SPILL Banten — Perlawanan terhadap kolonialisme tidak selalu dimulai dengan mengangkat senjata.
Di Banten, ada ulama yang memilih jalan pendidikan, organisasi, politik, dan kemudian ikut bergerilya ketika Republik Indonesia diserang.
Namanya KH. Abdul Fatah Hasan, atau yang lebih dikenal sebagai Ki Fatah Hasan.
Ia lahir di Bojonegara, Serang, pada Juli 1912.
Sejak muda, hidupnya bersentuhan dengan pendidikan Islam dan pergerakan. Ia kemudian belajar ke Mesir, menjadi anggota organisasi pergerakan, terlibat dalam proses persiapan kemerdekaan melalui BPUPKI, menjadi anggota KNIP, mendampingi KH. Syam’un dalam pemerintahan Serang, hingga akhirnya ikut bergerilya menghadapi Belanda.
Perjalanan itu membuat Abdul Fatah Hasan menjadi salah satu tokoh Banten yang memperlihatkan bahwa perjuangan kemerdekaan berlangsung melalui banyak jalur.
Dari ruang kelas, meja perundingan, pemerintahan, sampai hutan tempat para pejuang bergerilya.
Tumbuh dari Lingkungan Pendidikan Islam
Abdul Fatah Hasan lahir pada 1912 di Bojonegara, Banten, dalam keluarga yang taat beragama.
Ia memperoleh pendidikan dasar sebelum melanjutkan pendidikan agama. Pada 1932 ia memasuki Madrasah Sanawiyah dan kemudian melanjutkan pendidikan ke Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir, pada 1933.
Di sana ia belajar bidang hukum Islam dan menyelesaikan pendidikannya hingga memperoleh gelar alimiyah.
Pendidikan tersebut menjadi salah satu fondasi penting dalam perjalanan hidupnya.
Ia tidak hanya mendapatkan pengetahuan agama.
Ia juga berhadapan dengan lingkungan intelektual yang mempertemukan gagasan Islam, politik, kebangsaan, dan gerakan kemerdekaan.
Bagi seorang pemuda dari Banten pada masa kolonial, pengalaman tersebut membuka cakrawala yang lebih luas.
Perjuangan tidak hanya harus dilakukan di tanah kelahiran.
Gagasan tentang kemerdekaan juga harus dibangun.
Sebelum ke Mesir, Sudah Masuk Pergerakan
Menariknya, perjalanan Abdul Fatah Hasan dalam dunia pergerakan ternyata sudah dimulai sebelum ia berangkat ke Mesir.
Pada 1931–1933, ia tercatat menjadi komisaris organisasi Nahdatus Syubanul Muslimin di Banten.
Setelah berada di Mesir, ia aktif dalam organisasi pelajar dan kemudian terlibat dalam organisasi politik Perhimpunan Indonesia Raya di Kairo.
Artinya, perjalanan pendidikannya tidak berdiri sendiri.
Ia belajar sekaligus membangun jaringan.
Ia memperoleh ilmu sekaligus mengenal gagasan pergerakan.
Di sinilah karakter perjuangannya mulai terlihat.
Pendidikan bagi Abdul Fatah Hasan bukan sekadar jalan untuk memperoleh gelar.
Pendidikan menjadi bekal untuk memahami persoalan masyarakat dan masa depan bangsanya.
Kembali ke Banten Membawa Ilmu
Setelah menyelesaikan pendidikannya di Mesir, Abdul Fatah Hasan kembali ke Banten.
Ia kembali mengajar di Perguruan Islam Al-Khairiyah di Citangkil, Cilegon.
Hubungannya dengan Al-Khairiyah sangat kuat.
Ia merupakan murid KH. Syam’un, tokoh yang kemudian menjadi salah satu pemimpin penting Banten dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan.
Pada masa sebelum kemerdekaan, Abdul Fatah Hasan juga pernah terlibat dalam pemerintahan daerah. Ia menjadi anggota Dewan Kabupaten Serang pada 1940–1942. Kemudian pada masa pendudukan Jepang, ia menjadi anggota badan keresidenan Banten.
Pengalaman tersebut membuatnya berada di antara dua dunia.
Dunia pendidikan dan dunia pemerintahan.
Dan keduanya kelak menjadi penting ketika Indonesia mulai mempersiapkan kemerdekaan.
Mewakili Banten di BPUPKI
Pada 1945, Abdul Fatah Hasan dipercaya menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).
Ia mulai mengikuti persidangan pada 10 Juli 1945, dalam sidang resmi kedua BPUPKI.
Posisinya penting.
Ia bukan sekadar hadir sebagai tokoh agama dari Banten.
Ia ikut berada dalam ruang ketika para tokoh bangsa membicarakan pertanyaan yang jauh lebih besar:
Negara Indonesia yang akan merdeka itu akan dibangun seperti apa?
Bagaimana dasar negara dirumuskan?
Bagaimana hubungan agama dan negara?
Bagaimana hak warga negara dijamin?
Dan bagaimana sebuah bangsa yang baru akan lahir dapat berdiri di atas dasar yang disepakati bersama?
Abdul Fatah Hasan ikut dalam pembahasan tersebut.
Suaranya dalam Pembahasan Dasar Negara
Salah satu bagian penting dari keterlibatan Abdul Fatah Hasan di BPUPKI adalah pembahasan mengenai kebebasan beragama.
Dalam Risalah Sidang BPUPKI, ia tercatat menyampaikan usulan terkait rumusan yang kemudian berkaitan dengan Pasal 29 UUD 1945.
Usulannya berkaitan dengan redaksi mengenai jaminan kemerdekaan penduduk dalam menjalankan agama dan kepercayaannya.
Ini mungkin terlihat seperti persoalan satu kata dalam sebuah rumusan.
Tetapi dalam proses membangun sebuah negara, kata-kata memiliki arti besar.
Konstitusi bukan hanya kumpulan kalimat.
Ia menjadi dasar hubungan antara negara dan warga negara.
Karena itu, keterlibatan Abdul Fatah Hasan dalam pembahasan tersebut menunjukkan bahwa perjuangannya tidak berhenti pada gagasan Indonesia merdeka.
Ia ikut memikirkan seperti apa negara Indonesia setelah merdeka.
Dari BPUPKI ke KNIP
Setelah Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, perjuangan memasuki babak baru.
Indonesia memang telah menyatakan kemerdekaannya.
Tetapi kemerdekaan itu harus dipertahankan.
Abdul Fatah Hasan kemudian menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) pada 1945–1948.
Di saat yang sama, ia juga kembali berhubungan erat dengan pemerintahan Banten.
Ia kemudian menjadi pejabat yang mendampingi KH. Syam’un dalam pemerintahan Kabupaten Serang.
Sejumlah sumber mencatatnya sebagai Wakil Bupati Serang, sementara sumber sejarah lain menggunakan istilah acting bupati atau wakil pimpinan pemerintahan Kabupaten Serang.
Apa pun istilah jabatannya, satu hal jelas:
Abdul Fatah Hasan tidak hanya ikut merumuskan gagasan tentang Indonesia.
Ia juga ikut menjalankan pemerintahan Republik di daerah.
Mendampingi KH. Syam’un
Hubungan Abdul Fatah Hasan dengan KH. Syam’un bukan sekadar hubungan politik.
Keduanya memiliki hubungan guru dan murid.
Syam’un merupakan salah satu tokoh penting Al-Khairiyah, sementara Abdul Fatah Hasan adalah salah satu muridnya yang kemudian dipercaya memegang peran penting dalam pemerintahan dan perjuangan.
Di tengah situasi revolusi, hubungan tersebut menjadi semakin penting.
KH. Syam’un memimpin pemerintahan Serang sekaligus memiliki peran dalam perjuangan bersenjata.
Abdul Fatah Hasan berada di sisi pemerintahan dan pergerakan.
Keduanya menghadapi persoalan yang sama:
bagaimana mempertahankan Banten agar tetap berada di bawah Republik Indonesia?
Ketika Belanda Kembali Menyerang
Situasi berubah drastis pada akhir 1948.
Belanda melancarkan Agresi Militer Belanda II.
Yogyakarta jatuh.
Pemerintah Republik terdesak.
Di Banten, tokoh-tokoh pemerintahan dan pejuang juga menghadapi ancaman langsung.
Pada 21 Desember 1948, ketika pasukan Belanda/NICA menduduki wilayah Banten, Abdul Fatah Hasan bersama para pemimpin Republik lainnya meninggalkan pusat pemerintahan dan ikut bergerilya.
Di titik ini, perjalanan hidupnya kembali berubah.
Orang yang sebelumnya duduk dalam forum perumusan negara kini harus meninggalkan ruang pemerintahan.
Orang yang pernah berbicara tentang dasar negara kini harus berhadapan dengan situasi ketika negara yang baru dibangun sedang diserang.
Dan pilihan yang diambilnya adalah bergerilya.
Dari Meja Pemerintahan ke Gunung
Abdul Fatah Hasan kemudian bergerak melalui sejumlah jalur gerilya di pedalaman Banten.
Penelitian mengenai dirinya mencatat rute gerilyanya antara lain melewati Gunung Merdeka, Gunung Gede, dan Gunung Batur.
Ini memperlihatkan sisi lain dari tokoh yang selama ini lebih dikenal karena keterlibatannya dalam BPUPKI.
Ia bukan hanya seorang perumus gagasan.
Ia juga bersedia meninggalkan kenyamanan jabatan ketika keadaan memaksa.
Di gunung-gunung Banten, perjuangan berlangsung dengan kondisi yang jauh berbeda dari ruang sidang.
Tidak ada meja.
Tidak ada fasilitas pemerintahan.
Tidak ada kepastian keselamatan.
Yang ada adalah jaringan rakyat, sesama pejuang, medan alam, dan ancaman pasukan Belanda.
Menjadi Target Belanda
Posisinya sebagai tokoh pemerintahan Republik membuat Abdul Fatah Hasan menjadi salah satu orang yang dicari.
Penelitian UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten menyebut bahwa dalam Agresi Militer Belanda II, tokoh-tokoh Republik di Banten menjadi sasaran operasi Belanda, termasuk Abdul Fatah Hasan.
Belanda tidak hanya berhadapan dengan tentara.
Mereka juga berhadapan dengan struktur pemerintahan Republik yang masih bertahan.
Karena itu, tokoh seperti Abdul Fatah Hasan memiliki arti strategis.
Ia adalah ulama.
Ia pernah menjadi anggota BPUPKI.
Ia anggota KNIP.
Ia pejabat pemerintahan.
Dan ia memiliki jaringan sosial di masyarakat.
Dengan kata lain, keberadaannya menjadi bagian dari keberlangsungan Republik di Banten.
Akhir Perjuangan yang Masih Menyisakan Misteri
Pada 1949, Abdul Fatah Hasan akhirnya tertangkap bersama sejumlah pejuang lainnya.
Penelitian yang diterbitkan UIN Banten menyebut Abdul Fatah Hasan bersama saudaranya, Muhammad Syadzli Hasan, Eri Sudewo, dan Agustik ditangkap Belanda. Mereka kemudian dibawa ke wilayah Cilegon dan Serang.
Namun nasib Abdul Fatah Hasan kemudian menjadi bagian paling misterius dalam kisah hidupnya.
Salah satu sumber sejarah menyebut ia ditangkap Belanda pada Juli 1949 dan sejak saat itu tidak diketahui lagi keberadaan maupun makamnya.
Sementara penelitian lain menyebut bahwa ia dieksekusi oleh tentara Belanda sebelum sampai ke Serang.
Karena adanya perbedaan sumber tersebut, detail mengenai tempat dan proses kematiannya perlu disikapi dengan hati-hati.
Yang relatif jelas adalah:
setelah ditangkap Belanda pada 1949, Abdul Fatah Hasan tidak pernah kembali kepada keluarganya dan lokasi makamnya tidak diketahui.
Ia menghilang dalam pusaran revolusi.
Dari Banten untuk Indonesia
Kalau melihat seluruh perjalanan Abdul Fatah Hasan, perjuangannya memiliki beberapa lapisan.
Ia melawan kolonialisme melalui pendidikan.
Ia membangun jaringan melalui organisasi.
Ia ikut membahas masa depan Indonesia melalui BPUPKI.
Ia ikut menjalankan pemerintahan melalui KNIP dan pemerintahan Serang.
Dan ketika Belanda kembali menyerang, ia masuk ke perang gerilya.
Jadi, tidak tepat jika perjuangannya hanya dilihat dari satu peristiwa.
Perjalanan hidupnya justru menunjukkan bagaimana seorang tokoh harus berpindah peran mengikuti keadaan.
Ketika bangsa membutuhkan orang berilmu, ia menjadi pendidik.
Ketika membutuhkan gagasan, ia hadir dalam perumusan negara.
Ketika membutuhkan pemerintahan, ia menjalankan tugas sebagai pejabat.
Dan ketika negara diserang, ia turun bergerilya.
Perlawanan yang Dimulai dari Pendidikan
Ada satu hal yang membuat kisah Abdul Fatah Hasan cukup relevan untuk dibaca generasi sekarang.
Ia tidak langsung menjadi tokoh nasional.
Perjalanannya dimulai dari pendidikan.
Ia belajar di Banten.
Kemudian pergi jauh ke Kairo.
Di sana ia mengenal gagasan yang lebih luas.
Setelah kembali, ia mengajar.
Kemudian masuk ke organisasi dan pemerintahan.
Dari sana, ia dipercaya mewakili Banten dalam BPUPKI.
Jadi, perjalanan tersebut tidak terjadi secara instan.
Ada proses panjang di belakangnya.
Ilmu menjadi bekal.
Organisasi menjadi jaringan.
Pengalaman menjadi kemampuan.
Dan ketika kesempatan datang, semua itu bertemu dalam perjuangan.
Bukan Hanya Tokoh BPUPKI
Nama Abdul Fatah Hasan sering muncul dalam daftar anggota BPUPKI.
Namun jika hanya mengingatnya sebagai anggota BPUPKI, sebagian besar perjalanan hidupnya justru hilang.
Ia adalah ulama Banten.
Ia pernah menjadi pendidik.
Ia aktif dalam organisasi pergerakan.
Ia belajar di Al-Azhar.
Ia ikut membahas dasar negara.
Ia menjadi anggota KNIP.
Ia ikut membangun pemerintahan Republik di Serang.
Dan ia bergerilya ketika Belanda kembali menyerang.
Dengan demikian, perjuangannya berlangsung sebelum, saat, dan setelah Proklamasi.
Ia bukan hanya ikut mempersiapkan Indonesia merdeka. Ia juga ikut mempertahankannya.
Apa yang Bisa Dipelajari dari Abdul Fatah Hasan?
Kisah Abdul Fatah Hasan memberikan satu pelajaran sederhana:
perjuangan membutuhkan ilmu, tetapi ilmu juga membutuhkan keberanian untuk digunakan.
Ia bisa saja berhenti sebagai seorang ulama dan pendidik.
Ia bisa saja hanya dikenang sebagai lulusan Al-Azhar.
Tetapi perjalanan hidup membawanya lebih jauh.
Ia masuk ke ruang politik.
Ia ikut membicarakan dasar negara.
Ia menjadi bagian dari pemerintahan.
Dan ketika keadaan berubah menjadi perang, ia ikut bergerilya.
Di sanalah terlihat bahwa kepemimpinan bukan hanya tentang jabatan.
Kepemimpinan juga tentang kesediaan mengambil risiko ketika keadaan menuntut.
Putra Bojonegara yang Hilang di Tengah Revolusi
Abdul Fatah Hasan lahir di Bojonegara, Serang.
Ia berangkat dari lingkungan pendidikan Islam.
Pergi ke Mesir untuk menuntut ilmu.
Kembali ke Banten.
Mengajar.
Berorganisasi.
Masuk ke dunia pemerintahan.
Menjadi anggota BPUPKI.
Ikut dalam KNIP.
Mendampingi KH. Syam’un.
Lalu meninggalkan pemerintahan untuk bergerilya.
Dan pada 1949, ia menghilang setelah ditangkap Belanda.
Sampai hari ini, kisah akhirnya masih menyisakan pertanyaan tentang lokasi makam dan detail kematiannya.
Tetapi satu hal tidak hilang.
Namanya tetap berada dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia.
Dan bagi Banten, Abdul Fatah Hasan bukan sekadar seorang anggota BPUPKI.
Ia adalah gambaran tentang seorang ulama yang menggunakan ilmu untuk mempersiapkan kemerdekaan, menggunakan pemerintahan untuk menjalankannya, dan ketika kemerdekaan itu diserang, bersedia turun ke medan gerilya untuk mempertahankannya.
Dari Bojonegara ke Kairo, dari ruang sidang BPUPKI hingga pegunungan Banten—perjalanan Abdul Fatah Hasan menunjukkan bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia dibangun oleh orang-orang yang bersedia berpindah dari ruang ilmu ke ruang pengabdian ketika zamannya menuntut.
Tinggalkan Balasan