ke generasi.

Penutup: Pemimpin yang Kehadirannya Menjadi Kebaikan

KOHATI membutuhkan pemimpin yang ketika hadir membuat kader merasa dihargai, ketika berbicara membawa kejelasan, ketika menghadapi perbedaan mampu menjaga kedewasaan, dan ketika mengambil keputusan bersedia bertanggung jawab.

Pemimpin yang layak bukan orang yang tidak pernah salah, melainkan orang yang tidak menjadikan kesalahan sebagai sesuatu yang harus disembunyikan. Ia menjaga marwah organisasi bukan dengan menutup kritik, tetapi dengan memperkuat integritas. Ia menghadirkan kedamaian bukan dengan membungkam perbedaan, melainkan dengan mengelola perbedaan secara adil.

Ia memahami bahwa tujuan Insan Cita harus diwujudkan melalui pembinaan yang nyata. Ia tidak menjadikan kader sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan, tetapi membuka kesempatan agar mereka tumbuh menjadi perempuan yang berpengetahuan, mandiri, berintegritas, dan mampu mengabdi.

Pada akhirnya, ukuran pemimpin KOHATI bukan hanya seberapa banyak orang yang memilihnya, melainkan seberapa bertanggung jawab ia menjalankan amanah setelah terpilih.

Jangan hanya memilih orang yang ingin memimpin KOHATI. Pilihlah sosok yang ketika hadir membuat kader merasa dihargai, ketika mengambil keputusan membuat organisasi semakin bermartabat, dan ketika menerima amanah menjadikannya jalan pengabdian bagi masyarakat dan bangsa.

Sebab pemimpin yang baik tidak sekadar meninggalkan jabatan. Ia meninggalkan keteladanan, memperkuat kaderisasi, merawat persaudaraan, dan memastikan bahwa perjuangan KOHATI tetap bergerak menuju tujuan Insan Cita.

Sumber rujukan

1. Badan Pusat Statistik (BPS) — Statistik Pemuda Indonesia 2024. Data jumlah pemuda dan konteks pembangunan kepemudaan.
   https://www.bps.go.id/assets/publication/2024/12/31/b2dbaac4542352cea8794590/statistik-pemuda-indonesia-2024.html
2. Badan Keahlian DPR RI — Parliamentary Review, kajian keterwakilan perempuan dalam pemilu. Data keterwakilan perempuan di DPR RI pada Pemilu 2024.
   https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/parliamentary_review/Parliamentary%20Review-VI-2-J-2024.pdf
3. UNESCO — Fostering Women’s Leadership (2024). Kajian tentang keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan, pekerjaan, dan inovasi.
   https://www.unesco.org/en/articles/fostering-womens-leadership
4. Pedoman Dasar KOHATI — Rumusan tujuan organisasi, “Terbinanya Muslimah yang Berkualitas Insan Cita.” Salinan pedoman tersedia melalui sejumlah arsip publik organisasi; untuk penggunaan resmi, sesuaikan rujukan dengan dokumen PDK yang berlaku di organisasi.

Catatan redaksi: Data nasional dalam tulisan ini digunakan untuk memberikan konteks tentang pembangunan pemuda dan keterwakilan perempuan. Data tersebut bukan ukuran langsung untuk menentukan kelayakan kandidat KOHATI. Penilaian kandidat tetap perlu didasarkan pada aturan organisasi, rekam jejak yang dapat diverifikasi, integritas, kapasitas, dan tanggung jawab.

Dalam KOHATI, memilih pemimpin bukan sekadar menentukan siapa yang akan duduk di kursi ketua. Pilihan itu menyangkut arah kaderisasi, kualitas intelektual kader, keberanian menyuarakan persoalan perempuan, serta kemampuan organisasi membaca perubahan zaman.

Tujuan utama Korps HMI-Wati (KOHATI) adalah “Terbinanya Muslimah yang Berkualitas Insan Cita.” Tujuan ini seharusnya menjadi kompas dalam setiap proses kaderisasi, pengambilan keputusan, dan pergantian kepemimpinan.

Karena itu, ketika pemilihan pemimpin lebih didominasi kepentingan kelompok, kedekatan personal, transaksi dukungan, atau ambisi jabatan, persoalannya tidak lagi sebatas siapa yang menang dan siapa yang kalah. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: apakah pilihan tersebut membawa KOHATI semakin dekat kepada tujuan Insan Cita, atau justru menjauhkannya?

Salah memilih pemimpin tidak otomatis menghapus seluruh perjuangan KOHATI. Namun, jika pilihan yang keliru terus dipertahankan dan pola kepemimpinan yang bermasalah dibiarkan berulang, organisasi berisiko kehilangan arah, melemahkan kaderisasi, dan mengurangi kontribusinya bagi masyarakat.

Di situlah letak seriusnya persoalan ini. Jangan sampai ambisi memenangkan kandidat justru mengalahkan tujuan yang seharusnya diperjuangkan bersama.

Insan Cita Bukan Slogan, Melainkan Tanggung Jawab Kepemimpinan

Tujuan Insan Cita tidak cukup disebut dalam sambutan, dicantumkan dalam dokumen organisasi, atau diulang setiap kali forum formal berlangsung. Tujuan itu harus terlihat dalam cara KOHATI membentuk kader dan menentukan standar kepemimpinannya.

Pemimpin KOHATI semestinya mampu membuka ruang belajar, menumbuhkan tradisi intelektual, membangun integritas, serta mendorong kader agar berani mengambil tanggung jawab sosial. Kepemimpinan tidak seharusnya membuat kader takut bertanya, enggan menyampaikan kritik, atau merasa bahwa kedekatan dengan kelompok tertentu lebih penting daripada kapasitas dan pengabdian.

Jika kritik dianggap ancaman, perbedaan pendapat diperlakukan sebagai permusuhan, dan kaderisasi hanya menguntungkan lingkaran tertentu, maka ada sesuatu yang perlu dievaluasi secara serius.

Organisasi yang bercita-cita melahirkan insan berkualitas semestinya memberi ruang bagi proses pembelajaran. Pemimpinnya tidak harus selalu benar, tetapi harus bersedia mendengar, mengakui kekeliruan, dan memperbaiki keputusan berdasarkan argumentasi serta bukti.

Sebab kualitas organisasi tidak hanya ditentukan oleh kecakapan ketuanya berbicara di depan forum. Kualitas itu juga tercermin dari seberapa banyak kader yang berkembang, seberapa sehat budaya diskusinya, seberapa terbuka akses pengetahuannya, dan seberapa nyata manfaat keberadaannya bagi masyarakat.

Maka, memilih pemimpin yang tidak memiliki komitmen terhadap tujuan organisasi dapat menjadi bentuk pengingkaran terhadap amanah Insan Cita. Bukan karena satu keputusan pemilihan langsung menghancurkan cita-cita KOHATI, melainkan karena keputusan tersebut dapat membuka jalan bagi kebijakan dan budaya organisasi yang bertentangan dengan tujuan itu.

Indonesia Bergerak Cepat, KOHATI Tidak Boleh Berjalan di Tempat

Persoalan kepemimpinan KOHATI menjadi semakin penting ketika dikaitkan dengan perubahan sosial dan perkembangan teknologi digital.

Badan Pusat Statistik (BPS), dalam publikasi Statistik Telekomunikasi Indonesia 2024 yang dirilis pada 29 Agustus 2025, mencatat bahwa 72,78 persen penduduk Indonesia telah mengakses internet pada 2024, meningkat dari 69,21 persen pada 2023. Namun, pada tahun yang sama, kepemilikan komputer dalam rumah tangga tercatat sebesar 18,52 persen.

Data tersebut menggambarkan dua hal. Pertama, internet semakin menjadi bagian penting kehidupan masyarakat. Kedua, akses terhadap perangkat teknologi tidak bisa begitu saja dianggap merata. Mengakses internet melalui telepon seluler juga tidak otomatis berarti seseorang memiliki perangkat, keterampilan, dan kesempatan yang sama untuk mengolah informasi secara mendalam.

Sumber: BPS, Statistik Telekomunikasi Indonesia 2024 — https://www.bps.go.id/id/publication/2025/08/29/beaa2be400eda6ce6c636ef8/telecommunication-statistics-indonesia-2024.html

Tantangan berikutnya bukan sekadar apakah seseorang bisa membuka media sosial atau mengirim pesan, melainkan apakah ia mampu menggunakan teknologi untuk belajar, bekerja, meneliti, menyusun strategi, dan menyelesaikan persoalan.

Laporan Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) 2025 dari Kementerian Komunikasi dan Digital menunjukkan bahwa keterampilan digital dasar, seperti menggunakan aplikasi pesan, media sosial, dan mesin pencari, relatif umum dimiliki responden. Namun, kemampuan menggunakan teknologi untuk aktivitas produktif masih menjadi tantangan. Dalam laporan tersebut, 37,1 persen responden menyatakan belum mampu menggunakan aplikasi telekonferensi, sementara 29,3 persen belum terbiasa menggunakan surat elektronik atau e-mail untuk berkomunikasi.

Angka itu tidak berarti seluruh masyarakat Indonesia memiliki kemampuan digital yang rendah. Namun, temuan tersebut menjadi pengingat bahwa kemampuan menggunakan teknologi untuk kebutuhan produktif masih perlu diperkuat.

Sumber: Kementerian Komunikasi dan Digital, Indeks Masyarakat Digital Indonesia 2025 — https://bpsdm.komdigi.go.id/downloads/19/20251003065319-Indeks-Masyarakat-Digital-Indonesia-IMDI-2025-E-book.pdf

Lalu, bagaimana dengan KOHATI?

Jika perubahan digital terus berlangsung, kader tidak cukup hanya aktif di media sosial. Kader juga perlu mampu membaca data, memeriksa kebenaran informasi, menyusun kajian, mengelola pengetahuan, menjaga keamanan digital, serta memahami bagaimana teknologi memengaruhi kehidupan perempuan.

KOHATI juga perlu memahami persoalan yang berkembang di ruang digital, mulai dari penyebaran informasi palsu, pelanggaran privasi, hingga kekerasan berbasis gender di ranah daring. Persoalan-persoalan tersebut membutuhkan kader yang tidak hanya berani bersuara, tetapi juga memiliki pengetahuan, kepekaan, dan kemampuan untuk merespons secara tepat.

Pemimpin yang tidak memiliki visi terhadap perubahan ini berisiko menjadikan organisasi sibuk dengan agenda internal, sementara persoalan masyarakat bergerak semakin cepat.

Ketika Informasi Menjadi Kekuatan, Jangan Biarkan Pengetahuan Dikuasai Segelintir Orang

Di era digital, informasi bukan sekadar bahan bacaan. Informasi dapat memengaruhi keputusan, membentuk opini publik, menentukan arah kebijakan, bahkan menentukan siapa yang dipercaya masyarakat.

Namun, tidak semua orang memiliki akses, keterampilan, dan kesempatan yang sama untuk memperoleh serta memanfaatkan informasi. Ketimpangan tersebut dapat membuat sebagian orang lebih berpengaruh karena menguasai pengetahuan, teknologi, jaringan, dan saluran komunikasi, sedangkan yang lain hanya menjadi penerima informasi tanpa cukup kemampuan untuk memeriksa atau menilainya.

Inilah risiko yang perlu diwaspadai: bukan semata-mata informasi dimiliki oleh segelintir orang, melainkan kesempatan untuk memahami, memverifikasi, dan memanfaatkan informasi secara produktif dapat terkonsentrasi pada kelompok tertentu.

UNESCO menempatkan literasi media dan informasi sebagai kemampuan penting untuk menghadapi misinformasi, disinformasi, ujaran kebencian, serta tantangan terhadap kepercayaan publik di lingkungan digital. Artinya, masyarakat membutuhkan lebih dari sekadar akses internet. Masyarakat juga membutuhkan kemampuan berpikir kritis dan menilai informasi secara bertanggung jawab.

Sumber: UNESCO, Media and Information Literacy — https://www.unesco.org/en/media-information-literacy

Dalam konteks KOHATI, persoalan ini berkaitan langsung dengan arah kaderisasi. Apakah pengetahuan hanya berputar di antara orang-orang tertentu? Apakah hasil kajian dibagikan agar kader lain ikut berkembang? Apakah informasi organisasi dikelola secara terbuka dan bertanggung jawab? Apakah teknologi digunakan untuk memperluas akses belajar, atau hanya untuk membangun citra segelintir pengurus?

Organisasi yang ingin melahirkan kader berkualitas semestinya memperluas kesempatan belajar, bukan memonopoli pengetahuan. Pemimpin yang baik tidak menjadikan informasi sebagai alat untuk mengendalikan kader, melainkan sebagai sumber daya bersama untuk memperkuat kapasitas organisasi.

Kader perlu dibiasakan memeriksa sumber, membandingkan data, membedakan fakta dan opini, serta tidak mudah menyebarkan informasi hanya karena sesuai dengan kepentingan kelompoknya. Dalam proses pemilihan pemimpin sekalipun, informasi tentang rekam jejak kandidat harus diuji secara adil, bukan dijadikan bahan manipulasi atau serangan tanpa bukti.

Jika informasi menjadi kekuatan, literasi adalah salah satu cara agar kekuatan itu tidak hanya dinikmati segelintir orang.

Pemimpin Seperti Apa yang Dibutuhkan KOHATI?

KOHATI membutuhkan pemimpin yang mampu membawa tujuan organisasi bertemu dengan kebutuhan zaman. Bukan hanya kandidat yang pandai meyakinkan forum, tetapi juga seseorang yang memiliki rekam jejak, integritas, kapasitas belajar, dan kesediaan untuk bekerja bagi kepentingan bersama.

Ada sejumlah tanda bahaya yang patut diperiksa secara serius dalam menilai kandidat.

Pertama, kandidat yang mengabaikan konstitusi dan aturan organisasi ketika aturan itu tidak menguntungkan dirinya atau kelompoknya. Kedua, kandidat yang memiliki persoalan integritas serius dan relevan dengan amanah yang hendak diemban, tetapi menolak pertanggungjawaban. Ketiga, kandidat yang memperlakukan kritik sebagai ancaman, bukan sebagai kesempatan memperbaiki organisasi.

Keempat, kandidat yang terlalu bergantung pada kepentingan pihak lain sehingga sulit mengambil keputusan secara mandiri. Kelima, kandidat yang membiarkan konflik berlarut-larut demi mempertahankan pengaruh. Keenam, kandidat yang lebih sibuk mengejar jabatan daripada menyiapkan kader dan melaksanakan pengabdian.

Semua itu harus diperlakukan sebagai indikator untuk diperiksa, bukan vonis yang boleh dijatuhkan tanpa bukti. Penilaian perlu didasarkan pada perilaku yang dapat diverifikasi, rekam jejak, aturan yang berlaku, serta kesempatan bagi pihak terkait untuk memberikan penjelasan.

KOHATI tidak membutuhkan budaya saling menjatuhkan. KOHATI membutuhkan keberanian untuk menilai secara objektif.

Sebab pemimpin yang menolak kritik akan sulit mengembangkan budaya evaluasi. Pemimpin yang memusatkan informasi pada lingkarannya akan menghambat pemerataan pengetahuan. Sementara pemimpin yang tidak peduli terhadap perubahan teknologi berisiko membuat kader tertinggal dalam kompetensi yang semakin dibutuhkan masyarakat.

Di tengah perubahan zaman, integritas dan kemampuan digital tidak harus dipertentangkan. KOHATI justru membutuhkan keduanya: pemimpin yang dapat dipercaya sekaligus bersedia belajar dan mendorong kader menguasai pengetahuan baru.

Literasi Harus Menjadi Gerakan, Bukan Sekadar Slogan

Gagasan tentang literasi bukan sesuatu yang asing dalam perjalanan KOHATI di Banten.

Torismayanti, mantan Ketua Umum KOHATI Badko Jabodetabeka-Banten periode 2021–2023, pernah mengangkat tema “KOHATI pelopor literasi, perempuan cerdas, generasi berkualitas” saat memimpin KOHATI Lebak pada 2018.

Gagasan tersebut tetap relevan untuk dibaca dalam konteks sekarang. Literasi hari ini bukan hanya kemampuan membaca buku atau menghasilkan tulisan. Literasi juga berarti memahami informasi, memeriksa sumber, membaca data, mengenali manipulasi, dan menggunakan teknologi secara bertanggung jawab.

Sejalan dengan pandangan bahwa KOHATI harus melahirkan kader perempuan yang berani memimpin dan mengabdi, keberanian itu perlu disertai pengetahuan yang memadai. Kader yang berani tetapi tidak terbiasa memeriksa informasi dapat mudah diarahkan oleh manipulasi. Sebaliknya, kader yang memiliki pengetahuan tetapi tidak berani mengambil tanggung jawab berisiko membiarkan pengetahuannya berhenti sebagai wacana.

Karena itu, KOHATI perlu mengubah semangat literasi menjadi program yang nyata. Misalnya, membangun forum kajian berbasis data, membiasakan kader memeriksa fakta, melatih penulisan dan komunikasi publik, memperkuat keamanan digital, serta mengembangkan arsip pengetahuan organisasi yang dapat dipelajari lintas generasi.

Kaderisasi juga perlu menyentuh pemanfaatan teknologi untuk advokasi perempuan, pendidikan masyarakat, riset kebijakan, dan pengawasan pelayanan publik. Dengan begitu, teknologi bukan hanya alat untuk menyebarkan kegiatan organisasi, melainkan sarana untuk memperluas manfaat pengabdian.

Semua itu membutuhkan kepemimpinan yang memiliki visi, membuka ruang kolaborasi, dan bersedia membangun sistem agar program tidak berhenti ketika masa jabatan berakhir.

Memilih Pemimpin Berarti Menentukan Prioritas

Pada akhirnya, tanggung jawab memilih pemimpin tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab menjaga arah organisasi.

Pemilih perlu bertanya: apakah kandidat memahami tujuan Insan Cita? Apa rekam jejak pengabdiannya? Bagaimana ia memperlakukan kritik dan perbedaan pendapat? Apakah ia memiliki gagasan yang masuk akal untuk memperkuat kaderisasi, literasi, dan kemampuan digital? Apakah programnya dapat dinilai melalui hasil yang jelas, bukan hanya janji?

Pertanyaan-pertanyaan itu penting karena pemilihan bukan kontes popularitas. Dukungan yang besar belum tentu menjadi bukti kapasitas. Kemampuan berpidato belum tentu menunjukkan kemampuan memimpin. Kedekatan dengan banyak orang juga tidak otomatis membuktikan integritas.

Kandidat perlu dinilai berdasarkan kesesuaian antara perkataan, tindakan, rekam jejak, dan tanggung jawab yang akan diemban. Pemilih pun perlu menjaga independensi, menolak manipulasi informasi, serta tidak menjadikan perbedaan pilihan sebagai alasan untuk merusak persaudaraan.

Salah memilih pemimpin bukan berarti harapan bangsa Indonesia seketika hancur. Namun, ketika organisasi kader terus-menerus gagal menyiapkan pemimpin yang berintegritas, berpengetahuan, dan tanggap terhadap perubahan, kontribusi yang semestinya dapat diberikan kepada masyarakat berisiko melemah.

Indonesia membutuhkan perempuan yang mampu membaca persoalan, mengolah pengetahuan, memanfaatkan teknologi, mengawal kebijakan, dan bekerja bersama masyarakat. KOHATI memiliki tanggung jawab untuk ikut menyiapkan kader dengan kapasitas tersebut melalui proses yang serius dan berkelanjutan.

Karena itu, masa depan KOHATI tidak boleh hanya ditentukan oleh siapa yang paling kuat mengumpulkan dukungan. Masa depannya harus ditentukan oleh siapa yang paling siap menjalankan amanah, memperkuat kaderisasi, membuka akses pengetahuan, dan membawa tujuan organisasi menjawab tantangan zaman.

Jangan sampai KOHATI begitu sibuk menentukan siapa yang berhak memimpin, tetapi lupa menyiapkan kader yang mampu memahami perubahan. Jangan sampai tujuan Insan Cita hanya menjadi kalimat yang terus diulang, sementara literasi, integritas, dan kemampuan digital justru tertinggal.

Sebab masa depan tidak hanya dimiliki oleh mereka yang memegang jabatan. Masa depan juga dibentuk oleh mereka yang menjaga integritas, menguasai pengetahuan, berbagi informasi secara bertanggung jawab, dan mengubah kemampuan menjadi pengabdian.

Memilih pemimpin KOHATI, dengan demikian, bukan hanya tentang siapa yang akan memimpin hari ini. Ini tentang kualitas kader seperti apa yang ingin dilahirkan untuk hari esok—dan seberapa siap mereka mengambil bagian dalam masa depan bangsa.

Sumber rujukan data dan literasi digital

1. Badan Pusat Statistik (BPS), Statistik Telekomunikasi Indonesia 2024 — data akses internet dan kepemilikan perangkat teknologi.
2. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Indeks Masyarakat Digital Indonesia 2025 — gambaran keterampilan digital dan tantangan pemanfaatan teknologi untuk aktivitas produktif.
3. UNESCO, Media and Information Literacy — literasi media dan informasi untuk menghadapi misinformasi, disinformasi, dan tantangan lingkungan digital.

Catatan redaksi: Data statistik dalam tulisan ini menggambarkan kondisi nasional sesuai sumber dan tahun yang disebutkan. Data tersebut digunakan sebagai konteks tantangan digital Indonesia, bukan sebagai ukuran langsung kemampuan seluruh kader KOHATI.

“Terbinanya Muslimah yang Berkualitas Insan Cita.”

Kalimat itu bukan sekadar susunan kata dalam pedoman organisasi.

Ia adalah tujuan.

Ia adalah arah.

Ia adalah alasan mengapa KOHATI ada.

Dan karena itu, ketika KOHATI berbicara tentang kepemimpinan, ada satu pertanyaan yang jauh lebih penting daripada sekadar siapa yang menang dalam sebuah forum:

Apakah orang yang kita pilih benar-benar mampu membawa KOHATI semakin dekat kepada tujuan tersebut?

Sebab jangan sampai kita begitu sibuk memilih siapa yang akan menjadi pemimpin, sampai lupa untuk apa KOHATI dibentuk.

Jangan sampai kita terpesona oleh popularitas.

Jangan sampai kita tertipu oleh kepiawaian berbicara.

Jangan sampai kedekatan kelompok dianggap sebagai integritas.

Dan jangan sampai kemenangan dalam forum dianggap otomatis sebagai bukti kelayakan memegang amanah.

Karena KOHATI tidak dibentuk hanya untuk melahirkan seorang ketua.

KOHATI dibentuk untuk melahirkan Muslimah berkualitas Insan Cita.

KOHATI Bukan Sekadar Tempat Berkumpul

Dalam Pedoman Dasar KOHATI, tujuan “Terbinanya Muslimah yang Berkualitas Insan Cita” ditempatkan dalam konteks perkaderan HMI.

KOHATI merupakan bagian integral dari perkaderan HMI dan secara khusus berspesialisasi pada pembinaan HMI-Wati agar menjadi muslimah berkualitas Insan Cita.

Artinya, keberadaan KOHATI tidak berhenti pada struktur organisasi.

Tidak berhenti pada rapat.

Tidak berhenti pada kegiatan.

Tidak berhenti pada pergantian pengurus.

Bahkan tidak berhenti pada siapa yang menjadi ketua.

Ada proses pembentukan manusia di dalamnya.

KOHATI dalam pedoman tersebut bahkan digambarkan sebagai semacam “laboratorium hidup” untuk menghasilkan HMI-Wati yang berkualitas dalam menghadapi masa depan.

Maka ukuran keberhasilan KOHATI seharusnya tidak hanya:

“Berapa banyak kegiatan yang dilakukan?”

Tetapi juga:

“Perempuan seperti apa yang lahir dari proses KOHATI?”

Apakah ia menjadi perempuan yang lebih berilmu?

Lebih berakhlak?

Lebih mandiri?

Lebih kritis?

Lebih profesional?

Lebih mampu membaca persoalan?

Lebih berani mengambil peran?

Lebih siap mengabdi?

Dan lebih bertanggung jawab kepada masyarakat?

Jika jawabannya semakin jauh dari itu, maka organisasi perlu berani melakukan evaluasi terhadap dirinya sendiri.

Insan Cita Tidak Boleh Berhenti Menjadi Slogan

Istilah Insan Cita memiliki konsekuensi.

Ia menuntut proses.

Ia menuntut pembinaan.

Ia menuntut kualitas.

Ia menuntut keteladanan.

Karena itu, seorang kader tidak cukup hanya mengenal istilah Insan Cita.

Ia harus berusaha mewujudkan nilai tersebut dalam kehidupan.

Begitu pula seorang pemimpin KOHATI.

Pemimpin tidak hanya bertugas mengatur administrasi organisasi.

Pemimpin memiliki tanggung jawab untuk menjaga agar proses kaderisasi tetap berjalan menuju tujuan.

Sebab jika seorang pemimpin membawa organisasi semakin jauh dari tujuan dasarnya, maka persoalannya bukan lagi sekadar persoalan gaya kepemimpinan.

Persoalannya adalah arah.

Dan organisasi tanpa arah dapat bergerak sangat cepat, tetapi tidak pernah sampai ke tempat yang seharusnya.

Tujuan KOHATI Harus Menjadi Alat Ukur Pemimpin

Karena itu, sebelum bertanya:

“Siapa kandidat yang paling populer?”

Kader seharusnya bertanya:

“Siapa yang paling memahami tujuan KOHATI?”

Sebelum bertanya:

“Siapa yang memiliki pendukung paling banyak?”

Tanyakan:

“Siapa yang mampu menjaga proses perkaderan?”

Sebelum bertanya:

“Siapa yang paling pandai berpidato?”

Tanyakan:

“Siapa yang mampu menerjemahkan nilai organisasi menjadi kerja nyata?”

Dan sebelum berkata:

“Dia orang kita.”

Tanyakan:

“Apakah dia benar-benar orang yang dapat dipercaya untuk membawa amanah kita?”

Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting karena organisasi kader tidak boleh memilih pemimpin hanya berdasarkan kemampuan memenangkan kontestasi.

Pemimpin harus dinilai berdasarkan kesesuaiannya dengan tujuan yang hendak dicapai.

Jangan Termakan Tipu Daya

Di sinilah persoalan tipu daya menjadi penting.

Tipu daya dalam organisasi tidak selalu berbentuk kebohongan yang terang-terangan.

Kadang ia datang dalam bentuk sesuatu yang terlihat menarik.

Popularitas bisa menjadi tipu daya.

Retorika bisa menjadi tipu daya.

Jaringan bisa menjadi tipu daya.

Kedekatan kelompok bisa menjadi tipu daya.

Janji perubahan bisa menjadi tipu daya.

Bahkan kemenangan bisa menjadi tipu daya apabila kemenangan itu membuat kita lupa memeriksa kelayakan orang yang kita pilih.

Seseorang bisa sangat pandai berbicara tetapi belum tentu pandai membina.

Seseorang bisa sangat populer tetapi belum tentu memiliki integritas.

Seseorang bisa memiliki jaringan luas tetapi belum tentu independen.

Seseorang bisa memiliki banyak pendukung tetapi belum tentu memahami tujuan organisasi.

Dan seseorang bisa memenangkan forum tetapi belum tentu memenangkan kepercayaan moral kader.

Karena itu, kader harus belajar membedakan antara kemampuan memenangkan pemilihan dan kemampuan menjalankan amanah.

Keduanya tidak selalu sama.

KOHATI Memiliki Identitas yang Tidak Bisa Dilepaskan

KOHATI tentu berada dalam ruang gerakan perempuan yang luas.

Di Indonesia terdapat banyak organisasi, komunitas, dan kelompok yang bergerak pada isu perempuan dengan latar belakang, nilai, metode, dan tujuan masing-masing.

Tidak perlu menjadikan perbedaan itu sebagai alasan untuk saling merendahkan.

Justru yang penting adalah memahami identitas masing-masing.

KOHATI memiliki karakter yang spesifik karena ia merupakan bagian dari HMI dan memiliki tujuan kaderisasi yang khas: membina Muslimah berkualitas Insan Cita.

Dengan identitas tersebut, KOHATI memiliki ruang gerak yang menghubungkan beberapa hal sekaligus:

keislaman, intelektualitas, keperempuanan, dan keindonesiaan.

Maka perjuangan KOHATI tidak seharusnya kehilangan akar hanya karena ingin terlihat sama dengan gerakan perempuan lainnya.

KOHATI boleh belajar dari siapa pun.

KOHATI boleh bekerja sama dengan siapa pun selama sesuai dengan prinsip dan ketentuan organisasi.

KOHATI boleh hadir dalam ruang publik yang luas.

Tetapi KOHATI harus tetap tahu:

Siapa dirinya.

Apa nilainya.

Apa tujuannya.

Dan untuk apa ia dibentuk.

Berbeda Bukan Berarti Merasa Lebih Tinggi

Perbedaan identitas tidak boleh diterjemahkan menjadi klaim bahwa KOHATI lebih tinggi daripada organisasi perempuan lainnya.

Bukan itu persoalannya.

Setiap organisasi memiliki sejarah, nilai, struktur, dan tujuan masing-masing.

Yang harus dijaga KOHATI adalah konsistensi terhadap identitasnya sendiri.

Kalau organisasi lain memiliki karakter perjuangannya sendiri, KOHATI juga memiliki jalannya sendiri.

KOHATI memiliki basis perkaderan HMI.

KOHATI memiliki tujuan Muslimah berkualitas Insan Cita.

KOHATI memiliki tanggung jawab terhadap persoalan keperempuanan.

KOHATI memiliki dimensi keislaman dan keindonesiaan.

Dan karena itulah kualitas pemimpinnya harus mampu menjaga seluruh dimensi tersebut secara seimbang.

Dari Keislaman, Intelektualitas, Keperempuanan hingga Keindonesiaan

Pemimpin KOHATI tidak cukup hanya memahami satu sisi.

Jika hanya kuat secara agama tetapi lemah secara intelektual, organisasi akan kesulitan membaca perubahan zaman.

Jika hanya kuat secara intelektual tetapi kehilangan nilai, gerakan dapat kehilangan arah.

Jika hanya berbicara tentang perempuan tetapi tidak memahami konteks masyarakat dan kebangsaan, gerakan akan mudah terjebak pada persoalan yang sempit.

Dan jika hanya pandai berbicara tentang Indonesia tetapi tidak mampu menjaga nilai yang menjadi identitas organisasi, maka KOHATI kehilangan karakter dasarnya.

Karena itu, kaderisasi harus melahirkan perempuan yang mampu menyatukan kualitas tersebut.

Perempuan yang beriman.

Berilmu.

Berpikir kritis.

Mandiri.

Profesional.

Peduli terhadap persoalan perempuan.

Peduli terhadap masyarakat.

Dan mampu mengambil peran dalam kehidupan bangsa.

Torismayanti dan Gagasan tentang Kader yang Berani Memimpin

Gagasan tersebut menemukan relevansinya dalam pengalaman Torismayanti, mantan Ketua Umum KOHATI Badko Jabodetabeka-Banten periode 2021–2023.

Jauh sebelum memimpin di tingkat Badko, ketika memimpin KOHATI Cabang Lebak pada 2018, Torismayanti membawa gagasan:

“KOHATI pelopor literasi, perempuan cerdas, generasi berkualitas.”

Gagasan itu memperlihatkan satu hal penting: kualitas kader tidak dapat dipisahkan dari pengetahuan.

Perempuan yang cerdas tidak hanya mampu berbicara.

Ia harus mampu membaca.

Membaca persoalan.

Membaca keadaan.

Membaca aturan.

Membaca perubahan zaman.

Dan membaca kebutuhan masyarakat.

Ketika kemudian Torismayanti memimpin KOHATI Badko Jabodetabeka-Banten periode 2021–2023, pengalaman kepemimpinan tersebut mempertemukannya dengan ruang kaderisasi dan organisasi yang lebih luas.

Dalam sejumlah kegiatan kaderisasi, ia juga tercatat menjadi pemateri Pedoman Dasar Kekohatian dan materi kepemimpinan.

Dari perjalanan tersebut muncul satu gagasan yang terus relevan:

“KOHATI harus melahirkan kader perempuan yang berani memimpin dan mengabdi.”

Kalimat itu sesungguhnya dapat dibaca lebih jauh.

Berani memimpin berarti berani bertanggung jawab.

Berani mengabdi berarti bersedia bekerja meskipun tidak selalu mendapatkan posisi.

Dan berani menjadi kader berarti berani terus belajar meskipun tidak selalu mendapatkan pujian.

Kalau Tujuannya Insan Cita, Maka Pemimpinnya Harus Menjaga Prosesnya

Di sinilah hubungan antara tujuan KOHATI dan pemilihan pemimpin menjadi sangat jelas.

Jika KOHATI bertujuan membina Muslimah berkualitas Insan Cita, maka pemimpinnya harus menjaga ekosistem yang memungkinkan kualitas tersebut tumbuh.

Pemimpin harus memberi ruang kader untuk berpikir.

Memberi ruang untuk berbeda pendapat.

Memberi ruang untuk bertanya.

Memberi ruang untuk belajar.

Memberi ruang untuk mengkritik.

Memberi ruang untuk berkembang.

Dan memberi ruang bagi kader untuk melakukan pengabdian di tengah masyarakat.

Organisasi kader tidak akan tumbuh sehat jika kader hanya diminta patuh.

Kader harus dibentuk agar mampu berpikir.

Kader harus dibentuk agar mampu mengambil keputusan.

Kader harus dibentuk agar mampu bertanggung jawab.

Karena tujuan akhirnya bukan menciptakan pengikut.

Tujuan akhirnya adalah melahirkan manusia berkualitas.

Enam Pertanyaan untuk Menguji Seorang Pemimpin

Karena itu, enam persoalan yang sering muncul dalam kepemimpinan organisasi dapat diuji kembali melalui tujuan KOHATI.

Pertama: Bagaimana ia memperlakukan konstitusi?

Jika konstitusi dihormati hanya ketika menguntungkan, maka ada masalah serius dalam cara memandang amanah.

Kedua: Bagaimana kualitas moralnya?

Tidak ada manusia yang sempurna.

Tetapi seorang pemimpin harus menunjukkan usaha nyata untuk menjaga integritas dan memperbaiki kesalahan.

Ketiga: Bagaimana ia menghadapi kritik?

Pemimpin yang matang tidak harus menyukai semua kritik.

Tetapi ia harus mampu mendengarkan, menguji, dan meresponsnya dengan argumentasi.

Keempat: Seberapa independen ia?

Pemimpin boleh memiliki jaringan.

Tetapi keputusan organisasi tidak boleh kehilangan independensinya karena kepentingan pihak tertentu.

Kelima: Bagaimana ia memperlakukan konflik?

Konflik harus diselesaikan, bukan dipelihara demi mempertahankan pengaruh.

Keenam: Apa yang terjadi ketika jabatan tidak lagi ada?

Di sinilah pengabdian diuji.

Apakah seseorang tetap bekerja ketika tidak memegang posisi?

Jika jawabannya iya, maka ada sesuatu yang lebih besar daripada jabatan.

Ada pengabdian.

Jangan Memilih Pemimpin Hanya karena Ia Bisa Menang

Kemenangan dalam forum bukan dosa.

Kontestasi organisasi juga bukan sesuatu yang harus ditakuti.

Kompetisi dapat menjadi bagian dari proses demokrasi organisasi.

Yang harus dihindari adalah ketika kemenangan menjadi satu-satunya ukuran.

Sebab kalau ukuran keberhasilan hanya:

menang atau kalah,

maka kader akan lupa bertanya:

untuk apa kemenangan itu digunakan?

Kemenangan seharusnya menjadi awal dari tanggung jawab.

Bukan akhir dari perjuangan.

Ketika seseorang terpilih, ia tidak mendapatkan hak untuk menguasai organisasi.

Ia mendapatkan amanah untuk menjalankan organisasi.

Perbedaannya sangat besar.

Amanah Bukan Hak Istimewa

Jabatan sering kali terlihat seperti penghargaan.

Padahal dalam organisasi kader, jabatan seharusnya dibaca sebagai amanah.

Semakin besar jabatan, semakin besar pula tanggung jawab.

Semakin luas kewenangan, semakin besar pula kewajiban untuk mempertanggungjawabkannya.

Karena itu, seorang pemimpin KOHATI tidak boleh merasa lebih tinggi daripada kader yang dipimpinnya.

Ia justru harus menjadi orang yang paling siap menerima kritik ketika kebijakannya dipertanyakan.

Ia harus menjadi orang yang paling siap menjelaskan keputusan ketika kader meminta penjelasan.

Dan ia harus menjadi orang yang pertama kali mengingatkan dirinya sendiri bahwa jabatan itu sementara.

Tujuan organisasi jauh lebih panjang daripada satu periode kepengurusan.

Pertanggungjawaban Tidak Berhenti di Forum

Bagi kader Muslim, ada lapisan pertanggungjawaban yang lebih dalam.

Setiap keputusan tentang amanah harus dilakukan dengan kesadaran bahwa manusia bukan hanya mempertanggungjawabkan tindakannya kepada sesama.

Ada pertanggungjawaban kepada Allah SWT.

Karena itu, persoalan memilih pemimpin tidak seharusnya dipandang remeh.

Bukan berarti setiap pilihan politik organisasi dapat langsung diberi vonis hukum agama secara sederhana.

Tetapi setiap kader harus menyadari bahwa keputusan yang dibuat dengan sengaja memiliki konsekuensi moral.

Jika seseorang mengetahui fakta serius tentang seorang kandidat lalu sengaja menutup mata hanya karena kepentingan pribadi atau kelompok, maka setidaknya ada pertanyaan etis yang tidak boleh dihindari:

Apakah amanah telah dipilih dengan jujur?

Pertanyaan itu seharusnya cukup untuk membuat setiap kader berhenti sejenak sebelum menentukan pilihan.

Jangan Sampai Identitas KOHATI Hilang karena Kepentingan Sesaat

KOHATI akan selalu menghadapi perubahan zaman.

Persoalan perempuan berubah.

Teknologi berubah.

Dunia pendidikan berubah.

Dunia kerja berubah.

Ruang publik berubah.

Cara orang berkomunikasi berubah.

Bahkan cara kader membangun gerakan pun berubah.

Tetapi perubahan zaman tidak berarti organisasi harus kehilangan identitas.

Justru semakin cepat perubahan terjadi, semakin penting organisasi memiliki fondasi yang kuat.

Dan fondasi itu kembali kepada tujuan.

Terbinanya Muslimah yang Berkualitas Insan Cita.

Kalimat sederhana itu harus terus diterjemahkan menjadi kerja.

Menjadi kader yang berilmu.

Menjadi perempuan yang mandiri.

Menjadi pribadi yang berakhlak.

Menjadi profesional.

Menjadi pemimpin.

Menjadi pengabdi.

Dan menjadi manusia yang mampu memberikan manfaat kepada masyarakat.

Jangan Sampai Kita Salah Memahami Arti Keberhasilan

KOHATI tidak boleh mengukur keberhasilannya hanya dari seberapa sering namanya muncul.

Tidak cukup hanya dengan banyaknya kegiatan.

Tidak cukup dengan ramainya forum.

Tidak cukup dengan banyaknya pengurus.

Tidak cukup dengan banyaknya jaringan.

Dan tidak cukup dengan siapa yang berhasil menduduki jabatan tertinggi.

Keberhasilan yang lebih penting adalah:

berapa banyak perempuan berkualitas yang berhasil dilahirkan.

Berapa banyak kader yang tetap membawa nilai KOHATI setelah keluar dari kampus?

Berapa banyak kader yang menjadi profesional?

Berapa banyak yang masuk ke ruang publik?

Berapa banyak yang membela masyarakat?

Berapa banyak yang memahami hukum?

Berapa banyak yang mampu mengawal kebijakan?

Berapa banyak yang tetap mengabdi ketika tidak lagi memiliki jabatan?

Di situlah tujuan KOHATI menemukan bentuk nyatanya.

Pada Akhirnya, Kembali kepada Satu Pertanyaan

Jangan sampai kita termakan tipu daya.

Jangan sampai kita memilih seseorang hanya karena ia pandai memainkan suasana.

Jangan sampai kita menganggap popularitas sebagai kualitas.

Jangan sampai kita menganggap kemenangan sebagai bukti kelayakan.

Jangan sampai kita membela kandidat hanya karena ia berasal dari kelompok kita.

Dan jangan sampai kepentingan sesaat membuat kita lupa kepada tujuan jangka panjang organisasi.

Sebab KOHATI bukan sekadar organisasi yang membutuhkan ketua.

KOHATI adalah ruang kaderisasi yang memiliki cita-cita tentang manusia.

Ia ingin membina Muslimah.

Ia ingin meningkatkan kualitas.

Ia ingin melahirkan perempuan yang mampu berperan.

Ia ingin membawa nilai keislaman dan keindonesiaan dalam pengabdian.

Dan pada akhirnya, ia ingin melahirkan Muslimah yang Berkualitas Insan Cita.

Maka ketika memilih seorang pemimpin, pertanyaan paling mendasar bukan:

“Apakah dia bisa menang?”

Bukan pula:

“Apakah dia orang kita?”

Tetapi:

“Apakah dia mampu membawa KOHATI semakin dekat kepada tujuan yang telah dipercayakan kepada kita?”

Sebab pemimpin hanya memiliki satu periode.

Jabatan hanya memiliki batas waktu.

Forum akan selesai.

Kursi akan berganti.

Nama akan berganti.

Tetapi tujuan organisasi harus tetap hidup.

Dan jika tujuan itu benar-benar kita yakini, maka kita tidak boleh membiarkan tipu daya mengalahkan amanah.

KOHATI tidak dibentuk untuk melahirkan sekadar pemimpin.

KOHATI dibentuk untuk melahirkan Muslimah berkualitas Insan Cita.

Karena itu, siapa pun yang menerima amanah kepemimpinan harus mampu menjawab satu pertanyaan:

Apakah dirinya sedang mengejar jabatan, atau sedang menyiapkan dirinya untuk mengabdi kepada cita-cita KOHATI?

Jawaban atas pertanyaan itu bukan hanya terlihat dari apa yang ia katakan.

Jawabannya akan terlihat dari siapa dirinya ketika amanah benar-benar berada di tangannya.

Dalam situasi seperti itu, Indonesia membutuhkan organisasi kader perempuan yang tidak hanya pandai berbicara tentang perubahan, tetapi mampu memahami persoalan, membaca hukum, mengawal kebijakan, membela kepentingan masyarakat, dan melahirkan perempuan-perempuan yang berani memimpin sekaligus mengabdi.

Indonesia membutuhkan KOHATI.

Tetapi pertanyaan berikutnya jauh lebih penting:

KOHATI seperti apa yang dibutuhkan Indonesia?

Dan lebih jauh lagi:

Pemimpin seperti apa yang layak membawa amanah sebesar itu?

Sebab kalau Indonesia membutuhkan KOHATI yang kuat, maka KOHATI juga membutuhkan kepemimpinan yang kuat secara konstitusi, moral, intelektual, independensi, dan pengabdian.

Bukan sekadar pemimpin yang mampu memenangkan forum.

Indonesia Masih Menghadapi Persoalan yang Serius

Data tidak boleh menjadi hiasan dalam perdebatan tentang masa depan organisasi.

Ia harus menjadi alasan mengapa kader harus bergerak.

Catatan Tahunan Komnas Perempuan menunjukkan bahwa pada 2020 tercatat 299.911 kasus kekerasan terhadap perempuan. Namun Komnas Perempuan juga mengingatkan bahwa angka tersebut tidak serta-merta menggambarkan seluruh kondisi nyata karena kapasitas pencatatan dan pendokumentasian selama pandemi mengalami penurunan. Bahkan 34 persen lembaga yang mengembalikan kuesioner menyatakan adanya peningkatan pengaduan selama pandemi.

Artinya, angka statistik harus dibaca dengan hati-hati.

Tetapi satu hal jelas: persoalan kekerasan terhadap perempuan tidak hilang hanya karena sebagian kasus tidak tercatat.

Pada kelompok anak, data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak atau SIMFONI PPA menunjukkan jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang tercatat meningkat dari 11.264 kasus pada 2020 menjadi 14.446 kasus pada 2021, 16.106 kasus pada 2022, 18.175 kasus pada 2023, dan mencapai 19.628 kasus pada 2024. Jumlah korban pada 2024 mencapai 21.648 anak. Kemen PPPA juga mencatat bahwa sekitar dua dari tiga korban anak yang tercatat selama periode tersebut adalah anak perempuan.

Kemudian CATAHU Komnas Perempuan mencatat 330.097 kasus Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan pada 2024, meningkat 14,17 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Komnas Perempuan sekaligus mengingatkan bahwa perubahan metode pengumpulan data turut memengaruhi cakupan dan kemampuan dokumentasi.

Pada 2025, jumlah kasus KBGtP yang terhimpun kembali meningkat menjadi 376.529 kasus, atau naik 14,07 persen dibandingkan 2024. Komnas Perempuan menyebut persoalan tersebut berlangsung di berbagai ranah kehidupan, termasuk ranah personal, publik, dan relasi perempuan dengan negara.

Bahkan pada 2026, persoalan tersebut belum selesai.

Komnas Perempuan pada Juli 2026 menegaskan bahwa setelah 42 tahun Indonesia meratifikasi CEDAW melalui UU Nomor 7 Tahun 1984, Indonesia masih menghadapi tingginya kekerasan terhadap perempuan dan persoalan kebijakan diskriminatif. Komnas Perempuan menilai kemajuan regulasi belum sepenuhnya menghadirkan perlindungan nyata bagi perempuan.

Pemerintah sendiri pada Mei 2026 membentuk panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian untuk menyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.

Kalau persoalan ini sudah sampai pada kebutuhan menyusun strategi nasional baru, berarti pekerjaan perlindungan perempuan dan anak memang belum selesai.

Dan ketika pekerjaan belum selesai, Indonesia membutuhkan lebih banyak kader yang mau bekerja.

Bukan lebih banyak orang yang hanya ingin memiliki jabatan.

Ketika Kebijakan Perlu Diawasi, KOHATI Tidak Boleh Diam

Kebijakan publik menyentuh kehidupan manusia.

Ketika kebijakan tepat, ia dapat memberikan perlindungan.

Ketika kebijakan tidak berjalan sebagaimana mestinya, masyarakat dapat menanggung akibatnya.

Karena itu, masyarakat sipil membutuhkan organisasi yang mampu membaca kebijakan dengan pengetahuan, bukan sekadar emosi.

Ombudsman RI, misalnya, pada 2025 menerima sekitar 10 ribu laporan masyarakat. Dalam Ombudsprudensi 2025, Ombudsman memilih 29 praktik penanganan maladministrasi sebagai bahan pembelajaran untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.

Ini memperlihatkan bahwa persoalan masyarakat tidak berhenti pada ruang diskusi.

Ada warga yang mengadu.

Ada pelayanan yang harus diawasi.

Ada kebijakan yang perlu dievaluasi.

Ada keputusan yang harus dipertanyakan.

Ada hak masyarakat yang harus dikawal.

Di sinilah KOHATI seharusnya menemukan ruang pengabdiannya.

KOHATI tidak perlu menjadi pemerintah.

KOHATI juga tidak harus menjadi oposisi terhadap pemerintah.

KOHATI harus menjadi organisasi kader yang mampu berdiri secara independen, membaca persoalan dengan ilmu, memberikan kritik dengan argumentasi, dan mengawal kebijakan dengan data.

Sebab kritik tanpa pengetahuan hanya akan menjadi kebisingan.

Sebaliknya, pengetahuan tanpa keberanian hanya akan menjadi arsip.

Indonesia membutuhkan keduanya.

Indonesia Membutuhkan Kader Perempuan yang Berani

Torismayanti pernah menyampaikan sebuah gagasan yang relevan dengan kebutuhan tersebut:

“KOHATI harus melahirkan kader perempuan yang berani memimpin dan mengabdi.”

Kalimat itu bukan sekadar slogan.

Ia mengandung dua kata yang seharusnya selalu berjalan bersama:

memimpin dan mengabdi.

Memimpin tanpa mengabdi berpotensi menjadikan jabatan sebagai tujuan.

Mengabdi tanpa keberanian memimpin dapat membuat banyak gagasan berhenti pada lingkaran kecil.

Karena itu, kader perempuan yang dibutuhkan Indonesia adalah mereka yang mampu memasuki ruang-ruang strategis: pendidikan, hukum, pemerintahan, masyarakat sipil, dunia profesional, kebijakan publik, ekonomi, teknologi, media, hingga ruang-ruang pengambilan keputusan.

Gagasan tersebut juga sejalan dengan semangat yang pernah dibawa Torismayanti ketika memimpin KOHATI Lebak pada 2018 melalui tema:

“KOHATI pelopor literasi, perempuan cerdas, generasi berkualitas.”

Hari ini tema itu terasa semakin relevan.

Sebab bagaimana mungkin KOHATI mengawal persoalan perempuan jika kadernya tidak memiliki literasi?

Bagaimana mungkin KOHATI mengkritisi kebijakan jika kadernya tidak membaca regulasi?

Bagaimana mungkin KOHATI berbicara tentang keadilan jika kadernya tidak memahami persoalan masyarakat?

Dan bagaimana mungkin KOHATI melahirkan pemimpin perempuan jika organisasi itu sendiri tidak serius menjaga kualitas pemimpinnya?

Karena Itu, Kualitas Pemimpin KOHATI Bukan Persoalan Kecil

Di sinilah persoalan kepemimpinan menjadi sangat penting.

Memilih pemimpin KOHATI bukan hanya menentukan siapa yang akan duduk di kursi ketua.

Yang dipilih adalah seseorang yang akan membawa nama organisasi, memengaruhi arah kaderisasi, menentukan prioritas gerakan, berkomunikasi dengan publik, berhadapan dengan pemerintah, berhadapan dengan masyarakat, dan menjadi salah satu wajah organisasi perempuan yang membawa nilai keislaman dan intelektualitas.

Karena itu, popularitas saja tidak cukup.

Kemampuan berbicara saja tidak cukup.

Banyaknya pendukung saja tidak cukup.

Jaringan saja tidak cukup.

Bahkan kemampuan memenangkan forum pun tidak cukup.

Ada pertanyaan yang jauh lebih mendasar:

Apakah orang tersebut layak dipercaya memegang amanah KOHATI?

Pertanyaan itu harus dijawab dengan konstitusi, rekam jejak, perilaku, kapasitas, independensi, dan tujuan organisasi.

Bukan dengan kedekatan.

Bukan dengan tekanan.

Bukan dengan transaksi.

Dan bukan semata-mata karena ia dianggap “orang kita”.

Enam Tanda yang Harus Diwaspadai

Dalam menilai kandidat, ada enam pola perilaku yang patut menjadi perhatian serius.

Bukan untuk menjatuhkan seseorang.

Bukan untuk menyebarkan fitnah.

Bukan pula untuk menghakimi seseorang hanya berdasarkan kabar.

Tetapi sebagai alat untuk menguji apakah seorang kandidat benar-benar siap menerima amanah.

1. Toxic terhadap Konstitusi

Konstitusi organisasi bukan pajangan.

Ia menjadi batas sekaligus pedoman.

Karena itu, kandidat yang memandang aturan hanya sebagai sesuatu yang harus ditaati ketika menguntungkan dirinya patut dipertanyakan.

Jika aturan dianggap penting ketika menguntungkan kelompok sendiri tetapi dianggap menghambat ketika bertentangan dengan kepentingan pribadi, maka ada persoalan serius dalam cara memandang amanah.

Pemimpin tidak boleh berada di atas konstitusi.

Pemimpin justru harus menjadi salah satu orang pertama yang menunjukkan keteladanan dalam menaati konstitusi.

2. Moral Downfall

Tidak ada manusia yang sempurna.

Kesalahan masa lalu tidak otomatis membuat seseorang selamanya tidak layak.

Manusia dapat belajar.

Manusia dapat berubah.

Manusia dapat memperbaiki diri.

Tetapi kepemimpinan membutuhkan kejujuran dalam melihat rekam jejak.

Jika terdapat pola perilaku yang terus menunjukkan kemunduran moral, ketidaksesuaian antara ucapan dan tindakan, atau perilaku yang bertentangan dengan nilai yang dibawa organisasi, maka hal tersebut tidak boleh ditutup hanya karena kandidat tersebut memiliki kemampuan politik organisasi.

Kepandaian tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan integritas.

3. Kritik Dianggap Ancaman

Organisasi kader tidak boleh takut terhadap kritik.

Kritik adalah salah satu cara organisasi menguji dirinya sendiri.

Pemimpin yang sehat tidak harus menyukai semua kritik.

Tetapi ia harus mampu mendengarkannya.

Ketika kritik langsung dianggap sebagai permusuhan, pembangkangan, atau ancaman terhadap jabatan, organisasi berpotensi kehilangan ruang dialog.

Padahal kaderisasi membutuhkan perbedaan pendapat.

Intelektualitas tumbuh karena perdebatan.

Dan kepemimpinan matang justru terlihat ketika seseorang mampu menerima kritik tanpa kehilangan arah.

4. Boneka Kepentingan

Pemimpin harus memiliki independensi.

Ia boleh memiliki jaringan.

Ia boleh memiliki senior.

Ia boleh memiliki mentor.

Ia boleh mendapatkan dukungan.

Tetapi ketika kepentingan pihak tertentu mulai menentukan setiap keputusan yang seharusnya diambil demi organisasi, independensi kepemimpinan menjadi pertanyaan.

KOHATI tidak membutuhkan pemimpin yang hanya memindahkan kepentingan orang lain ke dalam ruang organisasi.

KOHATI membutuhkan pemimpin yang mampu mendengar banyak pihak, tetapi tetap mengambil keputusan berdasarkan konstitusi, tujuan organisasi, pertimbangan rasional, dan kepentingan kader.

5. Memelihara Konflik

Konflik dalam organisasi adalah sesuatu yang mungkin terjadi.

Tetapi konflik harus dikelola, bukan dipelihara.

Jika perbedaan terus-menerus dijadikan alat untuk membangun kubu, menciptakan musuh, mempertahankan loyalitas, atau memperpanjang pertarungan kekuasaan, organisasi akan kehilangan energi untuk bekerja.

Kader akhirnya sibuk bertanya:

“Siapa kelompok kita?”

“Siapa kelompok mereka?”

Padahal pertanyaan yang seharusnya lebih penting adalah:

“Apa yang bisa kita kerjakan untuk masyarakat?”

KOHATI tidak didirikan untuk mewariskan permusuhan antarkader.

KOHATI didirikan untuk kaderisasi dan pengabdian.

6. Ambisi Jabatan Mengalahkan Pengabdian

Ini mungkin pertanyaan paling sederhana sekaligus paling sulit:

Jika tidak mendapatkan jabatan, apakah ia tetap mau mengabdi?

Sebab orang yang benar-benar memiliki semangat pengabdian tidak berhenti bekerja hanya karena namanya tidak berada di struktur.

Jabatan seharusnya menjadi alat untuk memperbesar pengabdian.

Bukan pengabdian yang dijadikan alat untuk memperoleh jabatan.

Kalau seseorang hanya terlihat bersemangat ketika ada posisi yang bisa diraih, tetapi menghilang ketika tidak mendapatkan posisi, maka kader perlu membaca pola tersebut secara kritis.

Karena organisasi membutuhkan pelayan perjuangan.

Bukan pemburu kursi.

Jangan Tertipu oleh Kemampuan Memenangkan Forum

Seseorang bisa sangat pandai berdebat.

Bisa sangat pandai berkomunikasi.

Bisa memiliki jaringan luas.

Bisa memiliki banyak pendukung.

Bisa sangat meyakinkan ketika menyampaikan visi.

Semua itu penting.

Tetapi kepemimpinan tidak berhenti pada kemampuan memenangkan forum.

Pertanyaan yang lebih penting adalah:

Bagaimana ia memperlakukan aturan ketika tidak ada yang mengawasi?

Bagaimana ia memperlakukan orang yang berbeda pendapat?

Bagaimana ia bersikap ketika kepentingannya bertentangan dengan kepentingan organisasi?

Bagaimana ia menghadapi kekalahan?

Bagaimana ia memperlakukan orang yang tidak lagi memiliki posisi?

Dan yang paling penting:

Apakah ia tetap mengabdi ketika tidak memiliki jabatan?

Di situlah karakter sering kali terlihat.

Amanah Tidak Boleh Dikalahkan oleh Kepentingan

Dalam tradisi Islam, amanah bukan sekadar kepercayaan administratif.

Amanah memiliki dimensi moral dan spiritual.

Karena itu, memilih seorang pemimpin seharusnya tidak dilakukan dengan pikiran:

“Yang penting menang.”

Tetapi:

“Siapa yang paling dapat dipercaya untuk membawa amanah ini?”

Dua kalimat tersebut terlihat sederhana.

Tetapi dampaknya berbeda.

Kalimat pertama berorientasi pada kemenangan.

Kalimat kedua berorientasi pada pertanggungjawaban.

Bagi kader Muslim, pertanggungjawaban tidak berhenti di hadapan forum.

Ada kesadaran bahwa setiap amanah pada akhirnya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.

Karena itu, sebelum menentukan pilihan, ada baiknya setiap kader bertanya kepada dirinya sendiri:

Apakah saya memilih karena yakin pada integritasnya?

Atau karena dia orang dekat saya?

Apakah saya memilih karena rekam jejaknya?

Atau karena ada kepentingan kelompok?

Apakah saya memilih karena kemampuannya mengabdi?

Atau karena saya ingin berada di sisi pemenang?

Pertanyaan-pertanyaan seperti itu jauh lebih penting daripada sekadar menghitung siapa yang paling banyak mendapatkan dukungan.

Jangan Mengubah Pemilihan Menjadi Pembenaran

Ada satu bahaya lain yang sering muncul setelah seseorang terpilih.

Ketika kandidat sudah menang, pendukungnya kemudian merasa harus membela apa pun yang dilakukan.

Di sinilah organisasi bisa kehilangan kontrol.

Kesalahan mulai dianggap wajar.

Pelanggaran mulai dicari pembenarannya.

Kritik mulai dianggap serangan.

Konstitusi mulai dinegosiasikan.

Dan akhirnya loyalitas kepada individu mengalahkan loyalitas kepada organisasi.

Ini tidak sehat.

Pemimpin yang baik tetap harus dikritik.

Pemimpin yang patuh konstitusi tetap harus diawasi.

Pemimpin yang memiliki integritas tetap harus dievaluasi.

Sebab pengawasan bukan bentuk permusuhan.

Pengawasan adalah bagian dari menjaga amanah.

Indonesia Tidak Membutuhkan KOHATI yang Sibuk dengan Dirinya Sendiri

Lihat kembali persoalan di luar organisasi.

Perempuan masih menghadapi kekerasan dalam jumlah besar.

Anak-anak masih menjadi korban.

Kebijakan perlindungan masih terus diperbaiki.

Mekanisme pelayanan publik masih membutuhkan pengawasan.

Pada 2026 saja, pemerintah masih membentuk tim untuk menyusun Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. Pada tahun yang sama, Komnas Perempuan masih menyoroti kekerasan dan kebijakan diskriminatif terhadap perempuan.

Artinya, ruang pengabdian masih terbuka sangat lebar.

KOHATI bisa hadir di sana.

KOHATI bisa menjadi ruang lahirnya perempuan yang memahami hukum.

KOHATI bisa melahirkan peneliti.

KOHATI bisa melahirkan advokat masyarakat.

KOHATI bisa melahirkan legislator.

KOHATI bisa melahirkan birokrat yang berintegritas.

KOHATI bisa melahirkan akademisi.

KOHATI bisa melahirkan jurnalis.

KOHATI bisa melahirkan pemimpin masyarakat.

KOHATI bisa melahirkan perempuan yang ketika melihat persoalan tidak hanya bertanya:

“Siapa yang salah?”

Tetapi juga:

“Apa yang bisa kita lakukan?”

Karena Kader yang Berani Memimpin Harus Berani Memilih

Torismayanti mengatakan bahwa KOHATI harus melahirkan kader perempuan yang berani memimpin dan mengabdi.

Tetapi keberanian itu tidak boleh berhenti ketika seseorang mencalonkan diri.

Ada keberanian lain yang jauh lebih penting:

berani memilih berdasarkan prinsip.

Berani mengatakan tidak kepada kandidat yang tidak memenuhi standar.

Berani tidak memilih hanya karena hubungan pertemanan.

Berani menolak tekanan kelompok.

Berani mempertanyakan rekam jejak.

Berani meminta penjelasan.

Berani membaca konstitusi.

Berani menggunakan akal sehat.

Dan berani mempertanggungjawabkan pilihan.

Karena pemimpin tidak lahir sendirian.

Pemimpin lahir dari keputusan orang-orang yang memberikan amanah kepadanya.

Maka kualitas pemimpin juga menjadi cermin kualitas keberanian para pemilihnya.

Jika Salah Memilih, Jangan Menunggu Sampai Terlambat

Kesalahan dalam memilih pemimpin tidak selalu langsung terlihat.

Kerusakan organisasi bisa dimulai dari sesuatu yang tampak kecil.

Satu aturan dilanggar.

Kemudian dibiarkan.

Satu kritik dibungkam.

Kemudian dianggap biasa.

Satu kepentingan masuk.

Kemudian diberi ruang.

Satu konflik dipelihara.

Kemudian menjadi budaya.

Satu ambisi jabatan dibiarkan.

Kemudian pengabdian kehilangan makna.

Pada akhirnya, persoalannya bukan lagi satu orang.

Ia bisa berubah menjadi budaya organisasi.

Sebaliknya, pemimpin yang berintegritas juga dapat menciptakan kondisi yang sehat bagi kaderisasi.

Konstitusi dihormati.

Kritik diberi ruang.

Perbedaan dikelola.

Kepentingan organisasi dijaga.

Kader dikembangkan.

Pengabdian diperluas.

Dan organisasi dapat kembali melihat masyarakat sebagai alasan utama mengapa ia ada.

Jangan Sampai Indonesia Membutuhkan KOHATI, Tetapi KOHATI Kehilangan Arah

Indonesia membutuhkan KOHATI.

Tetapi kebutuhan itu bukan karena Indonesia membutuhkan organisasi yang sekadar ramai.

Indonesia membutuhkan KOHATI karena negeri ini membutuhkan lebih banyak perempuan yang cerdas, berani, independen, berintegritas, memahami hukum, mampu mengawal kebijakan, dan mau mengabdi.

KOHATI memiliki kesempatan untuk mengambil bagian dalam pekerjaan besar itu.

Tetapi kesempatan tersebut hanya akan menjadi nyata apabila organisasi mampu menjaga kualitas kader dan kepemimpinannya.

Karena itu, enam hal tadi tidak boleh dianggap sebagai persoalan kecil:

Toxic terhadap konstitusi.

Moral downfall.

Kritik dianggap ancaman.

Boneka kepentingan.

Memelihara konflik.

Ambisi jabatan mengalahkan pengabdian.

Bukan karena keenamnya otomatis menjadi vonis terhadap seseorang.

Tetapi karena keenam pola tersebut, apabila terbukti dalam perilaku dan rekam jejak seorang kandidat, layak menjadi pertimbangan serius sebelum amanah diberikan.

Amanah Tidak Boleh Salah Alamat

KOHATI tidak membutuhkan manusia yang sempurna.

KOHATI membutuhkan manusia yang mau terus memperbaiki diri.

Tetapi antara memaafkan seseorang dan mempercayakan kepemimpinan kepadanya adalah dua persoalan yang berbeda.

Seseorang bisa dimaafkan atas kesalahannya.

Seseorang bisa diberi kesempatan untuk berubah.

Tetapi ketika organisasi hendak memberikan amanah kepemimpinan, pertanyaan tentang kelayakan, integritas, rekam jejak, kapasitas, dan kepatuhan terhadap konstitusi tetap harus dijawab.

Sebab kursi kepemimpinan bukan tempat untuk menguji apakah seseorang bisa berubah.

Kursi kepemimpinan adalah tempat untuk menjalankan amanah setelah kelayakan itu dipertimbangkan.

Dan pada akhirnya, pertanyaannya kembali kepada seluruh kader:

Ketika Indonesia masih membutuhkan KOHATI, kepada siapa kita akan menitipkan KOHATI?

Kepada orang yang hanya ingin memimpin?

Atau kepada orang yang benar-benar siap mengabdi?

Kepada orang yang melihat konstitusi sebagai batas?

Atau kepada orang yang menganggap konstitusi sebagai hambatan?

Kepada orang yang membuka ruang kritik?

Atau kepada orang yang takut kehilangan pengaruh ketika dikritik?

Kepada orang yang berdiri sendiri demi kepentingan organisasi?

Atau kepada orang yang mudah digerakkan oleh kepentingan di belakangnya?

Dan kepada orang yang tetap mengabdi meski tidak mendapatkan jabatan?

Atau kepada orang yang menjadikan jabatan sebagai tujuan utama?

Indonesia masih membutuhkan KOHATI.

Perempuan masih membutuhkan pembelaan.

Anak-anak masih membutuhkan perlindungan.

Masyarakat masih membutuhkan kebijakan yang berpihak dan dapat dipertanggungjawabkan.

Maka KOHATI harus memastikan bahwa amanah kepemimpinannya jatuh kepada orang yang mampu menjaga tujuan organisasi, menghormati konstitusi, menerima kritik, menjaga independensi, mengelola konflik, dan menempatkan pengabdian di atas ambisi jabatan.

Jangan sampai Indonesia membutuhkan KOHATI, tetapi KOHATI justru kehilangan keberanian untuk memilih pemimpin yang layak dipercaya.

Sebab pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan hanya siapa yang menjadi ketua.

Yang dipertaruhkan adalah ke mana KOHATI akan dibawa, apa yang akan diperjuangkan, siapa yang akan dilayani, dan seberapa besar amanah itu benar-benar diwujudkan menjadi pengabdian kepada Indonesia.

Catatan : Data 2020–2026 dari Komnas Perempuan, KemenPPPA/SIMFONI PPA, Ombudsman RI, dan JDIH KemenPPPA, sehingga angka dan perkembangan kebijakannya tidak berdiri di atas opini.

Ketika suara telah dihitung dan seorang kandidat ditetapkan sebagai pemimpin, KOHATI tidak hanya mendapatkan seseorang untuk mengisi sebuah posisi.

KOHATI sedang menentukan arah perjalanan organisasi.

Keputusan itu akan memengaruhi cara organisasi menjalankan konstitusi, membangun kaderisasi, mengambil sikap, menjaga independensi, menjalankan pengabdian, dan menghadapi persoalan perempuan serta masyarakat.

Karena itu, memilih pemimpin bukan perkara siapa yang paling dikenal.

Bukan pula sekadar siapa yang paling pandai berbicara.

Memilih pemimpin adalah memilih kepada siapa masa depan organisasi akan dipercayakan.

Pemimpin Tidak Lahir Sendiri

Seorang pemimpin tidak tiba-tiba muncul di atas panggung organisasi.

Ia lahir dari proses.

Ada kaderisasi.

Ada pengalaman.

Ada forum.

Ada pencalonan.

Dan pada akhirnya ada pilihan dari orang-orang yang memiliki hak menentukan.

Dalam struktur KOHATI, Musyawarah Kohati merupakan forum pengambilan keputusan dan menjadi ruang pemilihan serta penetapan Formateur/Ketua Umum. Dokumen hasil MUNAS KOHATI XXV yang tersedia publik juga mencatat adanya ketetapan mengenai kriteria Formateur/Ketua Umum serta tata tertib pemilihannya.

Artinya, pemimpin adalah hasil dari proses organisasi.

Karena itu, ketika sebuah kepemimpinan ternyata membawa masalah, pertanyaannya tidak selalu berhenti kepada orang yang terpilih.

Ada pertanyaan lain yang harus berani diajukan:

Bagaimana proses memilihnya?

Apa yang menjadi pertimbangan pemilih?

Apakah konstitusi benar-benar dibaca?

Apakah rekam jejak benar-benar diperiksa?

Apakah integritas menjadi pertimbangan utama?

Atau jangan-jangan pilihan justru lebih banyak ditentukan oleh kedekatan, kelompok, popularitas, transaksi kepentingan, atau tekanan sesaat?

Di sinilah kedewasaan organisasi diuji.

Salah Pilih Tidak Selalu Terlihat di Hari Pertama

Sebuah organisasi biasanya tidak runtuh dalam satu malam.

Kerusakan dapat muncul perlahan.

Hari ini satu aturan diabaikan.

Besok satu keputusan dibuat tanpa proses yang semestinya.

Kemudian pelanggaran kecil mulai dianggap biasa.

Setelah itu kritik dianggap sebagai ancaman.

Kader mulai kehilangan ruang.

Kaderisasi melemah.

Kepercayaan turun.

Konflik meningkat.

Dan pada satu titik, organisasi mungkin masih mempunyai struktur dan nama yang sama, tetapi kehilangan sebagian dari ruh yang membuatnya hidup.

Itulah mengapa persoalan kepemimpinan tidak boleh dilihat hanya dari hasil jangka pendek.

Pemimpin yang tidak menghormati konstitusi dapat menciptakan budaya organisasi yang juga semakin permisif terhadap pelanggaran.

Sebaliknya, pemimpin yang menempatkan konstitusi sebagai pijakan dapat membangun budaya kepatuhan dan akuntabilitas.

Ini bukan soal siapa yang sempurna.

Ini soal budaya apa yang dibangun oleh sebuah kepemimpinan.

Ketika Konstitusi Mulai Dianggap Bisa Dilewati

Organisasi mempunyai aturan bukan tanpa alasan.

Konstitusi memberi batas mengenai kewenangan.

Ia menentukan bagaimana keputusan dibuat.

Ia memberi arah mengenai tujuan organisasi.

Ia juga menjadi rambu ketika terjadi perbedaan kepentingan.

Karena itu, ketika seorang pemimpin mulai menganggap aturan sebagai sesuatu yang boleh dilewati demi kepentingan tertentu, persoalannya bukan lagi sekadar kesalahan administratif.

Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan terhadap sistem organisasi.

Pedoman Dasar KOHATI yang tersedia publik menempatkan KOHATI sebagai bagian dari HMI dengan tujuan pembinaan muslimah berkualitas insan cita, serta peran untuk membina dan mendidik muslimah dan HMI-Wati dalam menegakkan serta mengembangkan nilai keislaman dan keindonesiaan.

Maka konstitusi tidak boleh hanya dibaca ketika seseorang ingin mencalonkan diri.

Konstitusi harus menjadi pedoman ketika seseorang sudah mendapatkan kekuasaan.

Sebab ujian sesungguhnya terhadap ketaatan pada aturan justru dimulai setelah seseorang mempunyai kewenangan.

Pemimpin yang Melanggar, Organisasi yang Menanggung

Ketika seorang pemimpin melakukan pelanggaran, dampaknya tidak selalu berhenti pada dirinya.

Ada organisasi yang ikut terkena dampak.

Ada kader yang ikut menerima konsekuensi.

Ada reputasi yang ikut dipertaruhkan.

Ada keputusan organisasi yang mungkin harus diperbaiki.

Dan ada kepercayaan publik yang mungkin ikut berkurang.

Itulah sebabnya kepemimpinan tidak boleh dipisahkan dari pertanggungjawaban.

Pemimpin mempunyai kewenangan.

Tetapi kewenangan selalu mempunyai batas.

Dan semakin besar kewenangan, semakin besar pula kebutuhan terhadap pengawasan.

Prinsip ini sebenarnya juga sejalan dengan gagasan umum dalam tata kelola organisasi: kekuasaan tidak boleh berjalan tanpa aturan, mekanisme pertanggungjawaban dan kontrol.

Jangan Memilih Karena “Dia Orang Kita”

Dalam setiap kontestasi, selalu ada godaan untuk melihat kandidat berdasarkan kedekatan.

Dia teman saya.

Dia senior saya.

Dia berasal dari kelompok saya.

Dia pernah membantu saya.

Dia punya jaringan yang kuat.

Dia paling sering hadir dalam kegiatan.

Semua itu mungkin menjadi informasi.

Tetapi tidak semuanya cukup menjadi dasar memilih pemimpin.

Karena setelah terpilih, seorang Ketua Umum bukan lagi milik kelompok yang mendukungnya.

Ia menjadi pemimpin seluruh kader.

Maka pertanyaannya harus berubah.

Bukan:

“Apakah dia orang kita?”

Tetapi:

“Apakah dia mampu menjadi pemimpin kita semua?”

Perubahan pertanyaan itu sederhana.

Tetapi dampaknya besar.

Pemilih Juga Mempunyai Amanah

Sering kali pembicaraan tentang integritas hanya diarahkan kepada kandidat.

Padahal pemilih juga memiliki tanggung jawab.

Bukan berarti pemilih harus menjamin setiap tindakan pemimpin setelah terpilih.

Tetapi suara yang diberikan merupakan bagian dari proses yang menentukan siapa yang menerima mandat.

Karena itu, sebelum memilih, kader perlu bertanya:

Apa alasan saya memilih?

Apakah karena kapasitas?

Apakah karena integritas?

Apakah karena rekam jejak?

Apakah karena kesesuaian dengan tujuan organisasi?

Apakah karena pemahaman terhadap konstitusi?

Atau karena saya hanya mengikuti pilihan lingkungan saya?

Di sinilah suara dalam sebuah forum menjadi lebih dari sekadar selembar kertas.

Suara adalah bentuk kepercayaan.

Dan kepercayaan harus diberikan dengan pertimbangan.

Jangan Sampai Popularitas Mengalahkan Kelayakan

Kandidat yang populer belum tentu kandidat yang paling siap.

Kandidat yang pandai berbicara belum tentu paling kuat dalam menjaga sistem.

Kandidat yang mempunyai banyak jaringan belum tentu paling independen.

Kandidat yang mempunyai banyak pengalaman belum tentu paling tepat untuk situasi organisasi saat ini.

Sebaliknya, kandidat yang tidak terlalu ramai dibicarakan belum tentu tidak memiliki kapasitas.

Karena itu, organisasi membutuhkan ukuran yang lebih sehat.

Kapasitas harus dilihat.

Integritas harus diperiksa.

Rekam jejak harus dipertimbangkan.

Ketaatan terhadap konstitusi harus menjadi perhatian.

Kemampuan mengabdi harus diuji.

Dan semuanya harus dilakukan tanpa mengubah proses pemilihan menjadi arena fitnah.

Ketika Pilihan Salah, Kerusakan Bisa Menjadi Sistemik

Salah memilih pemimpin tidak otomatis berarti organisasi akan hancur.

Namun risiko kerusakan meningkat ketika pelanggaran dibiarkan dan tidak dikoreksi.

Satu keputusan yang salah mungkin masih dapat diperbaiki.

Tetapi jika kesalahan terus dianggap normal, masalahnya berubah menjadi budaya.

Dari budaya, ia dapat berubah menjadi sistem.

Dari sistem, ia dapat memengaruhi generasi berikutnya.

Misalnya, jika pemimpin mengabaikan aturan dan tidak pernah mendapatkan koreksi, kader dapat belajar bahwa aturan memang bisa dinegosiasikan.

Jika kepentingan kelompok selalu mengalahkan kepentingan organisasi, kader dapat belajar bahwa loyalitas kelompok lebih penting daripada tujuan bersama.

Jika kritik selalu dianggap sebagai permusuhan, kader dapat belajar untuk diam.

Dan jika integritas dianggap tidak penting selama seseorang mampu memenangkan pemilihan, maka organisasi sedang mengajarkan pelajaran yang sangat berbahaya kepada generasi berikutnya.

Inilah bentuk kerusakan yang tidak selalu terlihat, tetapi bisa berlangsung lama.

Sebaliknya, Kepemimpinan yang Sehat Bisa Membuka Jalan Perubahan

Ada sisi lain yang tidak boleh dilupakan.

Pemimpin yang taat konstitusi dan mempunyai integritas juga tidak otomatis membuat seluruh persoalan KOHATI selesai.

Organisasi tetap membutuhkan kader.

Tetap membutuhkan sistem.

Tetap membutuhkan kritik.

Tetap membutuhkan kerja kolektif.

Namun pemimpin yang sehat dapat menciptakan ruang yang lebih baik untuk semua itu.

Ia dapat memperkuat kaderisasi.

Mendorong budaya intelektual.

Membuka ruang kritik.

Menjaga independensi.

Membangun kolaborasi.

Mengawal persoalan perempuan.

Membawa KOHATI lebih dekat dengan masyarakat.

Dan yang paling penting:

mempersiapkan generasi pemimpin berikutnya.

Inilah mengapa kualitas pemimpin mempunyai efek berantai.

Satu pemimpin yang baik bukan hanya menghasilkan satu periode kepengurusan.

Ia dapat ikut menentukan kualitas kader yang akan memimpin setelahnya.

Pemimpin yang Taat Tidak Berarti Pemimpin yang Tidak Bisa Dikritik

Ada satu jebakan lain.

Ketika organisasi mendapatkan pemimpin yang dianggap baik, jangan sampai muncul budaya kultus.

Pemimpin yang taat konstitusi justru harus menjadi pemimpin yang bersedia diawasi.

Pemimpin yang berintegritas tidak takut terhadap kritik yang disampaikan berdasarkan fakta dan aturan.

Pemimpin yang memahami amanah tidak menganggap dirinya lebih besar daripada organisasi.

Karena itu:

taat konstitusi bukan berarti anti-kritik.

Justru ketaatan terhadap konstitusi harus membuka ruang bagi koreksi.

UU No. 13 Tahun 2022 yang mengubah UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahkan memperkuat gagasan meaningful participation dalam proses pembentukan peraturan. Dalam konteks yang lebih luas, ini menunjukkan pentingnya partisipasi yang bermakna dalam proses pengambilan keputusan publik.

Bagi organisasi kader, semangatnya dapat diterjemahkan secara sederhana:

pemimpin memimpin, tetapi anggota tetap mempunyai ruang untuk mengawasi dan memberikan koreksi.

Dari KOHATI untuk Indonesia

Mengapa semua ini penting?

Karena KOHATI bukan hanya berbicara tentang organisasi hari ini.

KOHATI adalah ruang perkaderan.

Kader yang ditempa hari ini dapat masuk ke berbagai ruang kehidupan.

Ada yang menjadi akademisi.

Ada yang menjadi profesional.

Ada yang menjadi aktivis.

Ada yang masuk pemerintahan.

Ada yang bekerja di dunia usaha.

Ada yang menjadi pendidik.

Ada yang menjadi tokoh masyarakat.

Dan di setiap ruang tersebut, nilai kepemimpinan yang mereka pelajari akan ikut terbawa.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan sendiri menempatkan pemuda sebagai bagian strategis dalam pembangunan nasional dan mengatur penyadaran, pemberdayaan, pengembangan, kepemimpinan, organisasi kepemudaan serta peran serta masyarakat.

Maka kualitas kepemimpinan di organisasi kader bukan persoalan kecil.

Ia dapat menjadi bagian dari proses panjang pembentukan kualitas manusia yang kelak berkontribusi di masyarakat.

Karena itu, memilih pemimpin KOHATI hari ini juga berarti ikut menentukan jenis keteladanan yang akan dipelajari kader untuk hari esok.

Torismayanti: Berani Memimpin, Berarti Berani Bertanggung Jawab

Torismayanti pernah membawa gagasan bahwa KOHATI harus melahirkan kader perempuan yang berani memimpin dan mengabdi.

Gagasan tersebut mempunyai konsekuensi yang sangat penting.

Kalau kader perempuan harus berani memimpin, maka kader juga harus berani memilih.

Berani memeriksa.

Berani mempertanyakan.

Berani mengatakan tidak ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan prinsip.

Dan yang tidak kalah penting:

berani memilih berdasarkan pertimbangan, bukan tekanan.

Keberanian memilih tidak selalu berarti memilih kandidat yang paling ramai.

Kadang keberanian justru berarti memilih berdasarkan prinsip meskipun pilihan tersebut tidak populer di lingkungan sendiri.

Inilah kedewasaan politik organisasi.

Bukan politik praktis.

Tetapi kemampuan kader untuk menentukan arah organisasinya melalui pertimbangan yang sadar dan bertanggung jawab.

Kalau Pemimpin Tepat, Perubahan Tidak Lagi Sekadar Slogan

Pemimpin yang tepat bukanlah manusia super.

Ia tidak akan menyelesaikan semua persoalan.

Tetapi pemimpin yang taat konstitusi, berintegritas, terbuka terhadap kritik dan mempunyai orientasi pengabdian dapat menjadi fondasi bagi perubahan.

Perubahan itu kemudian harus dikerjakan bersama.

Dari kaderisasi.

Dari kajian.

Dari advokasi.

Dari pengabdian.

Dari penguatan jaringan.

Dari keberanian masuk ke ruang kebijakan.

Dari keberanian membela kepentingan perempuan dan masyarakat.

Dan dari kesediaan membangun generasi berikutnya.

Maka perubahan besar tidak datang hanya karena seseorang duduk di kursi Ketua Umum.

Perubahan datang ketika kepemimpinan yang sehat bertemu dengan kader yang mau bekerja.

Setelah Memilih, Jangan Berhenti Mengawal

Pemilihan bukan garis akhir.

Justru setelah pemilihan, pekerjaan baru dimulai.

Kader tetap harus mengawal.

Memeriksa apakah program berjalan.

Melihat apakah keputusan sesuai konstitusi.

Memberikan kritik ketika diperlukan.

Mendukung ketika kebijakan benar.

Dan mengingatkan ketika organisasi mulai keluar dari jalur.

Ini penting karena pemimpin yang baik pun dapat melakukan kesalahan.

Maka organisasi tidak boleh dibangun berdasarkan asumsi:

“Karena dia orang baik, kita tidak perlu mengawasi.”

Tidak.

Justru karena amanahnya besar, pengawasan harus tetap hidup.

Kepemimpinan yang sehat bukan kepemimpinan tanpa kritik.

Kepemimpinan yang sehat adalah kepemimpinan yang mampu menerima kritik tanpa kehilangan arah.

KOHATI Sedang Memilih Lebih dari Satu Periode

Pada akhirnya, setiap pemilihan akan memiliki satu pemenang.

Tetapi dampaknya tidak berhenti pada satu periode.

Keputusan hari ini dapat memengaruhi:

budaya organisasi,

kaderisasi,

cara berpikir kader,

kualitas pemimpin berikutnya,

dan kepercayaan masyarakat terhadap KOHATI.

Itulah sebabnya pemilihan harus dipandang sebagai investasi organisasi.

Bukan hanya memilih siapa yang akan bekerja selama satu periode.

Tetapi memilih nilai kepemimpinan seperti apa yang ingin diwariskan kepada generasi selanjutnya.

Jangan Sampai KOHATI Menyesal Setelah Semuanya Terlambat

Tidak ada yang dapat menjamin sebuah pilihan akan selalu menghasilkan perjalanan tanpa masalah.

Tetapi organisasi dapat memperkecil risiko dengan memilih berdasarkan pertimbangan yang sehat.

Konstitusi.

Integritas.

Rekam jejak.

Kapasitas.

Keteladanan.

Independensi.

Dan komitmen terhadap tujuan organisasi.

Jangan sampai pilihan ditentukan hanya karena:

“Dia orang kita.”

“Dia teman saya.”

“Dia paling terkenal.”

“Dia paling banyak pendukung.”

Karena ketika seseorang sudah terpilih, kalimat-kalimat itu tidak lagi cukup untuk menjawab persoalan organisasi.

Yang akan ditanyakan adalah:

Apa yang sudah dilakukan?

Apa yang berubah?

Apa yang dijaga?

Apa yang diperbaiki?

Dan apa yang diwariskan kepada generasi berikutnya?

Pilihan Hari Ini, Wajah KOHATI Esok Hari

KOHATI tidak sedang memilih seseorang hanya untuk duduk di kursi kepemimpinan.

KOHATI sedang memilih siapa yang akan membawa nama organisasi.

KOHATI sedang memilih bagaimana konstitusi akan diperlakukan.

KOHATI sedang memilih budaya kepemimpinan yang akan dilihat kader.

KOHATI sedang memilih arah kaderisasi.

Dan secara lebih luas, KOHATI sedang ikut menentukan kualitas kader perempuan yang kelak membawa nilai organisasi ke tengah masyarakat.

Karena itu, pilihan tidak boleh berhenti pada pertanyaan:

“Siapa yang menang?”

Pertanyaan yang lebih penting adalah:

“Setelah dia menang, KOHATI akan dibawa ke mana?”

Jika yang dipilih adalah pemimpin yang mengabaikan konstitusi, mengabaikan integritas, dan membiarkan kepentingan sesaat mengalahkan tujuan organisasi, maka risiko kerusakan dapat tumbuh sedikit demi sedikit.

Tetapi jika yang dipilih adalah pemimpin yang menghormati konstitusi, menjaga integritas, terbuka terhadap kritik, memahami amanah dan bekerja untuk kepentingan organisasi, maka ruang perubahan menjadi jauh lebih terbuka.

Bukan karena pemimpin itu seorang penyelamat.

Tetapi karena arah yang sehat memungkinkan seluruh kader bergerak bersama.

Dan pada akhirnya, tanggung jawab itu kembali kepada setiap kader yang memiliki hak memilih.

Sebelum memasukkan suara ke dalam kotak pemilihan, mungkin ada satu pertanyaan yang perlu benar-benar dijawab:

Apakah saya sedang memilih seseorang yang ingin memimpin, atau seseorang yang memang siap menerima amanah?

Sebab KOHATI tidak hanya membutuhkan orang yang mampu memenangkan pemilihan.

KOHATI membutuhkan orang yang mampu mempertanggungjawabkan kemenangan itu.

Dan jangan sampai suatu hari KOHATI menyesal bukan karena tidak memiliki pemimpin yang hebat, tetapi karena pernah memiliki kesempatan memilih pemimpin yang benar lalu menyia-nyiakannya.

KOHATI tidak sedang memilih siapa yang paling ingin memimpin.

KOHATI sedang memilih kepada siapa masa depan organisasi akan dipercayakan.

Catatan sumber: Untuk bagian yang spesifik mengenai struktur, tujuan, forum pemilihan, dan kriteria kepemimpinan KOHATI, disini menggunakan dokumen Pedoman Dasar dan hasil MUNAS KOHATI yang tersedia publik. Dokumen Hasil MUNAS XXV memuat ketetapan tentang kriteria Formateur/Ketua Umum dan tata tertib pemilihan, sementara Pedoman Dasar yang tersedia publik menyebut tujuan KOHATI sebagai pembinaan muslimah berkualitas insan cita serta peran pengembangan nilai keislaman dan keindonesiaan.

Untuk konteks yang lebih luas mengenai kualitas kepemudaan dan partisipasi, saya menggunakan UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan serta UU No. 13 Tahun 2022 yang memperkuat meaningful participation dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Setelah semua itu, seberapa besar pengaruh KOHATI bagi masyarakat?

Pertanyaan ini penting karena organisasi tidak cukup hanya memiliki sejarah panjang, banyak kader, banyak kegiatan, atau banyak forum.

Pada akhirnya, masyarakat akan bertanya lebih sederhana:

Apa yang dilakukan KOHATI ketika masyarakat menghadapi persoalan?

Apa yang dilakukan ketika perempuan menjadi korban kekerasan?

Apa yang dilakukan ketika anak kehilangan haknya?

Apa yang dilakukan ketika kebijakan publik tidak berjalan sebagaimana mestinya?

Apa yang dilakukan ketika suara masyarakat tidak sampai kepada pengambil kebijakan?

Di sinilah masa depan KOHATI perlu dibicarakan secara lebih serius.

KOHATI harus mulai membangun strategi untuk memperkuat pengaruhnya sebagai bagian dari masyarakat sipil, sebagai mitra kritis pemerintah, dan sebagai agen perubahan.

Bukan pengaruh dalam arti popularitas.

Bukan pula pengaruh karena kedekatan dengan kekuasaan.

Tetapi pengaruh yang lahir dari kapasitas, pengetahuan, integritas, jaringan, keberanian dan kerja nyata.

Bangkit Tidak Cukup, Harus Punya Arah

Episode sebelumnya berbicara tentang KOHATI yang pernah jatuh dan harus bangkit.

Namun bangkit bukan tujuan akhir.

Bangkit adalah titik awal untuk berjalan kembali.

Dan setelah berjalan, pertanyaan berikutnya adalah:

KOHATI hendak menuju ke mana?

Organisasi yang bangkit tetapi tidak memiliki strategi hanya akan kembali mengulang siklus yang sama.

Kegiatan berjalan.

Kepengurusan berganti.

Forum dilaksanakan.

Pernyataan sikap dibuat.

Tetapi persoalan masyarakat tetap berada di tempat yang sama.

Karena itu, KOHATI perlu mengubah cara berpikir.

Dari sekadar menyelenggarakan kegiatan menjadi membangun pengaruh.

Dari sekadar membicarakan persoalan menjadi mencari solusi.

Dari sekadar mengkritik kebijakan menjadi memahami, mengkaji, mengawal dan mengevaluasi kebijakan.

Dan dari sekadar menjadi organisasi perempuan menjadi organisasi kader perempuan yang mampu memberi kontribusi terhadap kehidupan bangsa.

Pengaruh Tidak Lahir dari Banyak Bicara

Di era media sosial, siapa pun bisa berbicara.

Satu pernyataan bisa menjadi viral.

Satu kritik bisa mendapatkan ribuan komentar.

Tetapi viral tidak selalu berarti berpengaruh.

Pengaruh yang dibutuhkan KOHATI jauh lebih dalam.

Pengaruh adalah ketika gagasan KOHATI didengar karena memiliki dasar.

Ketika pemerintah mempertimbangkan rekomendasi karena argumentasinya kuat.

Ketika masyarakat percaya karena kadernya konsisten.

Ketika persoalan yang diangkat tidak berhenti sebagai isu, tetapi bergerak menjadi agenda perubahan.

Maka pengaruh harus dibangun.

Ia membutuhkan pengetahuan.

Membutuhkan data.

Membutuhkan jaringan.

Membutuhkan komunikasi.

Membutuhkan keberanian.

Dan yang paling penting, membutuhkan konsistensi.

KOHATI tidak perlu mengejar popularitas. KOHATI perlu membangun kredibilitas.

Karena popularitas bisa datang dan pergi.

Tetapi kredibilitas dibangun melalui perjalanan panjang.

KOHATI Harus Menguasai Hukum

Jika KOHATI ingin menjadi mitra kritis dan agen perubahan, ada satu kemampuan yang tidak boleh ditinggalkan:

penguasaan hukum.

Kader KOHATI tidak harus semuanya menjadi sarjana hukum.

Tetapi kader harus memahami bagaimana negara bekerja melalui hukum dan kebijakan.

Minimal harus mampu membaca peraturan.

Memahami hak masyarakat.

Mengetahui lembaga yang memiliki kewenangan.

Memahami bagaimana sebuah kebijakan dibuat.

Mengetahui bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi.

Dan memahami jalur apa yang dapat ditempuh ketika terjadi persoalan.

Indonesia memiliki sistem pembentukan peraturan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Regulasi tersebut mengatur antara lain jenis dan hierarki peraturan, perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengundangan, hingga partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Perubahan tahun 2022 juga memperkuat konsep partisipasi masyarakat yang bermakna dalam pembentukan peraturan.

Artinya, masyarakat bukan hanya objek dari kebijakan.

Ada ruang bagi masyarakat untuk ikut memberikan masukan.

Di sinilah KOHATI harus masuk dengan kapasitas yang memadai.

Bukan sekadar mengatakan:

“Kami menolak.”

Tetapi mampu menjelaskan:

Mengapa ditolak?

Dasar hukumnya apa?

Siapa yang terdampak?

Data apa yang mendukung?

Apa yang harus diperbaiki?

Solusi apa yang ditawarkan?

Itulah perbedaan antara kritik yang emosional dan kritik yang memiliki kekuatan intelektual.

Dari Isu Menjadi Kajian

KOHATI selama ini memiliki banyak isu yang dekat dengan kehidupan masyarakat.

Perempuan.

Anak.

Pendidikan.

Kesehatan.

Ekonomi.

Kekerasan.

Kepemimpinan.

Keadilan sosial.

Tetapi isu tidak boleh berhenti sebagai bahan diskusi.

Isu harus diolah menjadi pengetahuan.

Misalnya ketika KOHATI menemukan persoalan kekerasan terhadap perempuan di suatu daerah, pertanyaannya jangan berhenti pada:

“Mengapa kekerasan masih terjadi?”

Naikkan pertanyaannya:

Berapa kasus yang tercatat?

Siapa korbannya?

Bagaimana pola kasusnya?

Bagaimana mekanisme pelaporannya?

Apakah layanan tersedia?

Bagaimana respons pemerintah?

Apa yang belum berjalan?

Peraturan apa yang berlaku?

Di mana celah implementasinya?

Apa rekomendasi yang dapat diberikan?

Dengan cara itu, kader KOHATI belajar mengubah keresahan menjadi kajian.

Dan kajian dapat menjadi dasar advokasi.

Persoalan Perempuan Membutuhkan Kader yang Paham Sistem

Persoalan perempuan di Indonesia bukan persoalan kecil.

Laporan SIMFONI PPA Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat pada 2024 terdapat 19.628 kasus kekerasan terhadap anak dengan 21.648 korban yang tercatat dalam sistem. Data tersebut juga menunjukkan korban anak perempuan secara umum lebih banyak dibandingkan anak laki-laki dalam periode 2020–2024.

Data tersebut tentu bukan berarti seluruh persoalan kekerasan yang terjadi di masyarakat karena data pelaporan tidak otomatis menggambarkan seluruh kejadian.

Tetapi justru di situlah tantangannya.

KOHATI harus memiliki kemampuan untuk membaca data dan memahami keterbatasannya.

Jangan menjadikan angka sekadar bahan pidato.

Gunakan angka untuk menemukan persoalan.

Gunakan persoalan untuk mencari penyebab.

Gunakan kajian untuk menyusun rekomendasi.

Dan gunakan rekomendasi untuk mengawal kebijakan.

Pemerintah sendiri dalam dokumen kinerja 2025 menempatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai bagian dari agenda pembangunan, termasuk peningkatan partisipasi perempuan, perlindungan dari kekerasan, pemenuhan hak anak, serta kebijakan yang responsif gender dan berpihak pada kepentingan terbaik anak.

Artinya, ruang untuk kontribusi masyarakat sipil sebenarnya terbuka.

Pertanyaannya adalah:

Apakah KOHATI siap mengisinya dengan kapasitas yang cukup?

Menjadi Mitra Kritis, Bukan Corong Kekuasaan

KOHATI perlu memahami posisi ini dengan jernih.

KOHATI bukan pemerintah.

Tetapi KOHATI juga tidak harus menjadi lawan pemerintah.

KOHATI dapat menjadi mitra kritis.

Ketika kebijakan pemerintah baik, KOHATI dapat memberikan dukungan.

Ketika kebijakan membutuhkan perbaikan, KOHATI memberikan masukan.

Ketika masyarakat mengalami persoalan dalam implementasi kebijakan, KOHATI menyampaikan temuan.

Ketika kepentingan perempuan dan anak belum mendapatkan perhatian yang cukup, KOHATI harus berani bersuara.

Sikap kritis bukan berarti menolak semuanya.

Begitu juga kerja sama bukan berarti kehilangan independensi.

Justru organisasi masyarakat sipil dibutuhkan untuk menjaga agar hubungan antara masyarakat dan pemerintah tidak hanya berjalan satu arah.

KOHATI dapat menjadi salah satu jembatan itu.

Dekat untuk berdialog.
Kritis untuk mengingatkan.
Independen untuk menentukan sikap.

Dari Kegiatan ke Pengaruh

Sudah waktunya KOHATI mulai bertanya tentang ukuran keberhasilan gerakannya.

Bukan hanya:

Berapa kegiatan yang dilakukan?

Berapa peserta yang hadir?

Berapa sertifikat yang diterbitkan?

Berapa kali diskusi dilaksanakan?

Pertanyaan itu perlu ditambah:

Apa pengetahuan yang dihasilkan?

Apa rekomendasi yang lahir?

Siapa yang mendengar?

Kebijakan apa yang dikawal?

Apa perubahan yang terjadi?

Masyarakat mana yang merasakan manfaat?

Dengan ukuran seperti itu, kegiatan menjadi alat.

Bukan tujuan.

Sebuah diskusi tentang kekerasan terhadap perempuan misalnya, tidak harus berakhir ketika moderator menutup acara.

Hasil diskusi dapat dilanjutkan menjadi kajian.

Kajian dapat menjadi policy brief.

Policy brief dapat dibawa ke pemerintah.

Pemerintah dapat memberikan respons.

Respons dapat dikawal.

Kemudian KOHATI melakukan evaluasi.

Itulah siklus pengaruh.

KOHATI Harus Membangun “Sekolah Kebijakan”

Jika ingin serius menjadi agen perubahan, KOHATI dapat membangun budaya belajar yang lebih spesifik di internal organisasi.

Kader perlu dibiasakan membaca.

Membaca undang-undang.

Membaca peraturan daerah.

Membaca APBD.

Membaca dokumen pembangunan.

Membaca data statistik.

Membaca hasil penelitian.

Membaca kebijakan pemerintah.

Dan tentu saja membaca kondisi masyarakat.

Sebab pemimpin perempuan masa depan tidak cukup hanya pandai berbicara di podium.

Ia harus mampu membaca dokumen yang mungkin tidak menarik, tetapi menentukan kehidupan jutaan orang.

Ia harus memahami bahasa kebijakan.

Ia harus mampu berdialog dengan birokrat.

Mampu berdiskusi dengan akademisi.

Mampu berbicara dengan masyarakat.

Dan mampu menerjemahkan bahasa hukum menjadi bahasa yang mudah dipahami publik.

KOHATI dapat menjadikan ini sebagai budaya kaderisasi.

Bukan sekadar pelatihan satu atau dua hari.

Tetapi kebiasaan.

Satu kader membaca satu regulasi.

Satu komisariat mengkaji satu persoalan.

Satu cabang menghasilkan satu kajian.

Satu organisasi mengawal satu isu sampai ada perkembangan.

Dari hal kecil seperti itu, kapasitas besar dapat dibangun.

Agen Perubahan Harus Berani Masuk ke Ruang Publik

Perubahan tidak selalu terjadi di jalan.

Perubahan juga terjadi di ruang rapat.

Di ruang sidang.

Di kampus.

Di kantor pemerintahan.

Di media.

Di forum masyarakat.

Di ruang digital.

Dan di meja tempat kebijakan dibicarakan.

Karena itu, KOHATI perlu memperluas ruang geraknya.

Jangan takut masuk ke ruang yang selama ini dianggap terlalu teknis.

Hukum.

Anggaran.

Kebijakan publik.

Perencanaan pembangunan.

Data.

Teknologi.

Komunikasi publik.

Semua itu adalah medan perjuangan baru.

Dan kader perempuan harus berada di dalamnya.

Pemerintah sendiri menempatkan kolaborasi dengan berbagai pihak sebagai bagian penting dalam agenda pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kemen PPPA juga memiliki berbagai bentuk kerja sama dengan lembaga masyarakat, perguruan tinggi, dan pihak lain dalam isu perempuan dan anak.

Ruang kolaborasi itu ada.

KOHATI tinggal memastikan bahwa ketika masuk ke ruang tersebut, ia datang dengan kapasitas.

Jangan Hanya Datang Ketika Ada Masalah

Ada satu kebiasaan yang perlu ditinggalkan.

Jangan sampai KOHATI baru hadir ketika persoalan sudah menjadi viral.

Ketika korban sudah muncul di media.

Ketika masyarakat sudah marah.

Ketika kebijakan sudah diputuskan.

Ketika masalah sudah membesar.

KOHATI harus belajar hadir lebih awal.

Membaca rancangan kebijakan.

Mengikuti perkembangan regulasi.

Membangun komunikasi dengan pemangku kepentingan.

Mendengar masyarakat sebelum masalah membesar.

Dengan begitu, KOHATI tidak hanya menjadi pemadam kebakaran sosial.

KOHATI menjadi bagian dari sistem pencegahan.

Dan itu membutuhkan strategi.

Dari KOHATI untuk Indonesia

Nama KOHATI memang lahir dari ruang kaderisasi HMI.

Tetapi pengabdian kader tidak berhenti di ruang organisasi.

Ketika seorang kader kembali ke kampus, ia membawa nilai.

Ketika masuk ke masyarakat, ia membawa pengetahuan.

Ketika menjadi profesional, ia membawa integritas.

Ketika menjadi pemimpin, ia membawa keberpihakan kepada kepentingan publik.

Ketika masuk ke pemerintahan, ia membawa pengalaman masyarakat.

Dan ketika berada di luar pemerintahan, ia tetap memiliki tanggung jawab untuk mengawasi jalannya kekuasaan.

Di situlah makna:

Dari KOHATI untuk Indonesia.

Bukan berarti KOHATI harus menguasai semua ruang.

Tetapi kader KOHATI harus siap mengisi ruang-ruang strategis yang menentukan masa depan masyarakat.

Kalau Bukan KOHATI, Siapa Lagi?

Pertanyaan ini bukan berarti hanya KOHATI yang memiliki tanggung jawab terhadap persoalan masyarakat.

Ada pemerintah.

Ada lembaga negara.

Ada organisasi masyarakat sipil.

Ada akademisi.

Ada media.

Ada komunitas.

Ada banyak pihak.

Tetapi sebagai organisasi perempuan yang memiliki tradisi kaderisasi, KOHATI memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan persoalan perempuan dan anak tidak dianggap sebagai persoalan sampingan.

Jika perempuan mengalami kekerasan, kader KOHATI harus tahu ke mana harus membawa persoalan.

Jika anak kehilangan hak, kader KOHATI harus memahami instrumen perlindungannya.

Jika kebijakan merugikan masyarakat, kader KOHATI harus mampu membaca regulasi dan mengkritisinya.

Jika pemerintah membutuhkan perspektif perempuan, KOHATI harus siap memberikan gagasan.

Jika masyarakat membutuhkan suara, KOHATI harus siap mendengarkan.

Maka pertanyaan yang tepat bukan:

“Apakah KOHATI bisa mengubah Indonesia?”

Tetapi:

“Sudahkah KOHATI mempersiapkan kader yang mampu ikut mengubah Indonesia?”

Strategi Besar Itu Dimulai dari Kader

Pada akhirnya, strategi sebesar apa pun tidak akan berarti tanpa kader.

KOHATI membutuhkan kader yang berintegritas.

Kader yang mau membaca.

Kader yang mau belajar hukum.

Kader yang memahami data.

Kader yang mampu melakukan riset.

Kader yang berani berbicara.

Kader yang mampu berdialog.

Kader yang tidak takut dikritik.

Kader yang tidak mudah dibeli oleh kepentingan.

Dan kader yang memahami bahwa jabatan bukan tujuan akhir.

Jabatan adalah alat.

Ilmu adalah modal.

Integritas adalah fondasi.

Keberanian adalah energi.

Dan pengabdian adalah arah.

Karena itu, masa depan KOHATI tidak hanya ditentukan oleh siapa yang menjadi ketua.

Masa depan KOHATI ditentukan oleh kualitas kader yang lahir dari proses panjang organisasi.

Dari Pengaruh Menuju Perubahan

KOHATI tidak perlu terburu-buru ingin mengubah semuanya.

Mulailah dari satu persoalan.

Pahami.

Kaji.

Cari dasar hukumnya.

Kumpulkan datanya.

Temui masyarakat.

Bangun jaringan.

Temui pemerintah.

Sampaikan rekomendasi.

Kawal pelaksanaannya.

Evaluasi.

Kemudian bergerak ke persoalan berikutnya.

Sederhana, tetapi konsisten.

Karena perubahan yang besar sering kali lahir dari kerja yang tidak selalu terlihat.

Pada akhirnya, KOHATI harus memiliki formula gerakan yang sederhana:

PAHAM → KAJI → BERSUARA → DIALOG → KAWAL → UBAH.

Pahami persoalan.

Kaji dengan data.

Bersuara dengan argumentasi.

Dialog dengan semua pihak.

Kawal kebijakan.

Kemudian dorong perubahan.

Itulah strategi membangun pengaruh.

Bukan dengan berteriak paling keras.

Tetapi dengan menjadi pihak yang paling siap ketika masyarakat membutuhkan jawaban.

Penutup

KOHATI telah melewati perjalanan panjang.

Ada masa ketika harus bergerak.

Ada masa ketika harus menghadapi berbagai hambatan.

Ada masa ketika harus mengingat kembali amanah dan estafet perjuangan.

Ada masa ketika harus menerima kenyataan bahwa organisasi bisa jatuh.

Dan ada masa untuk bangkit.

Kini tantangannya berbeda.

KOHATI harus belajar menjadi lebih strategis.

Bukan hanya kuat dalam forum internal.

Tetapi kuat ketika berhadapan dengan persoalan publik.

Bukan hanya pandai berbicara tentang perempuan.

Tetapi memahami hukum yang melindungi perempuan.

Bukan hanya mengkritik kebijakan.

Tetapi memahami bagaimana kebijakan dibuat.

Bukan hanya membuat pernyataan sikap.

Tetapi menyusun kajian dan rekomendasi.

Bukan hanya datang ketika masalah membesar.

Tetapi hadir sejak persoalan mulai terlihat.

Dan bukan hanya ingin dikenal sebagai organisasi perempuan.

Tetapi benar-benar menjadi bagian dari perubahan yang dirasakan masyarakat.

Dari KOHATI untuk Indonesia.

Sebab Indonesia membutuhkan lebih banyak perempuan yang bukan hanya berani memimpin, tetapi juga mampu memahami hukum, membaca kebijakan, menguasai persoalan, menjaga integritas, dan memperjuangkan kepentingan masyarakat dengan pengetahuan.

KOHATI tidak harus menjadi pemerintah untuk ikut menentukan arah perubahan.

KOHATI tidak harus memiliki kekuasaan untuk memiliki pengaruh.

Yang dibutuhkan adalah kader yang berilmu, berintegritas, berjejaring, berani dan konsisten mengabdi.

Dan ketika persoalan perempuan, anak, dan masyarakat terus muncul di hadapan kita, pertanyaannya akhirnya menjadi sederhana:

Kalau bukan kita yang mulai memahami, mengawal, dan memperjuangkannya, siapa lagi?

Dalam perjalanan gagasan tersebut, pandangan Torismayanti memberi penegasan yang relevan: “KOHATI harus melahirkan kader perempuan yang berani memimpin dan mengabdi.” Pernyataan itu sejalan dengan gagasan bahwa kaderisasi tidak boleh berhenti pada aktivitas organisasi, tetapi harus melahirkan perempuan yang membawa kapasitas dan nilai perjuangan ke masyarakat.

Pada 2018, ketika memimpin KOHATI Cabang Lebak, Torismayanti juga membawa tema “KOHATI pelopor literasi, perempuan cerdas, generasi berkualitas.” Gagasan tersebut menjadi salah satu pijakan penting untuk melihat bahwa penguatan kader perempuan membutuhkan literasi, pengetahuan, dan keberanian untuk mengambil peran.

Pertanyaan itu menjadi penting bagi KOHATI.

Sebab bangkit bukan sekadar kembali berdiri setelah mengalami berbagai persoalan. Bangkit seharusnya berarti kembali menemukan arah, memperbaiki cara berjalan, lalu memastikan keberadaan organisasi benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.

Karena itu, setelah melewati fase jatuh dan bangkit, KOHATI tidak boleh berhenti pada pembenahan internal. Ada ruang pengabdian yang jauh lebih luas: masyarakat, kehidupan perempuan, masa depan anak, pendidikan, kesejahteraan sosial, hingga kebijakan publik yang menentukan kehidupan banyak orang.

Di titik inilah KOHATI perlu kembali melihat salah satu tugas pentingnya: mengawal kebijakan.

Bukan menjadi pemerintah.

Bukan pula menjadi lawan pemerintah.

Tetapi menjadi bagian dari masyarakat sipil yang mampu memberikan pandangan, kritik, masukan, sekaligus pengawasan terhadap kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat, terutama perempuan dan anak.

Bangkit Harus Berujung pada Pengabdian

KOHATI memiliki sejarah panjang sebagai ruang pembinaan dan pengembangan HMI-Wati. Namun, mandat eksternalnya tidak berhenti pada proses kaderisasi.

Dalam pedoman KOHATI yang terdokumentasi dalam hasil Musyawarah Nasional XXV, aktivitas eksternal KOHATI diarahkan untuk merespons persoalan perempuan dan anak serta mengawal kebijakan dan agenda yang pro perempuan dan anak. Untuk menjalankan peran tersebut, KOHATI juga didorong membangun kerja sama dan jejaring dengan organisasi mahasiswa, organisasi perempuan, serta elemen masyarakat lainnya.

Artinya, berbicara mengenai kebijakan bukanlah sesuatu yang berada di luar dunia KOHATI.

Justru di sanalah salah satu ruang pengabdian KOHATI.

Maka, jika Episode 06 berbicara tentang bagaimana KOHATI harus bangkit dari kejatuhan, Episode 07 perlu membawa pertanyaan itu satu langkah lebih jauh:

Setelah bangkit, apa yang akan KOHATI lakukan untuk masyarakat?

Jawabannya tidak cukup dengan menambah kegiatan.

KOHATI harus mulai memastikan bahwa kegiatan, kajian, pendidikan kader, dan jaringan yang dibangun mempunyai hubungan dengan persoalan nyata yang dihadapi masyarakat.

KOHATI Bukan Pemerintah, Tetapi Tidak Boleh Diam terhadap Kebijakan

Ada anggapan bahwa ketika organisasi masyarakat memberikan kritik kepada pemerintah, berarti organisasi tersebut sedang mengambil posisi berseberangan dengan pemerintah.

Pandangan seperti itu terlalu sederhana.

Kritik tidak selalu berarti penolakan.

Dukungan tidak selalu berarti kehilangan sikap kritis.

KOHATI dapat bekerja sama dengan pemerintah ketika terdapat kebijakan yang baik dan program yang memang memberikan manfaat. Namun pada saat yang sama, KOHATI juga harus memiliki keberanian untuk memberikan catatan ketika sebuah kebijakan berpotensi mengabaikan kepentingan perempuan, anak, kelompok rentan, atau masyarakat luas.

Di sinilah arti penting mitra kritis.

KOHATI bukan corong pemerintah.

Tetapi KOHATI juga tidak harus menjadi oposisi terhadap pemerintah.

KOHATI dapat berada di tengah masyarakat sebagai organisasi yang memiliki keberanian untuk mengatakan: kebijakan ini baik dan perlu didukung; kebijakan ini perlu diperbaiki; kebijakan ini belum menyentuh persoalan masyarakat; atau kebijakan ini harus diawasi pelaksanaannya.

Sikap seperti itu justru membuat organisasi masyarakat sipil mempunyai fungsi yang sehat dalam demokrasi.

Jangan Hanya Mengkritik, Belajar Memahami Kebijakan

Menjadi kritis saja tidak cukup.

KOHATI harus memiliki kemampuan untuk memahami bagaimana sebuah kebijakan dibuat.

Sebab kritik yang kuat bukan lahir hanya dari kemarahan. Kritik yang kuat lahir dari pengetahuan.

KOHATI perlu membangun kader yang mampu membaca data, memahami regulasi, melakukan riset sederhana, melihat persoalan dari berbagai perspektif, dan menerjemahkan kebutuhan masyarakat menjadi rekomendasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan kemampuan itu, KOHATI tidak hanya mengatakan bahwa sebuah kebijakan bermasalah.

KOHATI dapat menjelaskan di mana masalahnya, siapa yang terdampak, apa datanya, mengapa kebijakan tersebut perlu diperbaiki, dan solusi seperti apa yang dapat ditawarkan.

Di situlah kaderisasi menemukan bentuk pengabdian yang lebih konkret.

Kader tidak hanya dilatih untuk berbicara di forum organisasi.

Kader juga harus disiapkan untuk membaca persoalan di luar forum organisasi.

Perempuan dan Anak Tidak Boleh Berhenti sebagai Tema Seminar

Salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana isu perempuan dan anak tidak berhenti menjadi tema seminar, diskusi, peringatan hari besar, atau kampanye sesaat.

Persoalannya jauh lebih besar.

Data pemerintah menunjukkan bahwa isu kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi tantangan serius. Dalam laporan SIMFONI PPA 2024, tercatat 12.161 kasus kekerasan terhadap perempuan dengan 12.416 korban. Untuk anak, tercatat 19.628 kasus dengan 21.648 korban. Pemerintah juga mengingatkan bahwa angka pelaporan belum menggambarkan keseluruhan persoalan karena masih ada korban yang tidak melapor.

Sementara hasil SPHPN 2024 menunjukkan bahwa sekitar satu dari empat perempuan usia 15–64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dalam hidupnya dari pasangan dan/atau selain pasangan. Pemerintah dan BPS menempatkan data tersebut sebagai bagian penting dalam penyusunan kebijakan dan program perlindungan perempuan serta anak.

Angka-angka tersebut seharusnya tidak hanya dibaca sebagai statistik.

Di balik angka ada manusia.

Ada perempuan yang mungkin takut melapor.

Ada anak yang membutuhkan perlindungan.

Ada keluarga yang membutuhkan pendampingan.

Ada lingkungan sosial yang perlu diperbaiki.

Dan ada kebijakan pemerintah yang harus terus dilihat: apakah sudah menjangkau mereka yang membutuhkan?

Di sinilah KOHATI dapat mengambil posisi.

Bukan mengambil alih pekerjaan pemerintah, tetapi memastikan persoalan yang dialami masyarakat tidak hilang dari perhatian publik.

Dari Demonstrasi ke Meja Kebijakan

Gerakan mahasiswa dan organisasi perempuan sering kali dikenal melalui aksi, pernyataan sikap, diskusi publik, dan demonstrasi.

Semua itu tetap memiliki tempat.

Tetapi zaman menuntut lebih.

KOHATI perlu memperkuat kemampuan untuk masuk ke ruang-ruang kebijakan dengan membawa argumentasi yang berbasis data.

Misalnya melalui kajian kebijakan, policy brief, survei sederhana, diskusi publik, audiensi dengan pemerintah, forum konsultasi, penelitian kolaboratif, hingga pemantauan pelaksanaan program.

Dengan demikian, ketika KOHATI datang bertemu pemerintah, yang dibawa bukan hanya spanduk dan tuntutan.

Yang dibawa adalah data, kajian, pengalaman masyarakat, dan rekomendasi.

Itulah bentuk gerakan yang memiliki daya tawar.

Sebuah kajian akademik mengenai peran KOHATI juga menekankan pentingnya kontribusi pemikiran akademis terhadap kebijakan negara. KOHATI dinilai perlu mampu memberikan warna dan sumbangsih pemikiran terhadap kebijakan, sekaligus mengawal implementasinya agar perspektif yang berpihak kepada perempuan tidak berhenti di atas kertas.

Dengan cara seperti itu, suara KOHATI tidak hanya terdengar.

Suara KOHATI dapat menjadi bahan pertimbangan.

Mengawal Kebijakan Berarti Mengawal Pelaksanaannya

Ada satu persoalan yang sering luput.

Kebijakan yang bagus di atas kertas belum tentu bagus ketika dilaksanakan.

Sebuah regulasi bisa memiliki bahasa yang sangat baik tentang perlindungan perempuan dan anak. Tetapi pertanyaan berikutnya adalah: apakah masyarakat mengetahui kebijakan tersebut? Apakah layanan tersedia? Apakah petugas memahami mekanismenya? Apakah korban mendapatkan akses? Apakah anggaran tersedia? Apakah program benar-benar sampai kepada kelompok yang membutuhkan?

Di sinilah pengawalan menjadi penting.

KOHATI dapat mengambil peran sebagai mata dan telinga masyarakat.

Mendengar keluhan.

Mengumpulkan informasi.

Mengkaji persoalan.

Menyampaikan masukan.

Mengawal tindak lanjut.

Kemudian mengevaluasi kembali.

Dengan kata lain, kerja KOHATI terhadap kebijakan tidak boleh berhenti ketika pemerintah mengeluarkan aturan.

Justru setelah aturan keluar, pekerjaan pengawalan dimulai.

Pemerintah Membutuhkan Kritik yang Berpengetahuan

KOHATI juga perlu memahami bahwa menjadi kritis bukan berarti harus selalu mengatakan tidak.

Masyarakat membutuhkan organisasi yang mampu membedakan antara kritik dan sekadar kegaduhan.

Kritik yang baik menunjukkan persoalan sekaligus menawarkan jalan keluar.

Jika ada program pemerintah yang berhasil, KOHATI harus mampu mengakuinya.

Jika ada kebijakan yang baik, KOHATI dapat mendukungnya.

Jika ada kekurangan, KOHATI memberikan catatan.

Jika terdapat persoalan di lapangan, KOHATI membawa suara masyarakat ke ruang dialog.

Sikap semacam ini jauh lebih produktif daripada membangun hubungan yang hanya berdasarkan kedekatan atau permusuhan politik.

Sebab independensi organisasi bukan berarti harus selalu berjarak dengan pemerintah.

Independensi berarti mampu menentukan sikap berdasarkan kepentingan masyarakat, bukan berdasarkan kepentingan siapa yang sedang berkuasa.

KOHATI Harus Memiliki Bahasa Kebijakan

Ke depan, salah satu ukuran kualitas kader KOHATI bukan hanya kemampuan berbicara tentang perempuan.

Tetapi kemampuan memperjuangkan kepentingan perempuan melalui berbagai jalur perubahan.

Kader KOHATI perlu mengenal bagaimana pemerintah bekerja.

Bagaimana perencanaan pembangunan dibuat.

Bagaimana anggaran disusun.

Bagaimana regulasi dirumuskan.

Bagaimana program dilaksanakan.

Bagaimana masyarakat dapat memberikan masukan.

Dan bagaimana sebuah kebijakan dapat dievaluasi.

Pengetahuan semacam itu membuat gerakan perempuan tidak berhenti pada narasi.

Gerakan menjadi lebih konkret.

KOHATI dapat mengubah pengalaman masyarakat menjadi data, data menjadi kajian, kajian menjadi rekomendasi, dan rekomendasi menjadi bahan advokasi.

Rangkaian sederhananya:

Dengar → Kaji → Kritisi → Dialog → Kawal → Evaluasi.

Itulah salah satu bentuk pengabdian yang relevan dengan kebutuhan zaman.

Banten Bisa Menjadi Ruang Belajar

Sebagai bagian dari gerakan nasional, KOHATI tentu memiliki agenda yang luas.

Tetapi perubahan tidak selalu harus dimulai dari Jakarta.

Banten memiliki banyak persoalan yang dapat menjadi ruang belajar dan pengabdian KOHATI: pendidikan perempuan, perlindungan anak, kekerasan terhadap perempuan, ketimpangan akses, kesehatan, ekonomi keluarga, perempuan pekerja, hingga keterlibatan perempuan dalam pembangunan.

Data SIMFONI PPA 2024, misalnya, mencatat 438 korban kekerasan terhadap perempuan di Banten. Angka tersebut adalah angka kasus yang masuk dalam sistem, bukan ukuran keseluruhan persoalan di lapangan.

Data semacam ini seharusnya bisa menjadi pintu masuk.

KOHATI dapat bertanya:

Apa yang terjadi?

Mengapa terjadi?

Di mana masalah layanan?

Apa yang dibutuhkan masyarakat?

Bagaimana pemerintah daerah merespons?

Apa yang bisa diperbaiki?

Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut lahir kerja intelektual sekaligus kerja sosial.

Dan Banten dapat menjadi laboratorium bagi kader KOHATI untuk belajar bahwa advokasi tidak selalu dimulai dengan aksi besar.

Kadang ia dimulai dari satu persoalan masyarakat yang mau didengar dengan serius.

Jangan Menunggu Kebijakan Selesai Baru Bersikap

Salah satu kesalahan organisasi masyarakat sipil adalah baru bersuara ketika kebijakan sudah selesai dibuat.

Padahal ruang partisipasi jauh lebih luas.

KOHATI harus berani hadir sejak persoalan mulai dibicarakan.

Ketika pemerintah merancang program, KOHATI dapat memberikan masukan.

Ketika rancangan kebijakan dibahas, KOHATI dapat menyampaikan perspektif perempuan.

Ketika program berjalan, KOHATI dapat melihat implementasinya.

Ketika muncul persoalan, KOHATI dapat membawa temuan tersebut ke ruang dialog.

Dengan begitu, KOHATI tidak hanya menjadi komentator kebijakan.

KOHATI menjadi bagian dari ekosistem masyarakat sipil yang ikut menjaga agar pembangunan tidak kehilangan perspektif manusia.

Contoh hubungan dialogis semacam ini juga terlihat di Lampung. Pada Juni 2026, KOHATI HMI Cabang Bandar Lampung melakukan audiensi dengan Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela dalam konteks penguatan peran perempuan dalam pembangunan. Pertemuan tersebut menunjukkan bahwa ruang dialog antara KOHATI dan pemerintah dapat digunakan untuk membicarakan agenda pemberdayaan perempuan.

Ruang seperti ini perlu diperbanyak.

Tetapi harus dijaga agar dialog tidak berubah menjadi sekadar seremoni.

Pengabdian Tidak Selalu Berarti Membantu Pemerintah

Ada hal yang perlu ditegaskan.

Pengabdian KOHATI kepada masyarakat tidak sama dengan membantu pemerintah dalam segala hal.

Pengabdian berarti membantu masyarakat mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

Kadang jalannya adalah bekerja sama dengan pemerintah.

Kadang jalannya adalah memberikan kritik kepada pemerintah.

Kadang jalannya adalah mengedukasi masyarakat.

Kadang jalannya adalah mendampingi kelompok rentan.

Kadang jalannya adalah melakukan penelitian.

Dan kadang, pengabdian berarti berdiri di tengah masyarakat ketika tidak banyak orang mau mendengar suara mereka.

Karena itu, KOHATI harus memiliki keberanian untuk menjaga jarak yang sehat dari kepentingan kekuasaan.

Dekat untuk berdialog.

Terbuka untuk bekerja sama.

Tetapi tetap kritis.

Setelah Bangkit, Jangan Kembali Berputar di Tempat

Episode sebelumnya berbicara tentang jatuh dan bangkit.

Sekarang waktunya berbicara tentang arah.

Sebab sebuah organisasi bisa saja bangkit secara struktural, tetapi belum tentu bangkit secara gerakan.

Bisa saja kepengurusan baru terbentuk.

Program kerja tersusun.

Rapat berjalan.

Kegiatan dilaksanakan.

Namun masyarakat tidak merasakan perubahan.

Kalau itu yang terjadi, maka pertanyaan berikutnya menjadi penting:

Bangkit untuk apa?

KOHATI harus memastikan bahwa kebangkitan organisasi tidak hanya terlihat di dalam forum-forum internal.

Kebangkitan itu harus terlihat ketika kader hadir di tengah masyarakat.

Terlihat ketika ada persoalan perempuan yang membutuhkan suara.

Terlihat ketika ada kebijakan yang harus dikaji.

Terlihat ketika pemerintah membutuhkan perspektif masyarakat.

Terlihat ketika anak-anak membutuhkan perlindungan.

Dan terlihat ketika masyarakat membutuhkan organisasi yang berani menyampaikan kebenaran dengan cara yang bertanggung jawab.

Dari Kaderisasi Menuju Pengaruh yang Bermanfaat

Pada akhirnya, kualitas kaderisasi KOHATI tidak hanya dapat dilihat dari berapa banyak kader yang menjadi pengurus.

Ukuran yang lebih penting adalah berapa banyak kader yang mampu membawa pengetahuan dan nilai organisasi ke tengah kehidupan masyarakat.

Berapa banyak persoalan yang berhasil dikaji.

Berapa banyak rekomendasi yang disampaikan.

Berapa banyak kebijakan yang dikawal.

Berapa banyak masyarakat yang didengar.

Dan berapa banyak perubahan yang berhasil diperjuangkan.

KOHATI tidak harus menjadi besar karena banyak kegiatan.

KOHATI akan menjadi berarti ketika keberadaannya dibutuhkan.

Ketika pemerintah tahu bahwa ada organisasi perempuan yang dapat diajak berdialog secara serius.

Ketika masyarakat tahu bahwa ada kader yang mau mendengar.

Ketika perempuan tahu bahwa ada ruang untuk memperjuangkan haknya.

Dan ketika anak-anak mendapatkan lingkungan yang lebih aman karena ada orang-orang yang memilih untuk tidak diam.

Itulah pengabdian.

Bukan sekadar hadir.

Tetapi memberi arti.

Bukan sekadar bersuara.

Tetapi memastikan suara itu memiliki dasar.

Bukan sekadar mengkritik.

Tetapi menawarkan jalan keluar.

Dan bukan sekadar dekat dengan kekuasaan.

Tetapi tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat.

KOHATI telah berbicara tentang bangkit.

Kini pertanyaan berikutnya jauh lebih penting:

Apakah kebangkitan itu akan menjadi awal dari pengabdian yang lebih besar?

Sebab KOHATI tidak cukup hanya kembali berdiri.

KOHATI harus berjalan.

Dan dalam perjalanan itu, KOHATI harus berani berada di tengah masyarakat—mendengar, mengkaji, menyampaikan kritik, berdialog dengan pemerintah, mengawal kebijakan, dan memastikan kepentingan perempuan serta anak tidak tersisih dari arah pembangunan.

Dari bangkit, menuju pengabdian.
Dari kaderisasi, menuju kontribusi.
Dari suara, menuju perubahan.

Begitu pula sebuah organisasi.

Ia bisa mengalami masa sulit.

Bisa kehilangan arah.

Bisa melakukan kesalahan.

Bisa mengalami konflik.

Bisa kehilangan momentum.

Bahkan bisa merasa bahwa apa yang dahulu dibangun dengan penuh semangat tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya.

Tetapi jatuh bukan akhir.

Yang menentukan masa depan bukan seberapa keras sebuah organisasi pernah jatuh.

Yang menentukan adalah seberapa berani ia berdiri kembali.

Begitu pula KOHATI.

KOHATI tidak harus diposisikan sebagai organisasi yang selalu sempurna.

Justru organisasi yang memiliki sejarah panjang harus memiliki keberanian untuk mengakui bahwa perjalanan tidak selalu berjalan lurus.

Karena mengakui pernah jatuh bukan berarti merendahkan KOHATI.

Sebaliknya, pengakuan tersebut dapat menjadi awal dari sebuah kedewasaan:

berani melihat kekurangan, berani belajar, dan berani memperbaiki diri.

Jatuh Bukan Berarti Selesai

Tidak ada organisasi yang seluruh perjalanannya bebas dari masalah.

Organisasi dibangun oleh manusia.

Dan manusia memiliki keterbatasan.

Karena itu, kesalahan dalam mengambil keputusan, lemahnya koordinasi, persoalan kaderisasi, konflik kepentingan, kegagalan program, hingga perubahan zaman yang tidak segera direspons merupakan kemungkinan yang dapat dihadapi organisasi mana pun.

KOHATI pun tidak perlu takut mengakui bahwa perjalanan sebuah gerakan bisa mengalami pasang surut.

Sebab yang berbahaya bukan ketika organisasi pernah mengalami kemunduran.

Yang berbahaya adalah ketika kemunduran tersebut dianggap sebagai keadaan yang harus diterima selamanya.

KOHATI boleh pernah jatuh, tetapi KOHATI tidak boleh menjadikan kejatuhan sebagai tempat tinggal.

Kalimat ini penting karena sebuah organisasi tidak dibentuk untuk sekadar bertahan.

Organisasi kader dibentuk untuk melahirkan manusia yang mampu tumbuh.

Dan pertumbuhan terkadang justru dimulai dari kesalahan.

Jangan Takut Mengakui Pernah Jatuh

Ada kecenderungan dalam organisasi untuk selalu ingin terlihat baik.

Kegiatan harus terlihat berhasil.

Kepemimpinan harus terlihat kuat.

Kaderisasi harus terlihat berjalan.

Konflik harus terlihat tidak ada.

Padahal menutupi persoalan tidak membuat persoalan hilang.

Justru sebaliknya.

Masalah yang tidak diakui akan semakin sulit diperbaiki.

Karena itu, keberanian pertama yang diperlukan KOHATI adalah:

kejujuran terhadap dirinya sendiri.

Apa yang sudah berhasil?

Apa yang belum berhasil?

Apa yang pernah salah?

Apa yang harus dihentikan?

Apa yang harus dipertahankan?

Apa yang harus dimulai?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan tanda kelemahan.

Itulah evaluasi.

Dari Evaluasi Menuju Kebangkitan

Jika EPISODE 04 membahas berbagai hambatan gerakan, maka EPISODE 06 harus mulai memberikan jawaban.

Kebodohan tidak cukup dikritik.

Ia harus dilawan dengan budaya belajar.

Kemalasan tidak cukup dikeluhkan.

Ia harus dilawan dengan kerja nyata.

Kebijakan yang jauh dari kebutuhan masyarakat tidak cukup diprotes.

Ia harus dihadapi dengan data, kajian, dan advokasi.

Pengabaian terhadap isu perempuan tidak cukup disesalkan.

Ia harus dijawab dengan konsistensi perjuangan.

Intervensi kepentingan tidak cukup dicurigai.

Ia harus dihadapi dengan independensi dan kedewasaan organisasi.

Jarak antargenerasi tidak cukup disalahkan.

Ia harus dijembatani dengan dialog dan transfer pengalaman.

Dengan demikian, evaluasi tidak berhenti sebagai kritik.

Evaluasi harus berubah menjadi tindakan.

KOHATI Tidak Perlu Kembali ke Masa Lalu

Bangkit bukan berarti kembali menjadi KOHATI seperti dahulu.

Zaman sudah berubah.

Persoalan perempuan berubah.

Mahasiswa berubah.

Teknologi berubah.

Cara masyarakat memperoleh informasi berubah.

Dunia kerja berubah.

Ruang publik berubah.

Maka KOHATI juga harus berubah.

Tetapi berubah tidak berarti kehilangan identitas.

Yang harus dipertahankan adalah nilai.

Yang dapat diperbarui adalah metode.

KOHATI dapat tetap membawa nilai keislaman, keindonesiaan, kaderisasi, kepemimpinan dan pengabdian, sembari menemukan cara baru untuk menerapkannya dalam persoalan zaman sekarang.

Pedoman KOHATI yang tersedia secara publik menempatkan KOHATI sebagai badan khusus HMI yang bertugas membina, mengembangkan dan meningkatkan potensi HMI-Wati dalam wacana serta dinamika gerakan keperempuanan. Tujuannya dirumuskan sebagai “terbinanya Muslimah berkualitas insan cita.”

Artinya, perubahan metode tidak boleh membuat tujuan pembinaan kehilangan arah.

Masa Lalu Adalah Pelajaran, Bukan Penjara

Sejarah penting.

Tetapi sejarah tidak boleh menjadi penjara.

Generasi hari ini tidak harus mengulangi semua cara generasi terdahulu.

Mereka harus memahami:

mengapa perjuangan itu dilakukan,

kemudian mencari:

bagaimana perjuangan tersebut harus dilakukan sekarang.

HMI sendiri lahir pada 5 Februari 1947 dalam situasi Indonesia yang sedang menghadapi persoalan besar. Sejarah HMI mencatat Lafran Pane sebagai pemrakarsa pendirian organisasi tersebut bersama sejumlah mahasiswa lainnya. Tujuan awal HMI antara lain mempertahankan Republik Indonesia, meningkatkan derajat rakyat Indonesia, serta menegakkan dan mengembangkan ajaran Islam.

Artinya, sejak awal organisasi tersebut lahir sebagai respons terhadap realitas zamannya.

Maka generasi hari ini juga harus berani melakukan hal yang sama.

Membaca zamannya.

Dan kemudian menjawabnya.

KOHATI Juga Pernah Memulai dari Sebuah Kebutuhan

KOHATI secara nasional didirikan pada 17 September 1966 dalam Kongres VIII HMI di Solo. Dalam pedoman KOHATI yang tersedia secara publik, organisasi ini ditempatkan sebagai badan khusus HMI yang berfungsi membina, mengembangkan dan meningkatkan potensi HMI-Wati dalam dinamika gerakan keperempuanan.

KOHATI lahir karena ada kebutuhan.

Dan prinsip ini penting untuk masa sekarang.

Jika dahulu kebutuhan zaman melahirkan KOHATI, maka persoalan zaman sekarang seharusnya kembali mendorong KOHATI untuk bertanya:

Apa kebutuhan perempuan Indonesia hari ini?

Jawaban atas pertanyaan tersebut seharusnya memengaruhi arah kaderisasi, gerakan, advokasi, dan pengabdian.

Perempuan Indonesia Masih Membutuhkan Gerakan

Bangkitnya KOHATI tidak boleh hanya menjadi urusan internal organisasi.

Ada masyarakat yang menunggu manfaatnya.

Data SPHPN 2024 menunjukkan bahwa satu dari empat perempuan usia 15–64 tahun di Indonesia pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dalam hidupnya. Data tersebut juga menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan masih menjadi persoalan yang membutuhkan perhatian bersama.

Kementerian PPPA juga menegaskan bahwa hanya sebagian kecil korban yang tercatat dalam sistem pelayanan karena masih banyak perempuan dan anak korban kekerasan yang belum merasa aman untuk melapor.

Angka tersebut seharusnya membuat setiap gerakan yang membawa isu perempuan berhenti sejenak.

Bukan untuk merasa paling benar.

Tetapi untuk bertanya:

Apa yang bisa kita lakukan?

KOHATI tentu tidak mungkin menyelesaikan seluruh persoalan tersebut sendirian.

Tetapi KOHATI dapat mengambil bagian.

Melalui pendidikan.

Melalui kaderisasi.

Melalui literasi.

Melalui advokasi.

Melalui penguatan kepemimpinan perempuan.

Melalui kerja sama dengan masyarakat.

Dan melalui kader-kader yang memiliki kemampuan untuk hadir ketika masyarakat membutuhkan.

Bangkit untuk Masyarakat, Bukan Hanya untuk Organisasi

Ini harus menjadi pembeda antara kebangkitan organisasi dan kebangkitan gerakan.

KOHATI bisa saja memiliki struktur yang kuat.

Tetapi jika masyarakat tidak merasakan manfaatnya, maka kebangkitan tersebut belum lengkap.

KOHATI bisa saja memiliki banyak kegiatan.

Tetapi jika tidak ada perubahan yang dihasilkan, maka pertanyaan tentang dampak tetap harus diajukan.

KOHATI bisa saja memiliki banyak kader.

Tetapi jika kader tersebut tidak memiliki kemampuan untuk berkontribusi di masyarakat, maka pekerjaan kaderisasi belum selesai.

Karena itu:

KOHATI harus bangkit bukan hanya untuk menyelamatkan organisasinya, tetapi untuk memperbesar manfaat pengabdiannya.

Kader Adalah Titik Awal Kebangkitan

Tidak ada organisasi yang bangkit tanpa manusia yang bersedia bekerja.

Karena itu, investasi terbesar KOHATI bukanlah atribut.

Bukan pula struktur.

Bukan gedung.

Bukan sekadar media sosial.

Investasi terbesar KOHATI adalah kader.

Kader yang mau belajar.

Kader yang berani berpikir.

Kader yang mampu berdiskusi.

Kader yang mampu memimpin.

Kader yang mampu bekerja.

Kader yang mampu membaca persoalan masyarakat.

Dan kader yang memiliki keberanian untuk mengabdi.

Jika kadernya tumbuh, organisasi akan memiliki kesempatan untuk tumbuh.

Kaderisasi Tidak Boleh Hanya Melahirkan Pengurus

Salah satu pertanyaan penting setelah sebuah organisasi melakukan evaluasi adalah:

Apa sebenarnya hasil kaderisasi?

Apakah hanya menghasilkan pengurus baru?

Ataukah menghasilkan manusia yang lebih matang?

Kaderisasi harus mampu membuat seorang perempuan semakin percaya diri.

Semakin berpengetahuan.

Semakin mandiri.

Semakin mampu memimpin.

Semakin mampu memahami masyarakat.

Dan semakin mampu mempertanggungjawabkan keputusan.

Sebab jabatan akan berakhir.

Tetapi kapasitas yang terbentuk melalui kaderisasi dapat dibawa sepanjang hidup.

Generasi Baru Harus Diberi Ruang untuk Berlari

Estafet tidak akan berjalan jika pelari berikutnya hanya diminta berdiri.

Generasi muda harus diberi ruang.

Ruang untuk mencoba.

Ruang untuk salah.

Ruang untuk mengusulkan gagasan.

Ruang untuk berbeda.

Ruang untuk memimpin.

Dan ruang untuk memperbaiki.

Generasi senior memiliki pengalaman yang berharga.

Generasi muda memiliki energi dan perspektif baru.

Keduanya tidak seharusnya dipertentangkan.

Senior bukan masa lalu yang harus disingkirkan. Junior bukan masa depan yang harus ditakuti. Keduanya adalah bagian dari satu perjalanan.

Bangkit Tidak Berarti Melupakan Kesalahan

Ada kecenderungan bahwa ketika organisasi ingin bangkit, semua pembicaraan tentang masa lalu ingin segera ditutup.

Padahal kesalahan harus diingat dalam bentuk pelajaran.

Bukan untuk terus menyalahkan.

Tetapi agar tidak diulang.

Jika pernah terjadi konflik, pelajari penyebabnya.

Jika pernah terjadi kegagalan kaderisasi, perbaiki sistemnya.

Jika pernah terjadi hubungan yang renggang, bangun kembali komunikasi.

Jika pernah terjadi ketergantungan kepada pihak luar, perkuat kemandirian.

Jika pernah terjadi kehilangan arah, kembali kepada tujuan.

Bangkit bukan berarti melupakan masa lalu.

Bangkit berarti menjadikan masa lalu sebagai guru.

Jangan Sibuk Mencari Siapa yang Menjatuhkan

Sebuah organisasi yang sedang berusaha bangkit harus berhati-hati.

Jangan sampai seluruh energinya habis untuk mencari siapa yang salah.

Ketua sebelumnya.

Pengurus sebelumnya.

Senior.

Junior.

Cabang.

Pihak luar.

Atau kelompok tertentu.

Pertanyaan yang lebih produktif adalah:

Apa yang harus kita perbaiki sekarang?

Sebab mencari kesalahan mungkin memberikan kepuasan sesaat.

Tetapi memperbaiki keadaan membutuhkan keberanian.

Dan masa depan tidak dibangun dari siapa yang paling pandai menyalahkan.

Masa depan dibangun oleh mereka yang mau bekerja.

KOHATI Harus Berani Memulai Lagi

Tidak ada rasa malu dalam memulai kembali.

Jika sebuah program pernah gagal, coba lagi dengan metode berbeda.

Jika sebuah jaringan pernah terputus, bangun kembali.

Jika budaya membaca pernah melemah, mulai dari satu buku.

Jika diskusi pernah kehilangan kualitas, mulai lagi dengan kajian yang serius.

Jika kader pernah kehilangan kepercayaan diri, berikan ruang untuk tumbuh.

Jika masyarakat belum merasakan manfaat, turun kembali ke masyarakat.

Memulai kembali bukan berarti kembali ke titik nol.

Kita memulai dengan membawa pengalaman.

Membawa kesalahan.

Membawa pelajaran.

Dan membawa pengetahuan tentang apa yang tidak boleh diulangi.

Dunia Tidak Akan Menunggu KOHATI Sempurna

Salah satu alasan orang tidak bergerak adalah menunggu semuanya sempurna.

Menunggu kader sempurna.

Menunggu program sempurna.

Menunggu struktur sempurna.

Menunggu sumber daya cukup.

Padahal persoalan masyarakat tidak menunggu.

Perempuan yang membutuhkan informasi tidak menunggu.

Mahasiswa yang membutuhkan ruang berkembang tidak menunggu.

Masyarakat yang membutuhkan advokasi tidak menunggu.

Karena itu, KOHATI harus belajar bergerak sambil terus memperbaiki diri.

Tidak sempurna bukan alasan untuk tidak memulai.

Bangkit Harus Terukur

Kata “bangkit” mudah diucapkan.

Tetapi bagaimana kita tahu KOHATI benar-benar bangkit?

Jawabannya harus terlihat.

KOHATI dapat dikatakan semakin bangkit ketika:

kaderisasinya semakin berkualitas;

kader perempuannya semakin berani memimpin;

kajian keperempuanan semakin kuat;

advokasi semakin nyata;

program semakin memiliki dampak;

independensi organisasi semakin terjaga;

hubungan antargenerasi semakin sehat;

dan yang paling penting:

masyarakat semakin merasakan manfaat keberadaan kader-kadernya.

Bangkit bukan sekadar perasaan.

Bangkit harus menghasilkan perubahan.

Dari Kebangkitan Organisasi Menuju Kebangkitan Perempuan

Tujuan akhirnya lebih besar daripada KOHATI.

Jika KOHATI berhasil membina perempuan yang berkualitas, maka dampaknya dapat masuk ke berbagai ruang.

Kampus.

Sekolah.

Dunia kerja.

Pemerintahan.

Dunia usaha.

Masyarakat.

Keluarga.

Media.

Dan ruang publik lainnya.

BPS melalui publikasi Perempuan dan Laki-Laki di Indonesia 2025 menunjukkan bahwa kondisi perempuan dan laki-laki perlu dibaca melalui berbagai dimensi, termasuk pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, teknologi informasi dan komunikasi, serta kondisi sosial ekonomi.

Artinya, tantangan perempuan tidak tunggal.

Maka kader perempuan juga harus memiliki kemampuan yang luas.

Bangkit di Tengah Perubahan Zaman

Teknologi terus berubah.

Kecerdasan buatan berkembang.

Cara bekerja berubah.

Cara belajar berubah.

Cara masyarakat berkomunikasi berubah.

Ruang perjuangan pun berubah.

KOHATI tidak harus mengikuti setiap tren.

Tetapi KOHATI harus memahami perubahan.

Karena jika organisasi tidak memahami perubahan, ia akan kesulitan memahami generasi yang hidup di dalam perubahan tersebut.

Maka kebangkitan KOHATI juga harus berarti:

kebangkitan intelektual.

kebangkitan keberanian.

kebangkitan kreativitas.

kebangkitan kemampuan beradaptasi.

Munas XXVI Harus Menjadi Momentum Berdiri Kembali

Di sinilah Munas XXVI memiliki arti strategis.

Munas jangan hanya dipahami sebagai tempat pergantian kepemimpinan.

Ia dapat menjadi ruang untuk mengatakan:

kita sudah belajar dari perjalanan sebelumnya.

Kemudian:

kita siap memperbaiki diri.

Dan akhirnya:

kita siap bergerak kembali.

Munas harus menghasilkan arah.

Arah kaderisasi.

Arah gerakan.

Arah advokasi.

Arah kepemimpinan.

Arah pengabdian.

Dan arah hubungan KOHATI dengan masyarakat.

Karena setelah Munas selesai, persoalan Indonesia tidak ikut selesai.

Justru pekerjaan baru dimulai.

Jangan Bawa Luka untuk Selamanya

Setiap organisasi memiliki luka.

Ada konflik yang pernah terjadi.

Ada kekecewaan.

Ada perbedaan.

Ada keputusan yang mungkin tidak disepakati semua orang.

Tetapi luka tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan perjalanan.

Kalau setiap generasi membawa seluruh konflik masa lalu ke masa depan, maka tidak akan ada ruang untuk membangun sesuatu yang baru.

Maka KOHATI membutuhkan kemampuan untuk:

mengingat tanpa terjebak,

memaafkan tanpa melupakan pelajaran,

dan

bergerak tanpa terus membawa beban konflik lama.

Rekonsiliasi Adalah Bagian dari Kebangkitan

Bangkit juga membutuhkan rekonsiliasi.

Tidak semua perbedaan harus berakhir menjadi permusuhan.

Tidak semua kekalahan harus berakhir menjadi dendam.

Tidak semua kritik harus dianggap sebagai serangan.

Organisasi yang dewasa harus mampu memisahkan:

perbedaan gagasan

dengan

permusuhan pribadi.

Jika KOHATI ingin bergerak lebih jauh, energi kader harus digunakan untuk membangun.

Bukan terus menerus menghabiskan tenaga untuk mempertahankan konflik.

Estafet Tidak Boleh Berhenti Karena Satu Generasi

EPISODE 05 berbicara tentang estafet.

EPISODE 06 harus menjawab apa yang terjadi ketika pelari sebelumnya mengalami jatuh.

Jawabannya:

ambil kembali tongkatnya.

Berdiri.

Tarik napas.

Lihat ke depan.

Kemudian berlari kembali.

Karena dalam estafet, satu pelari yang jatuh tidak otomatis berarti seluruh perlombaan berakhir.

Yang penting adalah:

tongkat perjuangan tidak hilang.

Begitu pula KOHATI.

Selama masih ada kader yang mau belajar, masih ada perempuan yang membutuhkan keberpihakan, masih ada masyarakat yang membutuhkan pengabdian, dan masih ada generasi yang bersedia meneruskan perjuangan, maka cerita KOHATI belum selesai.

KOHATI Harus Bangkit untuk Masa Depan

Masa depan KOHATI tidak boleh hanya berbicara tentang siapa yang menjadi pemimpin berikutnya.

Masa depan harus berbicara tentang:

kader seperti apa yang ingin dilahirkan;

isu apa yang ingin diperjuangkan;

masyarakat seperti apa yang ingin dilayani;

dan

warisan apa yang ingin diberikan kepada generasi setelahnya.

Jika pertanyaan itu terjawab, maka kebangkitan KOHATI memiliki arah.

Jika tidak, kebangkitan hanya akan menjadi slogan.

Masa Depan Perempuan Indonesia Membutuhkan Gerakan yang Hidup

Gerakan perempuan tidak boleh hidup hanya ketika sebuah kasus menjadi viral.

Ia harus hadir dalam pendidikan.

Dalam pencegahan kekerasan.

Dalam pemberdayaan.

Dalam kepemimpinan.

Dalam ekonomi.

Dalam kebijakan.

Dalam literasi.

Dalam ruang digital.

Dan dalam kehidupan sehari-hari.

Data SPHPN 2024 juga menunjukkan bahwa meskipun prevalensi kekerasan terhadap perempuan mengalami penurunan dibanding survei sebelumnya, persoalan tersebut masih dialami oleh proporsi perempuan yang besar. Studi tersebut sekaligus menegaskan pentingnya data sebagai dasar pengembangan program dan kebijakan.

Ini berarti perjuangan tidak boleh berhenti hanya karena satu indikator membaik.

Perbaikan harus dijaga.

Bangkit Bukan Sekadar untuk KOHATI

Pada akhirnya, KOHATI harus keluar dari pertanyaan:

“Apa yang membuat organisasi kita kuat?”

menuju pertanyaan:

“Apa yang membuat keberadaan kita berguna?”

Kekuatan organisasi tidak hanya terletak pada jumlah kader.

Tidak hanya pada struktur.

Tidak hanya pada pengaruh.

Tetapi pada kemampuan mengubah kapasitas kader menjadi manfaat bagi masyarakat.

Jika seorang kader KOHATI menjadi pendidik yang menguatkan perempuan, itu bagian dari perjuangan.

Jika menjadi advokat yang mendampingi masyarakat, itu bagian dari perjuangan.

Jika menjadi akademisi yang menghasilkan penelitian, itu bagian dari perjuangan.

Jika menjadi pemimpin yang membuat kebijakan lebih baik, itu bagian dari perjuangan.

Jika menjadi profesional yang membuka kesempatan bagi perempuan lain, itu juga bagian dari perjuangan.

Karena perjuangan tidak selalu memakai nama KOHATI di depan.

Tetapi nilai perjuangannya tetap hidup dalam diri kader.

Dari Jatuh Menuju Bangkit

Mungkin KOHATI memang pernah mengalami masa ketika langkahnya tidak sekuat yang diharapkan.

Mungkin ada program yang tidak berjalan.

Mungkin ada gagasan yang belum selesai.

Mungkin ada konflik yang meninggalkan luka.

Mungkin ada generasi yang merasa tidak mendapatkan ruang.

Mungkin ada persoalan yang belum mampu dijawab.

Tetapi semua itu bukan alasan untuk mengatakan:

“KOHATI selesai.”

Justru semua itu dapat menjadi alasan untuk berkata:

“Kita harus belajar.”

Karena belajar berarti mengakui bahwa kita belum sempurna.

Dan dari pengakuan itulah kebangkitan dimulai.

Penutup: Jatuh Bukan untuk Berhenti

KOHATI tidak perlu malu karena pernah jatuh.

Setiap perjalanan panjang pasti memiliki titik ketika langkah terasa berat.

Yang perlu dipastikan adalah:

jangan berhenti di sana.

Jangan menjadikan kegagalan sebagai identitas.

Jangan menjadikan konflik sebagai warisan.

Jangan menjadikan kesalahan sebagai alasan untuk menyerah.

Dan jangan menjadikan masa lalu sebagai penjara.

KOHATI harus berani mengatakan:

Kami belajar.

Kami mengevaluasi.

Kami memperbaiki.

Kami bangkit.

Dan setelah bangkit, tugas berikutnya adalah bergerak.

Bukan bergerak tanpa arah.

Tetapi bergerak dengan tujuan.

Dengan kader yang lebih berkualitas.

Dengan kepemimpinan yang lebih matang.

Dengan gerakan perempuan yang lebih nyata.

Dengan keberpihakan kepada masyarakat.

Dan dengan keberanian menghadapi persoalan zaman.

Sebab KOHATI tidak lahir dalam ruang kosong.

Ia lahir dari kebutuhan terhadap pembinaan dan pengembangan potensi HMI-Wati dalam dinamika gerakan keperempuanan.

HMI sendiri lahir dari keberanian generasi muda pada zamannya untuk menjawab persoalan bangsa. Lafran Pane dan para pendiri HMI tidak menunggu keadaan menjadi sempurna untuk memulai. Mereka memulai karena merasa ada sesuatu yang harus dilakukan.

Kini generasi KOHATI memiliki persoalannya sendiri.

Indonesia berubah.

Perempuan menghadapi tantangan yang terus berkembang.

Masyarakat membutuhkan kader yang bukan hanya pandai berbicara, tetapi mampu bekerja.

Dan karena itu, KOHATI tidak boleh berhenti pada nostalgia tentang apa yang pernah dilakukan generasi sebelumnya.

KOHATI harus menciptakan alasan baru bagi generasi berikutnya untuk bangga meneruskan perjuangan.

Mungkin hari ini KOHATI sedang berdiri di depan cermin.

Melihat perjalanan yang sudah dilalui.

Melihat luka.

Melihat kesalahan.

Melihat keberhasilan.

Melihat generasi yang datang dan pergi.

Lalu cermin itu mengajukan satu pertanyaan:

“Setelah semua yang terjadi, apakah kamu masih mau berdiri?”

Jawabannya harus:

Ya.

Karena jatuh bukan akhir.

Gagal bukan akhir.

Kritik bukan akhir.

Perbedaan bukan akhir.

Bahkan keterpurukan pun bukan akhir.

Selama masih ada kemauan untuk belajar, masih ada keberanian untuk memperbaiki, dan masih ada kader yang bersedia meneruskan estafet, maka perjalanan belum selesai.

KOHATI jatuh bukan untuk berhenti.

KOHATI jatuh untuk belajar.

KOHATI belajar untuk memperbaiki.

Dan KOHATI memperbaiki diri untuk bangkit.

Kemudian setelah bangkit, satu hal harus dilakukan:

bergerak kembali.

Bukan demi mempertahankan nama.

Bukan demi mengejar jabatan.

Bukan demi memenangkan satu periode.

Tetapi demi memastikan bahwa keberadaan KOHATI benar-benar memberi arti bagi kader, bagi perempuan, dan bagi masyarakat Indonesia.

Karena perjuangan yang besar tidak diukur dari seberapa sering seseorang jatuh.

Perjuangan diukur dari keberanian untuk selalu berdiri kembali.

Dan sekarang, setelah estafet diterima, setelah kesalahan dipelajari, setelah luka mulai disembuhkan:

Sudah waktunya KOHATI berdiri.

Sudah waktunya KOHATI bergerak.

Sudah waktunya KOHATI bangkit.

Rapat tetap berjalan.

Kegiatan tetap dilaksanakan.

Kepengurusan tetap berganti.

Musyawarah tetap diselenggarakan.

Nama organisasi tetap disebut.

Tetapi ada satu pertanyaan yang terkadang justru semakin jarang ditanyakan:

Untuk apa semua ini diperjuangkan?

Pertanyaan itu mungkin terdengar sederhana.

Namun bagi sebuah organisasi kader, pertanyaan tersebut sesungguhnya sangat mendasar.

Sebab sebuah organisasi tidak hanya membutuhkan orang-orang yang mampu menjalankan program.

Ia membutuhkan manusia yang memahami mengapa perjuangan itu harus dilakukan.

Dan ketika sebuah gerakan mulai kehilangan jawaban atas pertanyaan tersebut, mungkin saat itulah ia perlu berhenti sejenak.

Bukan untuk menyerah.

Tetapi untuk melihat kembali ke belakang.

Melihat siapa yang pernah memulai.

Melihat nilai apa yang pernah diletakkan.

Dan melihat apakah estafet yang dahulu diberikan kepada generasi berikutnya masih benar-benar bergerak.

Di titik inilah nama Lafran Pane kembali menjadi penting.

Bukan karena beliau hadir untuk memberikan teguran secara langsung kepada generasi hari ini.

Tetapi karena sejarah yang ia tinggalkan dapat menjadi cermin bagi generasi yang sedang memegang amanah perjuangan.

Lafran Pane dan Awal Sebuah Perjuangan

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) didirikan oleh Lafran Pane di Yogyakarta pada 5 Februari 1947.

Sejumlah kajian sejarah mencatat bahwa deklarasi tersebut berlangsung di lingkungan Sekolah Tinggi Islam, yang kemudian menjadi Universitas Islam Indonesia, dan dihadiri sejumlah mahasiswa.

Kelahiran HMI tidak dapat dipisahkan dari situasi Indonesia yang masih berada dalam fase awal mempertahankan kemerdekaan.

Dalam berbagai kajian tentang sejarah HMI, tujuan awal pembentukannya antara lain dikaitkan dengan upaya mempertahankan Negara Republik Indonesia, meningkatkan derajat rakyat Indonesia, serta menegakkan dan mengembangkan agama Islam. Dalam perkembangan konstitusinya, tujuan tersebut kemudian dirumuskan dalam pembentukan insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil dan makmur.

Artinya, sejak awal HMI tidak lahir hanya untuk menjadi tempat berkumpulnya mahasiswa.

Ada persoalan bangsa yang hendak dijawab.

Ada nilai keislaman yang hendak dikembangkan.

Ada masyarakat yang menjadi bagian dari orientasi perjuangan.

Dan ada generasi muda yang dipersiapkan untuk mengambil tanggung jawab.

Di sinilah kita menemukan makna penting Lafran Pane.

Ia tidak sekadar meninggalkan sebuah nama organisasi.

Ia meninggalkan sebuah tradisi perjuangan.

Dari Lafran Pane kepada Estafet Perjuangan

Sebuah organisasi tidak pernah hidup hanya dalam satu generasi.

Orang yang mendirikan organisasi akan berganti.

Ketua akan berganti.

Pengurus akan berganti.

Tempat perjuangan akan berubah.

Bahkan persoalan yang dihadapi masyarakat juga berubah.

Namun nilai yang dianggap penting oleh sebuah gerakan dapat diwariskan.

Inilah yang kita sebut sebagai estafet perjuangan.

Estafet berarti ada seseorang yang memulai.

Kemudian ada generasi yang menerima.

Generasi berikutnya meneruskan.

Generasi setelahnya memperbaiki.

Dan pada akhirnya amanah tersebut diserahkan kembali kepada generasi berikutnya.

Karena itu:

Kader bukan pemilik perjuangan. Kader adalah pemegang amanah untuk sementara waktu.

Jabatan memiliki batas waktu.

Periode kepengurusan memiliki batas waktu.

Munas memiliki batas waktu.

Tetapi perjuangan tidak mengenal masa jabatan.

KOHATI Lahir dari Kebutuhan Zaman

Dua dekade setelah HMI berdiri, kebutuhan terhadap ruang pembinaan perempuan dalam tubuh HMI berkembang.

KOHATI atau Korps HMI-Wati secara nasional didirikan pada 17 September 1966 dalam Kongres VIII HMI di Solo. Sejumlah sumber ke-KOHATI-an mencatat bahwa sebelum KOHATI terbentuk secara nasional, telah ada ruang atau departemen keputrian dalam struktur HMI, sementara kebutuhan pembinaan dan pengembangan potensi HMI-Wati kemudian mendorong lahirnya wadah yang lebih khusus.

Dalam pedoman yang dikutip berbagai sumber ke-KOHATI-an, KOHATI ditempatkan sebagai badan khusus HMI yang bertugas membina, mengembangkan dan meningkatkan potensi HMI-Wati dalam wacana dan dinamika gerakan keperempuanan. Tujuannya dirumuskan sebagai “terbinanya Muslimah berkualitas insan cita.”

Ini penting untuk diingat.

KOHATI tidak lahir sekadar karena perempuan membutuhkan ruang organisasi.

KOHATI lahir karena ada kebutuhan terhadap kualitas kader perempuan dan peran perempuan dalam kehidupan masyarakat.

Karena itu, ketika kita berbicara mengenai masa depan KOHATI, kita tidak cukup bertanya:

“Siapa yang akan menjadi ketua?”

Kita harus bertanya:

“Perempuan seperti apa yang sedang kita lahirkan?”

Ketika KOHATI Bergerak, Tetapi Arah Mulai Dipertanyakan

Sebuah organisasi bisa saja terlihat sangat aktif.

Program berjalan.

Media sosial ramai.

Forum diskusi ada.

Kaderisasi dilaksanakan.

Musyawarah digelar.

Namun aktivitas belum tentu sama dengan gerakan.

Sebab gerakan membutuhkan arah.

Ia membutuhkan gagasan.

Ia membutuhkan keberpihakan.

Dan ia membutuhkan hubungan yang nyata dengan persoalan masyarakat.

Maka pertanyaan untuk KOHATI hari ini bukan:

Apakah KOHATI masih bergerak?

Pertanyaan yang lebih sulit adalah:

Apakah gerakan itu masih menuju tujuan yang seharusnya?

Sebab mungkin saja organisasi masih bergerak.

Tetapi jika tidak mengetahui ke mana harus bergerak, maka gerakan hanya menghasilkan kelelahan.

Amanah Lafran Pane Bukan Untuk Diulang, Tetapi Diteruskan

Ada kesalahan yang sering terjadi ketika sebuah generasi berbicara tentang pendiri organisasi.

Kita terlalu sibuk mengenang.

Kita menghafal tanggal.

Menghafal nama.

Mengulang sejarah.

Menceritakan perjuangan masa lalu.

Tetapi lupa bertanya:

Apa yang harus kita lakukan dengan warisan itu hari ini?

Lafran Pane hidup pada zaman yang berbeda.

Persoalan Indonesia pada 1947 tidak sama dengan persoalan Indonesia pada 2026.

Karena itu, generasi hari ini tidak perlu menjadi salinan Lafran Pane.

Yang harus diwarisi adalah keberanian untuk menjawab persoalan zamannya.

Jika Lafran Pane dan generasi awal HMI berhadapan dengan persoalan kemerdekaan dan kondisi bangsa yang baru berdiri, maka generasi hari ini berhadapan dengan persoalan yang berbeda.

Perempuan menghadapi tantangan kekerasan.

Pendidikan terus berubah.

Teknologi mengubah cara manusia berinteraksi.

Ruang publik berubah.

Ekonomi berubah.

Kebijakan berubah.

Persoalan generasi muda semakin kompleks.

Maka pertanyaannya:

Apakah KOHATI memiliki keberanian yang sama untuk menjawab persoalan perempuan Indonesia pada zamannya sendiri?

Teguran Sejarah Itu Tidak Berupa Kata-Kata

Mungkin inilah cara paling tepat memahami hubungan Lafran Pane dengan KOHATI hari ini.

Kita tidak perlu mengarang sebuah kalimat seolah-olah Lafran Pane sedang berdiri di hadapan kader KOHATI dan berkata:

“Kalian harus melakukan ini.”

Tidak.

Sejarah tidak bekerja seperti itu.

Tetapi nilai perjuangan dapat menjadi cermin.

Dan cermin terkadang lebih keras daripada teguran.

Ketika kita melihat bagaimana HMI dibentuk untuk menjawab persoalan pada zamannya, kita dipaksa bertanya kepada diri sendiri:

Apakah kita sedang melakukan hal yang sama pada zaman kita?

Ketika kita melihat bahwa HMI sejak awal membawa dimensi keislaman sekaligus keindonesiaan, kita kembali bertanya:

Apakah nilai tersebut masih diterjemahkan dalam persoalan masyarakat hari ini?

Dan ketika melihat KOHATI dibentuk untuk membina dan mengembangkan potensi HMI-Wati dalam wacana dan dinamika keperempuanan, pertanyaan berikutnya menjadi lebih dekat:

Apakah kader perempuan yang kita lahirkan hari ini benar-benar siap menghadapi persoalan perempuan Indonesia?

KOHATI Tidak Boleh Hanya Mewarisi Nama

Nama KOHATI sudah melewati perjalanan panjang.

Sejak 1966 hingga hari ini, organisasi tersebut telah melewati berbagai perubahan zaman.

Generasi berganti.

Konteks politik berubah.

Teknologi berubah.

Persoalan perempuan berkembang.

Tetapi jika setiap generasi hanya mewarisi nama tanpa mewarisi semangat perjuangan, maka sejarah hanya akan menjadi arsip.

Padahal sejarah seharusnya menjadi energi.

KOHATI tidak cukup mewarisi organisasi. KOHATI harus mewarisi tanggung jawab.

Tanggung jawab untuk mendidik.

Tanggung jawab untuk membina.

Tanggung jawab untuk memperjuangkan.

Tanggung jawab untuk mengabdi.

Dan tanggung jawab untuk memastikan generasi setelahnya memiliki sesuatu yang lebih baik daripada apa yang diterimanya.

Jangan Warisi Jabatan, Warisi Semangatnya

Di sinilah persoalan kepemimpinan menjadi penting.

Ketua hanya satu.

Periode juga terbatas.

Tetapi kader yang dibentuk harus jauh lebih banyak daripada satu periode kepengurusan.

Maka ukuran keberhasilan pemimpin bukan hanya:

berapa banyak orang yang mendukungnya ketika pemilihan.

Bukan pula:

berapa banyak program yang terlaksana.

Tetapi:

berapa banyak kader yang menjadi lebih kuat karena kepemimpinannya.

Pemimpin yang baik tidak meninggalkan organisasi dalam keadaan bergantung kepada dirinya.

Ia justru meninggalkan kader yang mampu berjalan tanpa dirinya.

Itulah esensi estafet.

Karena Estafet Bukan Sekadar Serah Terima Jabatan

Serah terima jabatan dapat dilakukan dalam beberapa menit.

Tetapi serah terima perjuangan membutuhkan bertahun-tahun.

Sebab yang diserahkan bukan hanya dokumen.

Bukan hanya program kerja.

Bukan hanya struktur.

Yang diserahkan adalah:

pengalaman.

pengetahuan.

nilai.

kesalahan.

pelajaran.

dan tanggung jawab.

Generasi sebelumnya harus berani berkata:

“Ini yang sudah kami perjuangkan.”

Tetapi juga:

“Ini yang belum kami selesaikan.”

Dan generasi berikutnya harus berani menjawab:

“Kami akan melanjutkannya.”

Bukan:

“Kami akan mengulanginya persis seperti dulu.”

KOHATI dan Persoalan Perempuan Indonesia Hari Ini

Relevansi KOHATI pada akhirnya tidak hanya diukur dari apa yang terjadi di dalam ruang organisasi.

Ia juga dapat dilihat dari bagaimana kader merespons persoalan masyarakat.

Data pemerintah menunjukkan persoalan kekerasan terhadap perempuan masih menjadi tantangan serius. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyampaikan bahwa hasil SPHPN 2024 menunjukkan sekitar satu dari empat perempuan di Indonesia pernah mengalami kekerasan. Data tersebut menunjukkan bahwa persoalan perempuan bukan isu kecil yang dapat dikesampingkan.

Di sisi lain, data statistik mengenai perempuan dan laki-laki Indonesia menunjukkan bahwa persoalan kesetaraan dan kualitas hidup perempuan perlu dibaca melalui banyak dimensi, mulai dari pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, teknologi informasi dan komunikasi, hingga kondisi sosial ekonomi.

Maka KOHATI tidak boleh hanya memiliki satu cara melihat persoalan perempuan.

Kader harus mampu membaca persoalan secara lebih luas.

Kekerasan tidak berdiri sendiri.

Pendidikan tidak berdiri sendiri.

Ekonomi tidak berdiri sendiri.

Kebijakan tidak berdiri sendiri.

Teknologi juga tidak berdiri sendiri.

Semua saling berhubungan.

Jika Persoalan Perempuan Terus Berubah, Kader Juga Harus Berubah

KOHATI tidak boleh kehilangan identitas.

Tetapi identitas tidak berarti menolak perubahan.

Justru organisasi yang memiliki akar kuat seharusnya lebih berani tumbuh.

Kader perempuan hari ini harus memiliki kemampuan untuk:

membaca data,

memahami kebijakan,

berkomunikasi di ruang publik,

menguasai teknologi,

membangun jaringan,

melakukan advokasi,

dan yang tidak kalah penting:

tetap memiliki keberpihakan kepada masyarakat.

Karena dunia tidak akan menunggu KOHATI siap.

Persoalan masyarakat akan terus datang.

Generasi baru akan terus lahir.

Teknologi akan terus berubah.

Dan ruang perjuangan akan terus bergeser.

Munas XXVI: Titik Serah Estafet

Dalam konteks inilah Munas KOHATI XXVI tidak seharusnya dipandang hanya sebagai agenda organisasi.

Munas adalah momentum evaluasi.

Munas adalah ruang pertanggungjawaban.

Munas adalah ruang merumuskan arah.

Dan yang paling penting:

Munas adalah titik serah estafet.

Satu generasi menyerahkan amanah kepada generasi berikutnya.

Tetapi apa yang sebenarnya diserahkan?

Bukan hanya kursi.

Bukan hanya struktur.

Bukan hanya program kerja.

Yang diserahkan adalah pertanyaan:

“Apa yang akan kalian lakukan dengan amanah ini?”

Bandar Lampung Tidak Hanya Menjadi Tempat Berkumpul

Jika Munas XXVI berlangsung di Bandar Lampung, maka kota tersebut tidak seharusnya hanya menjadi tempat bertemunya kader dari berbagai daerah.

Ia dapat menjadi ruang untuk mempertemukan pengalaman.

Banten membawa pengalamannya.

Sumatera membawa pengalamannya.

Jawa membawa pengalamannya.

Kalimantan membawa pengalamannya.

Sulawesi membawa pengalamannya.

Papua dan wilayah lainnya membawa pengalaman masing-masing.

Namun pengalaman daerah tidak boleh berhenti sebagai cerita.

Ia harus diolah menjadi jawaban nasional.

Karena pertanyaan yang dibawa KOHATI bukan hanya:

“Apa yang terjadi di daerah kami?”

Tetapi:

“Apa yang harus dilakukan KOHATI untuk perempuan Indonesia?”

KOHATI Harus Pulang dari Munas dengan Arah

Munas yang sukses bukan hanya Munas yang selesai dengan tertib.

Bukan pula hanya Munas yang berhasil memilih kepemimpinan baru.

Munas yang berarti adalah Munas yang membuat kader pulang dengan pemahaman yang lebih jelas:

ke mana organisasi harus bergerak.

Apa yang harus dipertahankan?

Apa yang harus dihentikan?

Apa yang harus diperbaiki?

Apa yang harus dimulai?

Dan yang paling penting:

Apa yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya?

Jika pertanyaan tersebut tidak terjawab, maka pergantian kepemimpinan hanya menjadi pergantian nama.

Jangan Sampai Estafet Berhenti di Generasi Hari Ini

Inilah kekhawatiran terbesar.

Bukan ketika KOHATI pernah gagal.

Kegagalan dapat menjadi pelajaran.

Bukan ketika sebuah program tidak berhasil.

Program dapat dievaluasi.

Bukan pula ketika terjadi perbedaan pendapat.

Perbedaan adalah bagian dari dinamika organisasi.

Yang harus dikhawatirkan adalah ketika:

generasi berhenti peduli.

Ketika kader tidak lagi merasa bahwa perjuangan itu penting.

Ketika jabatan lebih menarik daripada pengabdian.

Ketika kegiatan lebih penting daripada dampak.

Ketika sejarah lebih sering diceritakan daripada diteruskan.

Dan ketika organisasi lebih sibuk mempertahankan dirinya daripada menjawab persoalan masyarakat.

Pada titik itu, estafet memang belum hilang.

Tetapi ia mulai melambat.

Lafran Pane Tidak Membutuhkan Generasi yang Sama

Lafran Pane tidak membutuhkan kader yang hidup seperti tahun 1947.

KOHATI juga tidak membutuhkan generasi yang hidup seperti 1966.

Yang dibutuhkan adalah generasi yang memiliki keberanian yang sama untuk menjawab zamannya.

Itulah cara paling sehat menghormati sejarah.

Bukan dengan mengulang masa lalu.

Tetapi dengan meneruskan semangatnya.

Jika dahulu perjuangan membutuhkan keberanian mendirikan organisasi, maka hari ini perjuangan membutuhkan keberanian memperbaiki organisasi.

Jika dahulu dibutuhkan keberanian menghadapi situasi bangsa yang penuh tantangan, maka hari ini dibutuhkan keberanian menghadapi kompleksitas persoalan perempuan dan masyarakat.

Jika dahulu dibutuhkan generasi yang mau memulai, maka hari ini dibutuhkan generasi yang mau meneruskan.

KOHATI Tidak Boleh Menjadi Museum Perjuangan

Sejarah adalah sesuatu yang hidup.

Jika sejarah hanya dipajang, ia menjadi museum.

Jika sejarah hanya diceritakan, ia menjadi nostalgia.

Tetapi jika sejarah diterjemahkan menjadi tindakan, ia menjadi perjuangan.

Karena itu:

KOHATI tidak boleh hanya menjadi museum dari perjuangan perempuan HMI.

Ia harus menjadi ruang tempat perjuangan itu terus diperbarui.

Kader perempuan harus terus belajar.

Terus membaca.

Terus berdialog.

Terus mengkritik.

Terus bekerja.

Terus mengabdi.

Dan terus melahirkan kader berikutnya.

Dari Lafran Pane kepada Generasi KOHATI

Ada jarak waktu yang sangat panjang antara 1947 dan hari ini.

Tetapi ada satu benang merah yang tidak boleh putus:

tanggung jawab generasi.

Lafran Pane memulai.

Generasi setelahnya meneruskan.

HMI berkembang.

KOHATI lahir.

Generasi perempuan HMI membangun ruangnya.

Dan sekarang estafet itu berada di tangan generasi yang hidup pada zaman yang sangat berbeda.

Mereka tidak diminta mempertahankan semuanya.

Mereka diminta memahami apa yang harus dipertahankan.

Mereka tidak diminta menolak semua perubahan.

Mereka diminta memahami perubahan tanpa kehilangan arah.

Mereka tidak diminta menjadi Lafran Pane.

Mereka diminta menjadi kader yang berani menjawab persoalan zamannya.

Pertanyaan Besar untuk Munas XXVI

Maka menjelang Munas XXVI, mungkin pertanyaan paling penting bukan:

Siapa yang akan memimpin?

Tetapi:

Apa arah yang akan dipimpin?

Bukan:

Siapa yang menang?

Tetapi:

Apa yang akan diperjuangkan setelah kemenangan?

Bukan:

Siapa yang mendapatkan jabatan?

Tetapi:

Siapa yang bersedia memikul amanah?

Dan bukan:

Apa yang kita dapat dari organisasi?

Tetapi:

Apa yang kita tinggalkan untuk generasi setelah kita?

Estafet Itu Harus Bergerak

Pada akhirnya, Lafran Pane telah menyelesaikan bagiannya dalam sejarah.

Kita tidak dapat meminta beliau kembali untuk memperbaiki keadaan.

Kita tidak dapat meminta generasi 1947 untuk menjawab persoalan 2026.

Dan kita tidak dapat meminta generasi KOHATI terdahulu untuk menyelesaikan seluruh persoalan perempuan hari ini.

Karena setiap generasi memiliki tanggung jawabnya sendiri.

Itulah estafet.

Ada bagian yang harus kita terima dari masa lalu.

Ada bagian yang harus kita kerjakan pada hari ini.

Dan ada bagian yang harus kita siapkan untuk masa depan.

Maka pertanyaan untuk KOHATI hari ini sederhana, tetapi berat:

Masihkah estafet perjuangan bergerak?

Jika jawabannya iya, maka gerakan harus membuktikannya melalui kader.

Melalui keberanian.

Melalui pengabdian.

Melalui keberpihakan kepada persoalan perempuan.

Melalui kualitas kepemimpinan.

Dan melalui kemampuan melahirkan generasi berikutnya.

Penutup: Jangan Hanya Menerima Estafet, Bawa Lebih Jauh

Mungkin inilah makna paling sederhana dari amanah.

Kita tidak harus mengembalikan sesuatu dalam bentuk yang sama seperti ketika kita menerimanya.

Kita harus mengembalikannya dalam keadaan yang lebih kuat.

Lebih matang.

Lebih relevan.

Lebih luas manfaatnya.

Lafran Pane telah meletakkan sebuah awal.

Generasi setelahnya menerima dan meneruskan.

KOHATI kemudian lahir dari kebutuhan zaman dan menjadi ruang pembinaan serta pengembangan potensi HMI-Wati dalam dinamika keperempuanan.

Kini generasi KOHATI hari ini menerima estafet tersebut.

Mereka tidak diminta menjadi generasi masa lalu.

Mereka diminta menjadi generasi yang mampu menjawab masa depan.

Karena itu, mungkin “teguran” Lafran Pane kepada KOHATI hari ini tidak perlu berupa kata-kata.

Cukup dengan melihat sejarah.

Cukup dengan melihat bagaimana sebuah perjuangan pernah dimulai dari keberanian beberapa orang yang percaya bahwa sesuatu harus dilakukan.

Lalu kita bertanya kepada diri sendiri:

Ketika persoalan perempuan Indonesia semakin kompleks, apakah kita masih memiliki keberanian untuk memulai sesuatu yang baru?

Ketika organisasi menghadapi tantangan, apakah kita memilih memperbaiki atau justru menyerah?

Ketika jabatan selesai, apakah perjuangan juga ikut selesai?

Dan akhirnya:

Ketika estafet itu sampai kepada kita, akan kita bawa ke mana?

Sebab organisasi boleh berganti pemimpin.

Periode boleh berakhir.

Munas boleh selesai.

Tetapi perjuangan tidak boleh ikut selesai.

KOHATI tidak hanya membutuhkan generasi yang mampu menerima estafet.

KOHATI membutuhkan generasi yang mampu membawa estafet itu lebih jauh.

Dan ketika kelak generasi hari ini menyerahkan amanah kepada generasi berikutnya, semoga mereka tidak hanya dapat berkata:

“Kami pernah memegang KOHATI.”

Tetapi juga mampu berkata:

“Kami telah berusaha membuat KOHATI lebih berarti daripada ketika kami menerimanya.”

Karena pada akhirnya, itulah ukuran sebuah estafet perjuangan: bukan siapa yang memegangnya paling lama, tetapi seberapa jauh ia mampu membawanya.

Dan sekarang, estafet itu ada di tangan generasi KOHATI hari ini.

CATATAN REDAKSI SPILL BANTEN

Tulisan ini merupakan EPISODE 05 dari serial refleksi mengenai KOHATI dan momentum Munas XXVI. Artikel menggunakan Lafran Pane dan sejarah awal HMI sebagai cermin reflektif, bukan sebagai klaim bahwa Lafran Pane secara literal pernah menyampaikan teguran kepada KOHATI pada masa kini.

Secara historis, HMI didirikan Lafran Pane pada 5 Februari 1947 dan sejak awal memiliki orientasi keislaman sekaligus keindonesiaan.

KOHATI secara nasional didirikan pada 17 September 1966 dalam Kongres VIII HMI di Solo. Dalam sumber-sumber ke-KOHATI-an, KOHATI ditempatkan sebagai badan khusus HMI yang berfungsi membina, mengembangkan, dan meningkatkan potensi HMI-Wati dalam wacana serta dinamika gerakan keperempuanan.

Karena itu, hubungan antara Lafran Pane → HMI → KOHATI → generasi hari ini dalam artikel ini ditempatkan sebagai alur refleksi mengenai estafet nilai dan tanggung jawab antargenerasi, bukan sebagai hubungan historis langsung yang tidak didukung sumber.

Sumber rujukan: kajian akademik mengenai sejarah dan tujuan awal HMI, sumber ke-KOHATI-an mengenai sejarah pembentukan dan fungsi KOHATI, serta pemberitaan dan data resmi terkait isu perempuan.

Pertanyaan itu adalah:

Apa sebenarnya yang selama ini menghambat KOHATI untuk bergerak lebih jauh?

Pertanyaan tersebut penting karena KOHATI bukan organisasi yang lahir tanpa alasan.

KOHATI dibentuk pada 17 September 1966 dalam Kongres HMI ke-VIII di Solo. Sejak awal, keberadaannya berkaitan dengan kebutuhan pembinaan dan pengembangan potensi HMI-Wati serta keterlibatan perempuan dalam wacana dan dinamika keperempuanan.

Artinya, sejak kelahirannya KOHATI memang tidak dirancang hanya untuk menjadi tempat berkumpulnya kader perempuan.

Ia memiliki mandat pembinaan.

Memiliki tanggung jawab kaderisasi.

Memiliki ruang pengabdian.

Dan memiliki hubungan dengan persoalan perempuan di masyarakat.

Karena itu, ketika kita membicarakan masa depan KOHATI, kita tidak cukup hanya berbicara mengenai struktur, jabatan, musyawarah, atau pergantian kepemimpinan.

Kita harus berani melihat lebih dalam:

Apa saja yang membuat sebuah gerakan perempuan kehilangan daya dorongnya?

Di sinilah kita menemukan “musuh-musuh” KOHATI.

Bukan satu orang.

Bukan satu kelompok.

Bukan pula satu lembaga.

Melainkan berbagai keadaan, kebiasaan, pola pikir, dan kepentingan yang dapat membuat sebuah gerakan berhenti berkembang.

Torismayanti dan Pertanyaan tentang Gerakan

Dalam rangkaian tulisan sebelumnya, nama Torismayanti menjadi salah satu pintu masuk untuk melihat perjalanan KOHATI Banten.

Ketika memimpin KOHATI Cabang Lebak, Torismayanti juga berada dalam ruang diskusi mengenai persoalan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan serta terlibat dalam ruang kaderisasi dan pembahasan ke-KOHATI-an.

Dari perjalanan itu muncul sebuah pertanyaan yang lebih besar:

Apakah gagasan yang dibawa seorang kader berhenti sebagai gagasan pribadi, atau berubah menjadi energi yang terus hidup dalam gerakan?

Pertanyaan inilah yang kemudian membawa kita dari Torismayanti kepada KOHATI secara lebih luas.

Karena sebuah gerakan tidak boleh bergantung pada satu tokoh.

Tokoh bisa berganti.

Pengurus bisa berganti.

Generasi bisa berganti.

Tetapi nilai perjuangan harus terus hidup.

Musuh Pertama: Kebodohan

Kita sering menggunakan kata “kebodohan” untuk menggambarkan seseorang yang tidak memiliki pengetahuan.

Tetapi dalam organisasi kader, persoalannya lebih kompleks.

Yang paling berbahaya bukan sekadar tidak tahu.

Yang lebih berbahaya adalah:

tidak tahu tetapi merasa sudah tahu.

Kader yang tidak tahu masih bisa belajar.

Kader yang menyadari kekurangannya masih bisa membaca.

Masih bisa bertanya.

Masih bisa berdiskusi.

Masih bisa mencari data.

Tetapi ketika seorang kader merasa tidak perlu lagi belajar, proses kaderisasi mulai kehilangan maknanya.

KOHATI sendiri sejak awal menempatkan peningkatan kualitas HMI-Wati sebagai bagian penting dari keberadaannya. Dalam berbagai dokumen dan materi ke-KOHATI-an, pembinaan diarahkan pada peningkatan kualitas, wawasan, keterampilan, kepemimpinan, dan kemampuan kader menghadapi persoalan masyarakat.

Maka kader yang berhenti belajar sebenarnya sedang menjauh dari semangat dasar perkaderan itu sendiri.

Hari ini, pengetahuan yang dibutuhkan bahkan semakin luas.

Kader perempuan tidak cukup memahami persoalan organisasi.

Ia juga perlu memahami hukum.

Kebijakan publik.

Ekonomi.

Teknologi.

Media.

Kesehatan.

Pendidikan.

Gender.

Komunikasi.

Dan persoalan sosial di masyarakat.

Karena masalah perempuan tidak pernah berdiri sendiri.

Musuh Kedua: Kemalasan

Setelah kebodohan, ada musuh lain yang tidak kalah berbahaya:

kemalasan.

Bukan hanya malas membaca.

Tetapi malas berpikir.

Malas berdiskusi.

Malas turun ke masyarakat.

Malas melakukan riset.

Malas membangun jaringan.

Malas mengevaluasi program.

Dan yang paling berbahaya:

malas memperjuangkan gagasan setelah forum selesai.

Kita dapat membuat diskusi yang sangat bagus.

Seminar yang sangat ramai.

Pelatihan yang sangat meriah.

Namun ketika semuanya selesai, persoalan masyarakat tetap sama.

Maka muncul pertanyaan:

Apakah kegiatan itu benar-benar menjadi gerakan?

Gerakan membutuhkan kerja setelah tepuk tangan berhenti.

Membutuhkan konsistensi setelah kamera dimatikan.

Membutuhkan keberanian ketika perhatian publik sudah berpindah.

Di situlah perbedaan antara aktivitas organisasi dan gerakan sosial.

Musuh Ketiga: Ketika Aturan Jauh dari Realitas Masyarakat

KOHATI juga perlu memiliki keberanian untuk melihat persoalan yang lebih besar:

hubungan antara masyarakat dan kebijakan.

Indonesia memiliki berbagai kebijakan untuk perlindungan perempuan.

Namun keberadaan aturan tidak otomatis membuat seluruh persoalan selesai.

Di lapangan, masyarakat memiliki kondisi yang sangat beragam.

Kebutuhan perempuan di kota besar tidak selalu sama dengan perempuan di desa.

Persoalan mahasiswa tidak selalu sama dengan pekerja.

Persoalan perempuan muda tidak selalu sama dengan ibu rumah tangga.

Karena itu, kebijakan publik membutuhkan kemampuan untuk membaca realitas.

KOHATI tidak harus menjadi pembuat seluruh kebijakan.

Tetapi KOHATI dapat menjadi bagian dari masyarakat sipil yang menyampaikan suara, pengalaman, dan kebutuhan perempuan kepada pengambil kebijakan.

Inilah fungsi penting gerakan mahasiswa:

menjembatani realitas masyarakat dengan ruang kebijakan.

Bukan hanya berteriak bahwa aturan tidak berpihak.

Tetapi membawa:

data, pengalaman, penelitian, dan rekomendasi.

Aturan Ada, Tetapi Apakah Perempuan Merasakan Perlindungannya?

Pertanyaan ini semakin relevan ketika kita melihat persoalan kekerasan terhadap perempuan.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyampaikan bahwa berdasarkan SPHPN 2024, sekitar satu dari empat perempuan di Indonesia pernah mengalami kekerasan. Pada periode Januari hingga pertengahan Juni 2025, SIMFONI PPA mencatat 11.850 kasus kekerasan.

Pada 7 Juli 2025, data SIMFONI PPA yang disampaikan Kemen PPPA mencatat 14.133 kasus kekerasan, dengan 12.161 korban perempuan dan 2.913 korban laki-laki. Pemerintah menyebut kondisi tersebut membutuhkan respons yang cepat dan sistemik.

Angka tersebut memberi pesan sederhana:

persoalan perempuan belum selesai.

Dan karena persoalan belum selesai, organisasi yang memiliki perhatian terhadap isu perempuan tidak boleh merasa bahwa tugasnya telah selesai hanya karena berbagai aturan telah dibuat.

Musuh Keempat: Isu Perempuan yang Diabaikan

Ada persoalan lain yang lebih sunyi.

Isu perempuan sering kali mendapatkan perhatian besar ketika terjadi kasus yang viral.

Tetapi setelah pemberitaan berhenti, perhatian juga ikut menghilang.

Padahal persoalan perempuan tidak hanya muncul ketika kamera media datang.

Kekerasan ada sebelum berita.

Diskriminasi ada sebelum konferensi pers.

Kesenjangan ada sebelum menjadi statistik.

Dan ketidakadilan sering kali berlangsung tanpa suara.

Karena itu, KOHATI perlu mendorong agar isu perempuan tidak hanya menjadi agenda reaktif, tetapi menjadi agenda yang diperjuangkan secara konsisten.

Perempuan jangan hanya menjadi objek pemberitaan ketika menjadi korban.

Perempuan harus menjadi subjek ketika kebijakan dan masa depan sedang dirancang.

Data Perempuan Tidak Boleh Hanya Menjadi Angka

BPS melalui publikasi Perempuan dan Laki-Laki di Indonesia 2025 memperlihatkan bahwa kondisi perempuan dan laki-laki perlu dibaca melalui banyak dimensi: kependudukan, kesehatan, ketenagakerjaan, pendidikan, teknologi informasi dan komunikasi, perumahan, hingga kondisi sosial ekonomi rumah tangga.

Ini menunjukkan bahwa persoalan perempuan memang multidimensi.

Karena itu, perjuangan perempuan juga tidak cukup hanya berbicara tentang satu isu.

KOHATI harus mampu membaca hubungan antara:

pendidikan → ekonomi → teknologi → kesehatan → keamanan → kepemimpinan → kebijakan.

Semakin kompleks masalahnya, semakin tinggi pula tuntutan terhadap kualitas kader.

Musuh Kelima: Intervensi Kepentingan Eksternal

Ini adalah bagian yang paling sensitif.

Sebuah organisasi tidak mungkin hidup sendirian.

KOHATI membutuhkan jaringan.

Membutuhkan kolaborasi.

Membutuhkan hubungan dengan kampus, masyarakat, pemerintah, lembaga sosial, media, alumni, dan berbagai pihak lainnya.

Kolaborasi bukan masalah.

Justru kolaborasi dapat memperbesar dampak.

Persoalan baru muncul ketika:

kolaborasi berubah menjadi ketergantungan.

Ketika dukungan mulai menentukan arah.

Ketika kepentingan pihak luar mulai menggeser kepentingan kader.

Ketika organisasi kehilangan kemampuan untuk mengatakan:

“Tidak.”

Di sinilah independensi menjadi penting.

KOHATI boleh bekerja sama dengan siapa saja.

Tetapi arah gerakannya harus tetap memiliki pijakan.

KOHATI Harus Bisa Bekerja Sama Tanpa Kehilangan Diri

Ada perbedaan antara kolaborasi dan intervensi.

Kolaborasi berarti dua pihak bekerja bersama dengan kepentingan yang dapat dipertemukan.

Intervensi terjadi ketika pihak lain mulai menentukan sesuatu yang seharusnya menjadi kewenangan internal organisasi.

Karena itu, KOHATI membutuhkan kemampuan untuk membangun batas.

Batas bukan berarti menutup diri.

Batas berarti tahu:

kapan harus bekerja sama,

kapan harus berdialog,

dan kapan harus berdiri sendiri.

Gerakan yang terlalu tertutup sulit berkembang.

Tetapi gerakan yang terlalu bergantung juga mudah kehilangan arah.

Musuh Keenam: Putusnya Hubungan Antargenerasi

Ada satu persoalan yang sering tidak terlihat:

jarak antara generasi.

Generasi senior memiliki pengalaman.

Generasi muda memiliki energi.

Generasi senior memahami sejarah.

Generasi muda memahami perubahan.

Seharusnya keduanya saling melengkapi.

Namun jika tidak dikelola, bisa muncul kesalahpahaman.

Senior menganggap generasi baru tidak cukup memahami perjuangan.

Generasi baru menganggap generasi lama tidak memahami zaman.

Jika dibiarkan, organisasi kehilangan dua hal sekaligus:

pengalaman dan pembaruan.

Padahal KOHATI membutuhkan keduanya.

Pengalaman Bukan Beban, Generasi Baru Bukan Ancaman

Generasi sebelumnya tidak perlu takut ketika generasi baru membawa metode berbeda.

Begitu pula generasi muda tidak perlu menganggap seluruh warisan generasi sebelumnya sebagai sesuatu yang harus ditinggalkan.

Yang perlu dilakukan adalah:

membawa pengalaman lama ke persoalan baru.

Nilai perjuangan dapat tetap sama.

Metodenya dapat berubah.

Cara komunikasi dapat berubah.

Media dapat berubah.

Teknologi dapat berubah.

Tetapi orientasi pengabdian tetap dapat dipertahankan.

Itulah regenerasi yang sehat.

Ketika Jabatan Lebih Besar daripada Gagasan

Ada satu persoalan yang tidak boleh dihindari ketika berbicara mengenai organisasi:

politik jabatan.

Organisasi membutuhkan kepemimpinan.

Kontestasi adalah bagian dari dinamika demokrasi.

Tetapi kontestasi menjadi masalah ketika jabatan berubah menjadi tujuan akhir.

Ketika kader lebih sibuk memikirkan:

“Siapa yang menjadi ketua?”

daripada:

“Apa yang akan dilakukan setelah menjadi ketua?”

Padahal jabatan seharusnya bukan hadiah.

Jabatan adalah tanggung jawab.

Ketua bukan pemilik organisasi.

Pengurus bukan pemilik kader.

Struktur bukan tujuan.

Semua itu adalah alat untuk menjalankan amanah.

KOHATI Tidak Membutuhkan Pemimpin yang Hanya Pandai Menang

KOHATI membutuhkan pemimpin yang mampu bekerja setelah menang.

Mampu merangkul setelah kontestasi.

Mampu mendengar kritik.

Mampu menerima perbedaan.

Mampu membaca data.

Mampu mengambil keputusan.

Mampu mempertanggungjawabkan keputusan.

Dan yang paling penting:

mampu meninggalkan warisan kerja, bukan sekadar masa jabatan.

Sebab setelah sebuah kepemimpinan berakhir, yang tersisa bukan jabatan.

Yang tersisa adalah:

apa yang telah dilakukan.

Musuh Gerakan Tidak Selalu Berdiri di Depan Kita

Dari seluruh pembahasan ini, satu hal menjadi jelas.

Musuh gerakan tidak selalu berbentuk orang.

Kadang ia berbentuk:

ketidaktahuan.

Kadang berbentuk:

kemalasan.

Kadang berupa:

sistem yang tidak sensitif terhadap realitas.

Kadang berupa:

ketidakpedulian terhadap isu perempuan.

Kadang berupa:

kepentingan eksternal yang terlalu jauh masuk.

Dan kadang berbentuk:

jarak antargenerasi.

Karena itu, KOHATI tidak perlu mencari musuh untuk diserang.

KOHATI perlu mencari hambatan untuk diperbaiki.

KOHATI Harus Berani Mengoreksi Dirinya Sendiri

Organisasi yang kuat bukan organisasi yang selalu mengatakan:

“Kami sudah benar.”

Organisasi yang kuat justru mampu berkata:

“Ada yang harus kami perbaiki.”

Jika kaderisasi tidak menghasilkan kapasitas yang dibutuhkan zaman, evaluasi.

Jika program tidak menghasilkan dampak, evaluasi.

Jika hubungan antargenerasi renggang, perbaiki.

Jika organisasi terlalu bergantung pada pihak tertentu, bangun kembali kemandirian.

Jika isu perempuan belum menjadi prioritas, dorong lebih kuat.

Jika kader kurang membaca, bangun budaya belajar.

Karena kritik internal bukan tanda kelemahan.

Kritik adalah cara organisasi menyelamatkan dirinya dari stagnasi.

KOHATI Harus Kembali kepada Pertanyaan Dasarnya

KOHATI memiliki tujuan pembinaan yang jelas.

Dalam materi dan dokumen ke-KOHATI-an, tujuan tersebut dirumuskan sebagai terbinanya muslimah yang berkualitas insan cita, dengan pembinaan yang diarahkan pada peningkatan kualitas dan peranan HMI-Wati dalam wacana keperempuanan dan kehidupan masyarakat.

Maka setiap generasi pengurus seharusnya kembali bertanya:

Apakah kader yang kita lahirkan semakin berkualitas?

Apakah mereka semakin mampu memimpin?

Apakah mereka semakin mampu membaca persoalan perempuan?

Apakah mereka semakin mampu mengabdi kepada masyarakat?

Jika jawabannya belum, maka pekerjaan rumah KOHATI masih panjang.

Masa Depan KOHATI Tidak Ditentukan oleh Satu Orang

Ini juga harus ditegaskan.

Torismayanti bukan jawaban untuk seluruh persoalan KOHATI.

Begitu juga siapa pun yang nantinya memimpin.

Sebab organisasi tidak boleh bergantung pada satu tokoh.

Tokoh hanya bisa membuka pintu.

Generasi berikutnya harus melanjutkan perjalanan.

Karena itu, yang lebih penting daripada mencari “siapa penyelamat KOHATI” adalah membangun sistem yang mampu melahirkan banyak kader berkualitas.

Munas XXVI Bukan Hanya Pergantian Kepemimpinan

Munas XXVI harus menjadi ruang untuk mengevaluasi lebih dari sekadar siapa yang memimpin.

Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah:

KOHATI akan menjadi apa setelah Munas?

Apakah hanya mengganti struktur?

Atau mengganti cara berpikir?

Apakah hanya menghasilkan program?

Atau menghasilkan perubahan?

Apakah hanya mempertahankan tradisi?

Atau memperbarui metode tanpa kehilangan nilai?

Apakah hanya mencari kemenangan?

Atau membangun persatuan setelah kontestasi?

Pertanyaan-pertanyaan itu jauh lebih penting daripada sekadar siapa yang mendapatkan posisi.

KOHATI Harus Memilih: Bertahan atau Bertumbuh

Bertahan berarti menjaga apa yang sudah ada.

Bertumbuh berarti menjaga yang penting sambil berani memperbaiki yang tidak lagi memadai.

KOHATI tidak perlu meninggalkan sejarahnya.

Tetapi sejarah tidak boleh menjadi alasan untuk takut berubah.

KOHATI tidak perlu kehilangan identitas.

Tetapi identitas tidak boleh menjadi alasan untuk menolak evaluasi.

KOHATI tidak perlu memusuhi pihak luar.

Tetapi KOHATI juga tidak boleh kehilangan independensi.

Dan KOHATI tidak perlu memutus hubungan dengan generasi sebelumnya.

Tetapi generasi baru harus diberi ruang untuk menciptakan sejarahnya sendiri.

Sebuah Gerakan Harus Mampu Menjawab Zaman

KOHATI lahir pada zaman yang berbeda.

Tetapi semangat pembinaan perempuan dan pengabdian kepada masyarakat tetap dapat diterjemahkan ke zaman sekarang.

Dulu persoalan perempuan memiliki bentuknya sendiri.

Hari ini bentuknya semakin kompleks.

Maka kualitas kader juga harus berkembang.

Kader hari ini harus mampu membaca:

data,

hukum,

kebijakan,

teknologi,

media,

ekonomi,

pendidikan,

dan realitas sosial.

Sebab perempuan Indonesia tidak hanya membutuhkan orang yang berbicara atas nama mereka.

Perempuan membutuhkan lebih banyak orang yang mampu bekerja bersama mereka.

Jangan Sampai Musuh Gerakan Justru Menjadi Kebiasaan

Ada satu bahaya yang paling halus.

Kebiasaan.

Kebiasaan tidak membaca.

Kebiasaan menunda.

Kebiasaan mengikuti.

Kebiasaan takut berbeda.

Kebiasaan mempertahankan cara lama.

Kebiasaan mengejar jabatan.

Kebiasaan bergantung pada pihak tertentu.

Kebiasaan memisahkan generasi.

Jika semua itu dibiarkan, pada akhirnya ia tidak lagi terasa sebagai masalah.

Ia berubah menjadi budaya.

Dan ketika sebuah masalah sudah menjadi budaya, memperbaikinya menjadi jauh lebih sulit.

Karena Itu, KOHATI Harus Berani Bertanya

Bukan hanya:

“Apa yang salah dengan mereka?”

Tetapi:

“Apa yang salah dengan kita?”

Bukan hanya:

“Mengapa pemerintah belum melakukan ini?”

Tetapi:

“Apa yang sudah kita lakukan untuk membawa data dan suara masyarakat kepada pemerintah?”

Bukan hanya:

“Mengapa perempuan belum mendapatkan ruang?”

Tetapi:

“Apakah kita sudah menyiapkan perempuan yang siap mengisi ruang tersebut?”

Bukan hanya:

“Mengapa generasi muda tidak tertarik?”

Tetapi:

“Apakah cara kita berbicara masih dipahami generasi muda?”

Pertanyaan seperti inilah yang membuat organisasi tumbuh dewasa.

Penutup: Musuh Terbesar Adalah Ketika Gerakan Berhenti Bertanya

KOHATI tidak membutuhkan musuh untuk membuktikan bahwa ia sedang berjuang.

KOHATI membutuhkan keberanian untuk mengidentifikasi apa saja yang membuat perjuangan itu tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Kebodohan harus dilawan dengan pengetahuan.

Kemalasan harus dilawan dengan disiplin.

Kebijakan yang jauh dari masyarakat harus dijawab dengan data dan advokasi.

Pengabaian isu perempuan harus dijawab dengan konsistensi perjuangan.

Intervensi kepentingan harus dihadapi dengan independensi.

Dan jarak antargenerasi harus dijembatani dengan dialog.

Tidak ada satu pun yang mudah.

Tetapi organisasi yang besar memang tidak dibentuk untuk memilih jalan yang selalu mudah.

KOHATI memiliki sejarah.

Tetapi sejarah bukan jaminan masa depan.

KOHATI memiliki kader.

Tetapi jumlah kader bukan jaminan kualitas.

KOHATI memiliki struktur.

Tetapi struktur bukan jaminan dampak.

Dan KOHATI memiliki nama besar.

Tetapi nama besar bukan jaminan bahwa masyarakat masih merasakan kehadirannya.

Maka menjelang Munas XXVI, pertanyaan paling penting mungkin bukan:

“Siapa yang akan memimpin KOHATI?”

Pertanyaan yang lebih penting adalah:

“Apakah KOHATI berani membenahi dirinya sendiri agar mampu menghadapi persoalan yang semakin besar di luar dirinya?”

Sebab musuh terbesar sebuah gerakan terkadang bukan mereka yang berdiri di luar pagar.

Musuh terbesar bisa muncul ketika orang-orang di dalam pagar berhenti membaca, berhenti berpikir, berhenti bertanya, berhenti mengkritik, dan akhirnya merasa bahwa semuanya sudah baik-baik saja.

Jika itu terjadi, gerakan tidak selalu mati.

Ia bisa tetap memiliki nama.

Tetap memiliki struktur.

Tetap memiliki agenda.

Tetapi perlahan kehilangan daya.

Dan itulah yang harus dihindari.

KOHATI tidak perlu takut menghadapi musuh-musuh gerakan.

Yang harus ditakuti adalah ketika KOHATI kehilangan keberanian untuk mengenali, mengoreksi, dan mengalahkan hambatan yang ada di dalam maupun di sekeliling gerakannya sendiri.

Karena pada akhirnya, masa depan KOHATI tidak hanya ditentukan oleh siapa yang duduk di kursi kepemimpinan.

Masa depan KOHATI ditentukan oleh seberapa berani kader-kadernya bergerak setelah kursi itu tidak lagi menjadi tujuan.

Dan perjuangan yang sesungguhnya selalu dimulai setelah forum berakhir.

Catatan Redaksi SPILL Banten

Artikel ini merupakan bagian dari serial EPISODE KOHATI dan menggunakan pendekatan reflektif-analitis. Data mengenai kondisi perempuan Indonesia merujuk pada sumber pemerintah dan publikasi statistik resmi, sedangkan pembahasan mengenai KOHATI digunakan sebagai dasar untuk membaca tantangan kaderisasi, kepemimpinan, dan gerakan perempuan. Pandangan analitis dalam tulisan ini merupakan perspektif editorial dan tidak dimaksudkan sebagai tuduhan terhadap individu, kepengurusan, maupun lembaga tertentu.

Sumber rujukan utama: Badan Pusat Statistik; Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dokumen/materi ke-KOHATI; serta sumber pendukung mengenai sejarah dan kaderisasi KOHATI.