SPILL Banten — Pada pagi 19 Desember 1948, situasi Republik Indonesia berubah drastis. Belanda melancarkan Agresi Militer Belanda II. Yogyakarta, yang saat itu menjadi ibu kota Republik Indonesia, diserang. Presiden Soekarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta, dan sejumlah tokoh penting pemerintah kemudian ditangkap. Belanda berusaha menunjukkan kepada dunia bahwa Republik Indonesia telah runtuh.
Tetapi ada satu masalah.
Republik belum mati.
Di Sumatra, seorang lelaki asal Serang, Banten, mengambil keputusan yang kemudian menjadi salah satu episode penting dalam sejarah mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
Namanya Mr. Syafruddin Prawiranegara.
Ia bukan presiden yang dipilih melalui pemilu.
Ia bukan panglima perang.
Namun dalam keadaan darurat, ia memimpin Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) dan memastikan negara tetap memiliki pemerintahan ketika pusat kekuasaan Republik jatuh ke tangan Belanda.
Anak Serang yang Tumbuh dalam Keluarga Banten
Syafruddin Prawiranegara lahir di Serang, Banten, pada 28 Februari 1911.
Ia berasal dari keluarga yang memiliki latar belakang birokrasi dan keagamaan. Ayahnya, Raden Arsyad Prawiraatmadja, pernah bekerja sebagai jaksa dan dikenal cukup dekat dengan masyarakat. Karena sikapnya yang dianggap terlalu dekat dengan rakyat, ayah Syafruddin pernah dibuang oleh pemerintah kolonial ke Jawa Timur.
Latar belakang keluarganya membuat Syafruddin tumbuh dalam lingkungan yang mengenal dua dunia sekaligus.
Di satu sisi, pendidikan modern kolonial.
Di sisi lain, tradisi keislaman dan akar sosial masyarakat Banten.
Ia menempuh pendidikan ELS, MULO, AMS, kemudian melanjutkan ke Rechtshoogeschool atau Sekolah Tinggi Hukum di Batavia.
Pada 1939, ia memperoleh gelar Meester in de Rechten.
Pendidikan hukum itu kelak menjadi bekal penting.
Sebab perjalanan Syafruddin tidak hanya berkaitan dengan perang.
Ia juga berhadapan dengan persoalan tentang negara, pemerintahan, hukum, ekonomi, dan bagaimana sebuah Republik dapat tetap berdiri dalam situasi ekstrem.
Dari Pegawai Kolonial ke Pejuang Republik
Sebelum Indonesia merdeka, Syafruddin sempat bekerja di berbagai bidang.
Ia pernah bekerja pada Departemen Keuangan pemerintahan Belanda dan kemudian pada masa pendudukan Jepang juga bekerja di bidang keuangan.
Sekilas, perjalanan ini mungkin terlihat biasa.
Tetapi setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, posisinya berubah.
Ia masuk dalam struktur pemerintahan Republik dan menjadi anggota Badan Pekerja KNIP pada 1945. Kemudian ia dipercaya menduduki jabatan sebagai Menteri Keuangan dan Menteri Kemakmuran.
Pengalaman birokrasi dan keuangan yang dimilikinya menjadi sangat penting.
Karena mempertahankan negara baru bukan hanya soal perang.
Negara juga membutuhkan orang yang mampu mengatur pemerintahan dan perekonomian ketika kondisi semakin kacau.
19 Desember 1948
Puncak kisah Syafruddin dimulai pada hari ketika Belanda menyerang Yogyakarta.
Sebelum serangan terjadi, pemerintah Republik sebenarnya sudah memikirkan kemungkinan terburuk.
Jika Yogyakarta jatuh dan pemerintah pusat tidak lagi dapat menjalankan tugasnya, harus ada pemerintahan pengganti yang memastikan Republik tetap ada.
Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta memberikan mandat kepada Syafruddin, yang saat itu berada di Sumatra, untuk membentuk pemerintahan darurat di sana. Jika upaya tersebut gagal, ada pula rencana pembentukan pemerintahan darurat di luar negeri.
Namun komunikasi antara Yogyakarta dan Sumatra terputus akibat serangan Belanda.
Syafruddin bahkan tidak langsung mengetahui bahwa dirinya telah mendapat mandat.
Ia baru mengetahui situasi Yogyakarta setelah memperoleh kabar tentang jatuhnya ibu kota dan ditangkapnya para pemimpin Republik.
Di sinilah sebuah keputusan harus dibuat.
Menunggu?
Atau bertindak?
Syafruddin memilih bertindak.
Republik Tidak Boleh Menghilang
Pada 22 Desember 1948, Syafruddin bersama para pemimpin sipil dan militer di Sumatra Tengah membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia.
PDRI kemudian menjadi penyelenggara pemerintahan Republik dalam keadaan darurat hingga 13 Juli 1949.
Tugasnya sangat sederhana jika dilihat dari kalimat.
Menjaga Republik tetap ada.
Tetapi pelaksanaannya jauh dari sederhana.
Yogyakarta sudah dikuasai Belanda.
Presiden dan wakil presiden ditawan.
Komunikasi antardaerah terganggu.
Pasukan Republik bergerilya.
Dan Belanda terus menyebarkan narasi bahwa Republik Indonesia sudah tidak ada.
Dalam situasi seperti itu, keberadaan PDRI menjadi sangat penting.
Karena selama masih ada pemerintahan Republik, klaim bahwa Indonesia telah runtuh tidak mudah dipertahankan.
Memimpin dari Tengah Ancaman
PDRI tidak memiliki gedung pemerintahan megah.
Tidak ada ibu kota yang aman.
Tidak ada birokrasi yang berjalan normal.
Syafruddin harus menjalankan pemerintahan dalam situasi bergerak dan berpindah.
Pemerintahan darurat tersebut berhubungan dengan jaringan sipil dan militer di berbagai wilayah Sumatra dan tetap berusaha mempertahankan hubungan dengan perjuangan Republik di Jawa.
Di saat yang sama, perjuangan diplomasi juga berjalan.
Perlawanan Republik tidak hanya dilakukan melalui senjata.
PDRI juga berusaha memastikan keberadaan Republik tetap diketahui dan diakui oleh dunia internasional. Kajian mengenai PDRI mencatat bahwa perjuangannya berlangsung melalui kombinasi diplomasi dan perjuangan bersenjata untuk mempertahankan eksistensi Republik Indonesia.
Ini yang membuat peran Syafruddin cukup unik.
Ia berada di antara politik, pemerintahan, diplomasi, dan perjuangan bersenjata.
Bukan Presiden dalam Keadaan Normal
Dalam sejarah, Syafruddin sering disebut sebagai “Presiden PDRI”.
Namun secara editorial, istilah ini perlu dijelaskan.
Ia memimpin PDRI sebagai ketua pemerintahan darurat, bukan sebagai presiden dalam sistem pemerintahan normal.
Sekretariat Kabinet mencatat Syafruddin sebagai Ketua Kabinet Darurat untuk periode 19 Desember 1948 sampai 13 Juli 1949.
Sejumlah kajian ketatanegaraan kemudian menyebut kedudukan Syafruddin selama periode tersebut dapat dipahami sebagai kepala negara/presiden dalam keadaan darurat karena ia menjalankan fungsi pemerintahan Republik ketika Soekarno dan Hatta berada dalam tawanan.
Perbedaan istilah ini penting.
Sebab yang paling penting bukan gelarnya.
Melainkan fungsi yang dijalankannya.
Ketika pemerintah pusat lumpuh, Syafruddin memastikan pemerintahan Republik tetap berjalan.
Perang yang Tidak Hanya Mengandalkan Senjata
PDRI bekerja dalam kondisi yang sangat sulit.
Belanda menguasai kota-kota penting.
Sementara pasukan Republik melakukan gerilya.
Komunikasi harus dilakukan dengan jaringan yang terbatas.
Informasi menjadi senjata.
Jika dunia percaya bahwa Indonesia sudah tidak memiliki pemerintahan, posisi diplomatik Republik akan semakin lemah.
Karena itu, keberadaan PDRI menjadi semacam bukti bahwa Republik belum menyerah.
Syafruddin dan jajarannya menjalankan fungsi pemerintahan sekaligus menjaga hubungan dengan kekuatan Republik di daerah.
Di sinilah perlawanan mengambil bentuk yang berbeda.
Bukan selalu menyerang musuh.
Kadang-kadang, perlawanan berarti memastikan bahwa sesuatu yang ingin dihancurkan musuh tetap hidup.
Dalam kasus Syafruddin, sesuatu itu adalah Republik Indonesia.
Ketika Belanda Mengatakan Republik Sudah Tidak Ada
Belanda berharap penangkapan Soekarno dan Hatta serta jatuhnya Yogyakarta akan membuat perjuangan Republik kehilangan legitimasi.
Tetapi PDRI membuat keadaan menjadi berbeda.
Republik masih mempunyai pemerintahan.
Republik masih mempunyai pemimpin.
Republik masih mempunyai kekuatan bersenjata.
Dan perjuangan masih berlangsung.
Keberadaan PDRI kemudian menjadi salah satu faktor penting dalam proses diplomasi yang mengarah pada Perjanjian Roem-Royen dan pengembalian pemimpin Republik ke Yogyakarta.
Pada Juli 1949, setelah pemerintahan Republik kembali dapat menjalankan tugasnya di Yogyakarta, Syafruddin menyerahkan kembali mandat PDRI.
Masa pemerintahan darurat berakhir.
Tetapi perannya dalam mempertahankan Republik tidak berhenti di sana.
Dari Pemimpin Darurat ke Pengelola Ekonomi Republik
Setelah masa revolusi, Syafruddin kembali dipercaya memegang berbagai jabatan penting.
Ia pernah menjadi Wakil Perdana Menteri dan Menteri Keuangan.
Kemudian pada 1953, ia menjadi Gubernur Bank Indonesia pertama.
Di bidang ekonomi, namanya juga dikenal melalui kebijakan yang kemudian populer sebagai Gunting Syafruddin pada 1950.
Kebijakan itu menunjukkan sisi lain dari dirinya.
Jika pada 1948 ia mempertahankan Republik dari ancaman militer dan politik, pada masa berikutnya ia berhadapan dengan masalah yang berbeda: bagaimana menjaga kondisi ekonomi negara yang masih sangat rapuh.
Perjalanan ini memperlihatkan bahwa perjuangan setelah kemerdekaan tidak selesai ketika perang berhenti.
Negara yang berhasil dipertahankan juga harus dibangun.
Orang Banten di Tengah Krisis Republik
Ada alasan mengapa Syafruddin penting ditempatkan dalam rubrik Tokoh Perlawanan dan Pemimpin SPILL Banten.
Bukan karena semua perjuangannya berlangsung di Banten.
Justru sebaliknya.
Ia adalah contoh bagaimana seorang yang lahir dari Banten kemudian memainkan peran dalam salah satu situasi paling genting dalam sejarah Republik Indonesia.
Ia lahir di Serang.
Tumbuh dengan latar belakang keluarga yang memiliki hubungan kuat dengan Banten.
Mendapat pendidikan modern.
Masuk ke pemerintahan.
Kemudian, ketika Republik berada di ambang kehancuran, ia mengambil tanggung jawab yang sangat besar di Sumatra.
Kisah itu menunjukkan bahwa kontribusi seseorang terhadap daerah asalnya tidak selalu harus berlangsung di daerah tersebut.
Apa yang Bisa Dipelajari dari Syafruddin?
Ada satu bagian dari perjalanan Syafruddin yang terasa relevan hingga sekarang.
Kepemimpinan sering kali baru terlihat ketika keadaan tidak ideal.
Ketika semuanya berjalan normal, menjadi pemimpin relatif mudah.
Tetapi ketika pusat pemerintahan jatuh, komunikasi terputus, pemimpin ditangkap, dan musuh menyatakan negara sudah bubar, keputusan menjadi jauh lebih berat.
Syafruddin menghadapi situasi tersebut.
Ia tidak memiliki kondisi ideal.
Ia tidak memiliki kepastian bahwa perjuangannya akan berhasil.
Tetapi ia memilih menjalankan mandat dan membentuk pemerintahan darurat.
Keputusan itu membantu menjaga kesinambungan Republik sampai pemerintahan pusat kembali.
Dan mungkin di situlah letak pelajaran terbesar dari kisahnya.
Mempertahankan sebuah negara tidak selalu dilakukan dengan berada di garis depan pertempuran. Kadang, mempertahankan negara berarti memastikan pemerintahan tetap hidup ketika semua orang mengira negara itu sudah kalah.
Syafruddin Prawiranegara lahir di Serang.
Namun pada salah satu titik paling genting dalam sejarah Indonesia, perjuangannya berlangsung jauh dari Banten.
Dari Sumatra, seorang putra Banten menjaga agar Republik yang baru berusia beberapa tahun itu tidak benar-benar hilang dari peta sejarah.
Tinggalkan Balasan