SPILL Banten — Nama KH. Tubagus Ahmad Chatib al-Bantani mungkin tidak sepopuler nama-nama pejuang lain dalam sejarah Indonesia.
Namun, perjalanan hidupnya memperlihatkan sesuatu yang cukup jarang: seorang ulama yang mengalami langsung tekanan kolonial, dibuang jauh ke Boven Digul, kemudian kembali dan justru dipercaya memimpin Banten setelah Indonesia merdeka.
Perjuangannya tidak berhenti pada mengangkat senjata.
Ia bergerak melalui pendidikan, organisasi, jaringan ulama, pemerintahan, hingga perang gerilya.
Dan pada satu titik, ketika Belanda kembali datang untuk merebut Indonesia, Ahmad Chatib tidak memilih meninggalkan Banten.
Ia ikut bergerak ke pedalaman bersama pemerintahan Republik.
Tumbuh sebagai Ulama di Tengah Kolonialisme
Tubagus Ahmad Chatib lahir pada 1890 di Kampung Gayam, Cadasari, Pandeglang. Ia berasal dari keluarga ulama Banten. Ayahnya, KH. TB. Muhammad Waseh, dikenal sebagai ulama di Pandeglang.
Ia tumbuh ketika Banten masih berada di bawah pemerintahan kolonial Belanda.
Dalam situasi tersebut, pendidikan agama bukan hanya menjadi urusan keilmuan. Bagi banyak masyarakat Banten, pesantren dan ulama juga menjadi ruang untuk mempertahankan identitas dan membangun kesadaran sosial.
Ahmad Chatib kemudian berkembang menjadi seorang ulama yang memiliki pengaruh di tengah masyarakat.
Tetapi ia tidak memilih untuk hanya berada di lingkungan keagamaan.
Ia masuk ke ruang pergerakan.
Dari Sarekat Islam ke Jalan Perlawanan
Ahmad Chatib aktif dalam Sarekat Islam dan pada 1917 terpilih menjadi ketua Sarekat Islam Labuan. Sejumlah sumber tentang perjalanan hidupnya menggambarkan dirinya sebagai tokoh yang keras, bersemangat, dan tidak mudah berkompromi terhadap pemerintahan kolonial.
Pada masa itu, persoalan yang dihadapi masyarakat Banten bukan hanya persoalan politik.
Beban pajak, persoalan ekonomi, dan kebijakan pemerintahan kolonial menjadi sumber keresahan.
Buku biografi yang ditulis Mufti Ali menempatkan keterlibatan Ahmad Chatib dalam pergolakan 1926 dalam konteks ketidakpuasan terhadap sistem kolonial, termasuk persoalan perpajakan dan keinginan membebaskan masyarakat dari beban yang mereka rasakan.
Namun ada bagian sejarah yang tidak boleh disederhanakan.
Pemberontakan Banten 1926 memiliki keterlibatan kuat jaringan PKI dan aktivis Sarekat Islam, dengan hubungan yang kompleks antara kelompok-kelompok tersebut. Karena itu, Ahmad Chatib lebih tepat dilihat sebagai salah satu tokoh ulama dan mobilisator dalam gerakan tersebut, bukan sebagai representasi tunggal seluruh pemberontakan.
23 Oktober 1926: Ditangkap Belanda
Perlawanan itu akhirnya gagal.
Pemerintah kolonial melakukan penangkapan dan pembersihan terhadap jaringan yang dianggap terlibat.
Ahmad Chatib ditangkap polisi militer Belanda pada 23 Oktober 1926. Setelah melalui proses hukum, ia kemudian dibuang ke Boven Digul, Papua.
Boven Digul bukan tempat pengasingan biasa.
Wilayah itu berada jauh di pedalaman Papua. Akses menuju Tanah Merah, pusat kamp pengasingan, sangat sulit. Para tahanan politik ditempatkan jauh dari basis kehidupan dan jaringan politik mereka di Jawa.
Bagi Ahmad Chatib, pembuangan tersebut berarti terputus dari Banten.
Tetapi pengasingan itu tidak menghapus identitasnya sebagai ulama dan pejuang.
Ia justru menjadi bagian dari kelompok tahanan politik yang kelak kembali ke Indonesia dengan pengalaman panjang menghadapi kekuasaan kolonial.
Dari Boven Digul Kembali ke Banten
Setelah masa pendudukan Jepang, Ahmad Chatib dibebaskan bersama sejumlah rekannya.
Situasi yang ia temui kemudian sudah berubah.
Jepang telah menyerah.
Indonesia memproklamasikan kemerdekaan.
Tetapi kemerdekaan itu belum otomatis berarti keadaan aman.
Belanda dan kekuatan yang datang bersama NICA berusaha kembali memperoleh pengaruh di Indonesia.
Banten pun memasuki fase baru.
Dan orang yang sebelumnya pernah dibuang oleh Belanda justru kemudian dipercaya untuk memimpin pemerintahan Republik di wilayah tersebut.
Dipilih Menjadi Residen Banten
Setelah Proklamasi, terjadi kekosongan pemerintahan di Banten.
Para tokoh pemuda, ulama, jawara, dan berbagai unsur masyarakat mengadakan pertemuan untuk menentukan pemimpin pemerintahan daerah.
Ahmad Chatib kemudian dipilih secara aklamasi sebagai Residen Banten. Pemerintah pusat selanjutnya mengangkatnya melalui radiogram pada September 1945.
Posisi itu membuat perjalanan hidupnya seperti berputar kembali.
Dulu ia ditangkap pemerintah kolonial dan dikirim ke pengasingan.
Kini ia justru memimpin wilayah yang harus dipertahankan dari upaya kembalinya kekuasaan kolonial.
Tetapi tantangannya jauh lebih besar daripada sekadar mengganti pejabat.
Ia harus membangun pemerintahan Republik dari situasi yang belum stabil.
Membangun Pemerintahan Sambil Menjaga Pertahanan
Sebagai Residen, Ahmad Chatib menyusun struktur pemerintahan Banten dan membentuk Komite Nasional Indonesia Daerah.
Ia juga menginstruksikan pembentukan Badan Keamanan Rakyat dari tingkat keresidenan hingga kecamatan. Komando tertinggi BKR kemudian dipercayakan kepada KH. Sjam’un.
Ini memperlihatkan bahwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan tidak hanya dilakukan oleh tentara.
Pemerintahan sipil juga harus berjalan.
Masyarakat harus mendapatkan makanan.
Informasi harus disebarkan.
Komunikasi dengan pemerintah pusat harus dipertahankan.
Dan ketika ancaman militer datang, pemerintahan harus tetap ada.
Ketika Banten Harus Bertahan Sendiri
Pada 1947, blokade Belanda membuat hubungan Banten dengan wilayah luar semakin sulit.
Barang-barang kebutuhan sehari-hari semakin langka dan harga meningkat. Pemerintah daerah kemudian mendorong masyarakat membuat barang-barang pengganti dan mencari kebutuhan dari luar wilayah dengan berbagai cara.
Dalam kondisi seperti itu, mempertahankan Republik bukan hanya persoalan memenangkan pertempuran.
Masyarakat juga harus tetap hidup.
Pemerintah daerah bahkan mengembangkan berbagai produksi lokal untuk memenuhi kebutuhan seperti bahan bakar, garam, sabun, obat-obatan, hingga perlengkapan perang sederhana.
Ahmad Chatib berada di tengah persoalan tersebut sebagai kepala pemerintahan.
Dan satu keputusan penting lainnya kemudian lahir.
Banten mencetak uang sendiri.
ORIDAB: Ketika Banten Mencetak Uangnya Sendiri
Sulitnya distribusi ORI ke Banten membuat pemerintah daerah mengeluarkan Oeang Repoeblik Indonesia Daerah Banten (ORIDAB) dengan izin pemerintah pusat.
Persiapannya dimulai pada September 1947 dan pada Desember tahun yang sama ORIDAB mulai beredar, antara lain dalam pecahan Rp5 dan Rp10. Pencetakannya dilakukan dengan peralatan sederhana dan secara gotong royong.
Pada 1948, ORIDAB ditandatangani oleh KH. TB. Ahmad Chatib sebagai Residen Banten bersama Yusuf Adiwinata sebagai pejabat keuangan Dewan Pertahanan Daerah Banten.
Hari ini, keputusan mencetak uang mungkin terdengar seperti urusan teknis.
Tetapi pada masa revolusi, itu berkaitan langsung dengan kemampuan sebuah pemerintahan untuk tetap berfungsi.
Banten sedang diblokade.
Hubungan dengan pusat terhambat.
Namun pemerintahan Republik di Banten harus tetap membayar pegawai dan menjalankan aktivitas ekonomi.
Menolak Banten Dipisahkan dari Republik
Belanda juga menggunakan cara lain.
Bukan hanya senjata.
Pada 1946 muncul tuduhan bahwa Ahmad Chatib ingin menghidupkan kembali Kesultanan Banten dan memisahkan Banten dari Republik Indonesia.
Ahmad Chatib membantahnya dengan tegas.
Ia menyatakan bahwa Banten berada di belakang Republik dan lebih memilih mempertahankan persatuan daripada kembali menjadi daerah yang terpisah.
Sikap itu kembali terlihat pada 1947 ketika Soeria Kartalegawa memproklamasikan Negara Pasundan.
Gerakan tersebut ingin memasukkan Banten ke dalam negara bagian yang dibentuk dalam kerangka federal yang didukung Belanda.
Ahmad Chatib menolaknya.
Dalam sikap politiknya, ia menentang monarki dan provinsialisme serta menyatakan dirinya sebagai seorang Republikan yang melawan segala bentuk politik yang dianggap memecah persatuan Republik Indonesia.
Bagi Ahmad Chatib, persoalannya bukan sekadar siapa yang menjadi penguasa Banten.
Persoalannya adalah Banten akan berdiri di mana ketika Indonesia sedang mempertahankan kemerdekaannya?
Jawabannya jelas: bersama Republik.
Belanda Kembali Menyerang
Pada 23 Desember 1948, setelah Agresi Militer Belanda II, pasukan Belanda mulai memasuki Banten.
Serang terancam.
Pemerintahan Republik harus bergerak ke wilayah yang lebih aman.
Ahmad Chatib bersama sejumlah pejabat kemudian ikut menyingkir ke pedalaman selatan Banten.
Pemerintahan tidak berhenti.
Dari Kewedanan Cibaliung, Ahmad Chatib menjalankan pemerintahan bersama TNI.
Selama sekitar dua bulan, unsur sipil dan militer melakukan konsolidasi untuk mematangkan strategi perang gerilya.
Kemudian Ahmad Chatib membentuk Gerilya Rakyat atau GERA, yang terdiri dari unsur militer dan sipil.
Dan ia memimpinnya sendiri.
Dari Kantor Residen ke Hutan Banten
Di titik inilah perjalanan Ahmad Chatib menjadi sangat berbeda.
Ia bukan lagi hanya seorang residen yang bekerja dari kantor pemerintahan.
Ia ikut bergerak bersama pasukan dan rakyat.
Rute gerilyanya melewati kawasan hutan Cinangka, menyusuri Sungai Cipasauran hingga wilayah Cinoyong, kemudian bergerak menuju Padarincang. Dalam salah satu catatan wawancara yang digunakan dalam buku Mufti Ali, Ahmad Chatib sempat berlindung di rumah seorang kokolot bernama Ki Masutun di Kampung Ganggelang.
Sementara itu, perlawanan bersenjata di berbagai wilayah Banten terus berlangsung.
Pasukan melakukan serangan malam terhadap pos Belanda, menghadang konvoi, memasang ranjau, serta menghancurkan sejumlah jembatan dan jalur yang dapat digunakan pasukan Belanda. Wilayah selatan Banten menjadi medan yang menyulitkan bagi operasi militer Belanda.
Ahmad Chatib tidak memimpin perang itu sendirian.
Ada TNI.
Ada laskar.
Ada rakyat.
Ada jaringan ulama.
Tetapi posisi Ahmad Chatib penting karena ia menjadi penghubung antara pemerintahan sipil, masyarakat, dan perjuangan bersenjata.
Melawan Bukan Berarti Hanya Mengangkat Senjata
Kalau melihat perjalanan Ahmad Chatib secara utuh, bentuk perlawanannya ternyata berubah-ubah.
Pada masa kolonial, ia bergerak melalui organisasi dan jaringan sosial.
Pada 1926, ia terlibat dalam pergolakan yang berujung penangkapan dan pembuangan ke Boven Digul.
Setelah Indonesia merdeka, perjuangannya berubah menjadi mempertahankan pemerintahan Republik.
Ia membangun lembaga.
Mengatur pemerintahan.
Membantu memenuhi kebutuhan masyarakat.
Mendukung Radio Perjuangan Banten.
Mempertahankan hubungan dengan pemerintah pusat.
Menolak upaya pemecahan Banten.
Dan ketika Belanda menyerang, ia ikut bergerilya.
Bahkan pada 1946 ia mendirikan Majelis Ulama Banten sebagai lembaga yang menghimpun ulama dan memberikan pertimbangan keagamaan bagi pemerintahan.
Jadi, perjuangan Ahmad Chatib tidak memiliki satu bentuk.
Ia menyesuaikan bentuk perlawanan dengan zamannya.
Dari Pengasingan hingga Memimpin Banten
Ada ironi yang kuat dalam kisah hidupnya.
Pada 1926, pemerintah kolonial melihat Ahmad Chatib sebagai tokoh yang harus disingkirkan.
Ia ditangkap dan dibuang ke tempat yang sangat jauh dari tanah kelahirannya.
Dua dekade kemudian, orang yang sama justru berdiri di depan masyarakat Banten sebagai Residen Republik.
Ia tidak hanya kembali ke tanah kelahirannya.
Ia kembali sebagai pemimpin pemerintahan.
Dan ketika Belanda datang lagi, ia kembali masuk ke medan perjuangan.
Perjalanan itu membuat sosok Ahmad Chatib lebih menarik daripada sekadar label “ulama pejuang”.
Ia adalah seseorang yang mengalami perubahan zaman secara langsung.
Dari Banten kolonial.
Ke pembuangan.
Ke pendudukan Jepang.
Ke Proklamasi.
Lalu ke revolusi mempertahankan kemerdekaan.
Apa yang Bisa Dipelajari dari Ahmad Chatib?
Kisah Ahmad Chatib memperlihatkan bahwa kepemimpinan tidak selalu berjalan dalam satu bentuk.
Seorang tokoh bisa menjadi guru pada satu masa, aktivis pada masa lain, tahanan politik ketika keadaan berubah, kemudian menjadi pejabat pemerintahan dan kembali menjadi bagian dari perjuangan ketika situasi menuntut.
Yang membuat perjalanan itu penting bukan semata-mata jabatan yang pernah ia pegang.
Tetapi kemampuannya mempertahankan hubungan dengan masyarakat dan menyesuaikan cara perjuangan dengan keadaan.
Dalam penelitian tentang pemikiran pendidikannya, Ahmad Chatib juga dipandang berusaha menanamkan nasionalisme kepada pemuda Banten dan tidak hanya mengandalkan perjuangan fisik, tetapi juga pemikiran serta pendidikan.
Itulah mungkin bagian paling menarik dari kisahnya.
Melawan kolonialisme bagi Ahmad Chatib bukan hanya soal menghadapi tentara Belanda.
Perlawanan juga berarti membangun kesadaran, menjaga pemerintahan, mempertahankan ekonomi masyarakat, menyatukan kekuatan, dan memastikan Banten tetap berada di dalam Republik.
Dari Boven Digul sampai pedalaman Banten, perjalanan Tubagus Ahmad Chatib menunjukkan satu hal: seorang pemimpin bisa dibuang dari tanahnya, tetapi tidak selalu bisa dipisahkan dari perjuangannya.
Tinggalkan Balasan