SPILL Banten – Ada satu pertanyaan penting setelah sebuah organisasi berhasil bangkit: untuk apa ia bangkit?
Pertanyaan itu menjadi penting bagi KOHATI.
Sebab bangkit bukan sekadar kembali berdiri setelah mengalami berbagai persoalan. Bangkit seharusnya berarti kembali menemukan arah, memperbaiki cara berjalan, lalu memastikan keberadaan organisasi benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
Karena itu, setelah melewati fase jatuh dan bangkit, KOHATI tidak boleh berhenti pada pembenahan internal. Ada ruang pengabdian yang jauh lebih luas: masyarakat, kehidupan perempuan, masa depan anak, pendidikan, kesejahteraan sosial, hingga kebijakan publik yang menentukan kehidupan banyak orang.
Di titik inilah KOHATI perlu kembali melihat salah satu tugas pentingnya: mengawal kebijakan.
Bukan menjadi pemerintah.
Bukan pula menjadi lawan pemerintah.
Tetapi menjadi bagian dari masyarakat sipil yang mampu memberikan pandangan, kritik, masukan, sekaligus pengawasan terhadap kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat, terutama perempuan dan anak.
Bangkit Harus Berujung pada Pengabdian
KOHATI memiliki sejarah panjang sebagai ruang pembinaan dan pengembangan HMI-Wati. Namun, mandat eksternalnya tidak berhenti pada proses kaderisasi.
Dalam pedoman KOHATI yang terdokumentasi dalam hasil Musyawarah Nasional XXV, aktivitas eksternal KOHATI diarahkan untuk merespons persoalan perempuan dan anak serta mengawal kebijakan dan agenda yang pro perempuan dan anak. Untuk menjalankan peran tersebut, KOHATI juga didorong membangun kerja sama dan jejaring dengan organisasi mahasiswa, organisasi perempuan, serta elemen masyarakat lainnya.
Artinya, berbicara mengenai kebijakan bukanlah sesuatu yang berada di luar dunia KOHATI.
Justru di sanalah salah satu ruang pengabdian KOHATI.
Maka, jika Episode 06 berbicara tentang bagaimana KOHATI harus bangkit dari kejatuhan, Episode 07 perlu membawa pertanyaan itu satu langkah lebih jauh:
Setelah bangkit, apa yang akan KOHATI lakukan untuk masyarakat?
Jawabannya tidak cukup dengan menambah kegiatan.
KOHATI harus mulai memastikan bahwa kegiatan, kajian, pendidikan kader, dan jaringan yang dibangun mempunyai hubungan dengan persoalan nyata yang dihadapi masyarakat.
KOHATI Bukan Pemerintah, Tetapi Tidak Boleh Diam terhadap Kebijakan
Ada anggapan bahwa ketika organisasi masyarakat memberikan kritik kepada pemerintah, berarti organisasi tersebut sedang mengambil posisi berseberangan dengan pemerintah.
Pandangan seperti itu terlalu sederhana.
Kritik tidak selalu berarti penolakan.
Dukungan tidak selalu berarti kehilangan sikap kritis.
KOHATI dapat bekerja sama dengan pemerintah ketika terdapat kebijakan yang baik dan program yang memang memberikan manfaat. Namun pada saat yang sama, KOHATI juga harus memiliki keberanian untuk memberikan catatan ketika sebuah kebijakan berpotensi mengabaikan kepentingan perempuan, anak, kelompok rentan, atau masyarakat luas.
Di sinilah arti penting mitra kritis.
KOHATI bukan corong pemerintah.
Tetapi KOHATI juga tidak harus menjadi oposisi terhadap pemerintah.
KOHATI dapat berada di tengah masyarakat sebagai organisasi yang memiliki keberanian untuk mengatakan: kebijakan ini baik dan perlu didukung; kebijakan ini perlu diperbaiki; kebijakan ini belum menyentuh persoalan masyarakat; atau kebijakan ini harus diawasi pelaksanaannya.
Sikap seperti itu justru membuat organisasi masyarakat sipil mempunyai fungsi yang sehat dalam demokrasi.
Jangan Hanya Mengkritik, Belajar Memahami Kebijakan
Menjadi kritis saja tidak cukup.
KOHATI harus memiliki kemampuan untuk memahami bagaimana sebuah kebijakan dibuat.
Sebab kritik yang kuat bukan lahir hanya dari kemarahan. Kritik yang kuat lahir dari pengetahuan.
KOHATI perlu membangun kader yang mampu membaca data, memahami regulasi, melakukan riset sederhana, melihat persoalan dari berbagai perspektif, dan menerjemahkan kebutuhan masyarakat menjadi rekomendasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan kemampuan itu, KOHATI tidak hanya mengatakan bahwa sebuah kebijakan bermasalah.
KOHATI dapat menjelaskan di mana masalahnya, siapa yang terdampak, apa datanya, mengapa kebijakan tersebut perlu diperbaiki, dan solusi seperti apa yang dapat ditawarkan.
Di situlah kaderisasi menemukan bentuk pengabdian yang lebih konkret.
Kader tidak hanya dilatih untuk berbicara di forum organisasi.
Kader juga harus disiapkan untuk membaca persoalan di luar forum organisasi.
Perempuan dan Anak Tidak Boleh Berhenti sebagai Tema Seminar
Salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana isu perempuan dan anak tidak berhenti menjadi tema seminar, diskusi, peringatan hari besar, atau kampanye sesaat.
Persoalannya jauh lebih besar.
Data pemerintah menunjukkan bahwa isu kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi tantangan serius. Dalam laporan SIMFONI PPA 2024, tercatat 12.161 kasus kekerasan terhadap perempuan dengan 12.416 korban. Untuk anak, tercatat 19.628 kasus dengan 21.648 korban. Pemerintah juga mengingatkan bahwa angka pelaporan belum menggambarkan keseluruhan persoalan karena masih ada korban yang tidak melapor.
Sementara hasil SPHPN 2024 menunjukkan bahwa sekitar satu dari empat perempuan usia 15–64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dalam hidupnya dari pasangan dan/atau selain pasangan. Pemerintah dan BPS menempatkan data tersebut sebagai bagian penting dalam penyusunan kebijakan dan program perlindungan perempuan serta anak.
Angka-angka tersebut seharusnya tidak hanya dibaca sebagai statistik.
Di balik angka ada manusia.
Ada perempuan yang mungkin takut melapor.
Ada anak yang membutuhkan perlindungan.
Ada keluarga yang membutuhkan pendampingan.
Ada lingkungan sosial yang perlu diperbaiki.
Dan ada kebijakan pemerintah yang harus terus dilihat: apakah sudah menjangkau mereka yang membutuhkan?
Di sinilah KOHATI dapat mengambil posisi.
Bukan mengambil alih pekerjaan pemerintah, tetapi memastikan persoalan yang dialami masyarakat tidak hilang dari perhatian publik.
Dari Demonstrasi ke Meja Kebijakan
Gerakan mahasiswa dan organisasi perempuan sering kali dikenal melalui aksi, pernyataan sikap, diskusi publik, dan demonstrasi.
Semua itu tetap memiliki tempat.
Tetapi zaman menuntut lebih.
KOHATI perlu memperkuat kemampuan untuk masuk ke ruang-ruang kebijakan dengan membawa argumentasi yang berbasis data.
Misalnya melalui kajian kebijakan, policy brief, survei sederhana, diskusi publik, audiensi dengan pemerintah, forum konsultasi, penelitian kolaboratif, hingga pemantauan pelaksanaan program.
Dengan demikian, ketika KOHATI datang bertemu pemerintah, yang dibawa bukan hanya spanduk dan tuntutan.
Yang dibawa adalah data, kajian, pengalaman masyarakat, dan rekomendasi.
Itulah bentuk gerakan yang memiliki daya tawar.
Sebuah kajian akademik mengenai peran KOHATI juga menekankan pentingnya kontribusi pemikiran akademis terhadap kebijakan negara. KOHATI dinilai perlu mampu memberikan warna dan sumbangsih pemikiran terhadap kebijakan, sekaligus mengawal implementasinya agar perspektif yang berpihak kepada perempuan tidak berhenti di atas kertas.
Dengan cara seperti itu, suara KOHATI tidak hanya terdengar.
Suara KOHATI dapat menjadi bahan pertimbangan.
Mengawal Kebijakan Berarti Mengawal Pelaksanaannya
Ada satu persoalan yang sering luput.
Kebijakan yang bagus di atas kertas belum tentu bagus ketika dilaksanakan.
Sebuah regulasi bisa memiliki bahasa yang sangat baik tentang perlindungan perempuan dan anak. Tetapi pertanyaan berikutnya adalah: apakah masyarakat mengetahui kebijakan tersebut? Apakah layanan tersedia? Apakah petugas memahami mekanismenya? Apakah korban mendapatkan akses? Apakah anggaran tersedia? Apakah program benar-benar sampai kepada kelompok yang membutuhkan?
Di sinilah pengawalan menjadi penting.
KOHATI dapat mengambil peran sebagai mata dan telinga masyarakat.
Mendengar keluhan.
Mengumpulkan informasi.
Mengkaji persoalan.
Menyampaikan masukan.
Mengawal tindak lanjut.
Kemudian mengevaluasi kembali.
Dengan kata lain, kerja KOHATI terhadap kebijakan tidak boleh berhenti ketika pemerintah mengeluarkan aturan.
Justru setelah aturan keluar, pekerjaan pengawalan dimulai.
Pemerintah Membutuhkan Kritik yang Berpengetahuan
KOHATI juga perlu memahami bahwa menjadi kritis bukan berarti harus selalu mengatakan tidak.
Masyarakat membutuhkan organisasi yang mampu membedakan antara kritik dan sekadar kegaduhan.
Kritik yang baik menunjukkan persoalan sekaligus menawarkan jalan keluar.
Jika ada program pemerintah yang berhasil, KOHATI harus mampu mengakuinya.
Jika ada kebijakan yang baik, KOHATI dapat mendukungnya.
Jika ada kekurangan, KOHATI memberikan catatan.
Jika terdapat persoalan di lapangan, KOHATI membawa suara masyarakat ke ruang dialog.
Sikap semacam ini jauh lebih produktif daripada membangun hubungan yang hanya berdasarkan kedekatan atau permusuhan politik.
Sebab independensi organisasi bukan berarti harus selalu berjarak dengan pemerintah.
Independensi berarti mampu menentukan sikap berdasarkan kepentingan masyarakat, bukan berdasarkan kepentingan siapa yang sedang berkuasa.
KOHATI Harus Memiliki Bahasa Kebijakan
Ke depan, salah satu ukuran kualitas kader KOHATI bukan hanya kemampuan berbicara tentang perempuan.
Tetapi kemampuan memperjuangkan kepentingan perempuan melalui berbagai jalur perubahan.
Kader KOHATI perlu mengenal bagaimana pemerintah bekerja.
Bagaimana perencanaan pembangunan dibuat.
Bagaimana anggaran disusun.
Bagaimana regulasi dirumuskan.
Bagaimana program dilaksanakan.
Bagaimana masyarakat dapat memberikan masukan.
Dan bagaimana sebuah kebijakan dapat dievaluasi.
Pengetahuan semacam itu membuat gerakan perempuan tidak berhenti pada narasi.
Gerakan menjadi lebih konkret.
KOHATI dapat mengubah pengalaman masyarakat menjadi data, data menjadi kajian, kajian menjadi rekomendasi, dan rekomendasi menjadi bahan advokasi.
Rangkaian sederhananya:
Dengar → Kaji → Kritisi → Dialog → Kawal → Evaluasi.
Itulah salah satu bentuk pengabdian yang relevan dengan kebutuhan zaman.
Banten Bisa Menjadi Ruang Belajar
Sebagai bagian dari gerakan nasional, KOHATI tentu memiliki agenda yang luas.
Tetapi perubahan tidak selalu harus dimulai dari Jakarta.
Banten memiliki banyak persoalan yang dapat menjadi ruang belajar dan pengabdian KOHATI: pendidikan perempuan, perlindungan anak, kekerasan terhadap perempuan, ketimpangan akses, kesehatan, ekonomi keluarga, perempuan pekerja, hingga keterlibatan perempuan dalam pembangunan.
Data SIMFONI PPA 2024, misalnya, mencatat 438 korban kekerasan terhadap perempuan di Banten. Angka tersebut adalah angka kasus yang masuk dalam sistem, bukan ukuran keseluruhan persoalan di lapangan.
Data semacam ini seharusnya bisa menjadi pintu masuk.
KOHATI dapat bertanya:
Apa yang terjadi?
Mengapa terjadi?
Di mana masalah layanan?
Apa yang dibutuhkan masyarakat?
Bagaimana pemerintah daerah merespons?
Apa yang bisa diperbaiki?
Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut lahir kerja intelektual sekaligus kerja sosial.
Dan Banten dapat menjadi laboratorium bagi kader KOHATI untuk belajar bahwa advokasi tidak selalu dimulai dengan aksi besar.
Kadang ia dimulai dari satu persoalan masyarakat yang mau didengar dengan serius.
Jangan Menunggu Kebijakan Selesai Baru Bersikap
Salah satu kesalahan organisasi masyarakat sipil adalah baru bersuara ketika kebijakan sudah selesai dibuat.
Padahal ruang partisipasi jauh lebih luas.
KOHATI harus berani hadir sejak persoalan mulai dibicarakan.
Ketika pemerintah merancang program, KOHATI dapat memberikan masukan.
Ketika rancangan kebijakan dibahas, KOHATI dapat menyampaikan perspektif perempuan.
Ketika program berjalan, KOHATI dapat melihat implementasinya.
Ketika muncul persoalan, KOHATI dapat membawa temuan tersebut ke ruang dialog.
Dengan begitu, KOHATI tidak hanya menjadi komentator kebijakan.
KOHATI menjadi bagian dari ekosistem masyarakat sipil yang ikut menjaga agar pembangunan tidak kehilangan perspektif manusia.
Contoh hubungan dialogis semacam ini juga terlihat di Lampung. Pada Juni 2026, KOHATI HMI Cabang Bandar Lampung melakukan audiensi dengan Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela dalam konteks penguatan peran perempuan dalam pembangunan. Pertemuan tersebut menunjukkan bahwa ruang dialog antara KOHATI dan pemerintah dapat digunakan untuk membicarakan agenda pemberdayaan perempuan.
Ruang seperti ini perlu diperbanyak.
Tetapi harus dijaga agar dialog tidak berubah menjadi sekadar seremoni.
Pengabdian Tidak Selalu Berarti Membantu Pemerintah
Ada hal yang perlu ditegaskan.
Pengabdian KOHATI kepada masyarakat tidak sama dengan membantu pemerintah dalam segala hal.
Pengabdian berarti membantu masyarakat mendapatkan kehidupan yang lebih baik.
Kadang jalannya adalah bekerja sama dengan pemerintah.
Kadang jalannya adalah memberikan kritik kepada pemerintah.
Kadang jalannya adalah mengedukasi masyarakat.
Kadang jalannya adalah mendampingi kelompok rentan.
Kadang jalannya adalah melakukan penelitian.
Dan kadang, pengabdian berarti berdiri di tengah masyarakat ketika tidak banyak orang mau mendengar suara mereka.
Karena itu, KOHATI harus memiliki keberanian untuk menjaga jarak yang sehat dari kepentingan kekuasaan.
Dekat untuk berdialog.
Terbuka untuk bekerja sama.
Tetapi tetap kritis.
Setelah Bangkit, Jangan Kembali Berputar di Tempat
Episode sebelumnya berbicara tentang jatuh dan bangkit.
Sekarang waktunya berbicara tentang arah.
Sebab sebuah organisasi bisa saja bangkit secara struktural, tetapi belum tentu bangkit secara gerakan.
Bisa saja kepengurusan baru terbentuk.
Program kerja tersusun.
Rapat berjalan.
Kegiatan dilaksanakan.
Namun masyarakat tidak merasakan perubahan.
Kalau itu yang terjadi, maka pertanyaan berikutnya menjadi penting:
Bangkit untuk apa?
KOHATI harus memastikan bahwa kebangkitan organisasi tidak hanya terlihat di dalam forum-forum internal.
Kebangkitan itu harus terlihat ketika kader hadir di tengah masyarakat.
Terlihat ketika ada persoalan perempuan yang membutuhkan suara.
Terlihat ketika ada kebijakan yang harus dikaji.
Terlihat ketika pemerintah membutuhkan perspektif masyarakat.
Terlihat ketika anak-anak membutuhkan perlindungan.
Dan terlihat ketika masyarakat membutuhkan organisasi yang berani menyampaikan kebenaran dengan cara yang bertanggung jawab.
Dari Kaderisasi Menuju Pengaruh yang Bermanfaat
Pada akhirnya, kualitas kaderisasi KOHATI tidak hanya dapat dilihat dari berapa banyak kader yang menjadi pengurus.
Ukuran yang lebih penting adalah berapa banyak kader yang mampu membawa pengetahuan dan nilai organisasi ke tengah kehidupan masyarakat.
Berapa banyak persoalan yang berhasil dikaji.
Berapa banyak rekomendasi yang disampaikan.
Berapa banyak kebijakan yang dikawal.
Berapa banyak masyarakat yang didengar.
Dan berapa banyak perubahan yang berhasil diperjuangkan.
KOHATI tidak harus menjadi besar karena banyak kegiatan.
KOHATI akan menjadi berarti ketika keberadaannya dibutuhkan.
Ketika pemerintah tahu bahwa ada organisasi perempuan yang dapat diajak berdialog secara serius.
Ketika masyarakat tahu bahwa ada kader yang mau mendengar.
Ketika perempuan tahu bahwa ada ruang untuk memperjuangkan haknya.
Dan ketika anak-anak mendapatkan lingkungan yang lebih aman karena ada orang-orang yang memilih untuk tidak diam.
Itulah pengabdian.
Bukan sekadar hadir.
Tetapi memberi arti.
Bukan sekadar bersuara.
Tetapi memastikan suara itu memiliki dasar.
Bukan sekadar mengkritik.
Tetapi menawarkan jalan keluar.
Dan bukan sekadar dekat dengan kekuasaan.
Tetapi tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat.
KOHATI telah berbicara tentang bangkit.
Kini pertanyaan berikutnya jauh lebih penting:
Apakah kebangkitan itu akan menjadi awal dari pengabdian yang lebih besar?
Sebab KOHATI tidak cukup hanya kembali berdiri.
KOHATI harus berjalan.
Dan dalam perjalanan itu, KOHATI harus berani berada di tengah masyarakat—mendengar, mengkaji, menyampaikan kritik, berdialog dengan pemerintah, mengawal kebijakan, dan memastikan kepentingan perempuan serta anak tidak tersisih dari arah pembangunan.
Dari bangkit, menuju pengabdian.
Dari kaderisasi, menuju kontribusi.
Dari suara, menuju perubahan.
