SPILL Banten – Kabar baik bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Provinsi Banten. Pemerintah masih menyediakan sejumlah program pembiayaan untuk membantu pelaku usaha mendapatkan tambahan modal, salah satunya melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi).
Kedua program tersebut memiliki sasaran dan mekanisme berbeda. KUR ditujukan bagi pelaku usaha yang memenuhi kriteria pembiayaan perbankan, sedangkan UMi menyasar pelaku usaha ultra mikro yang belum memiliki akses ke lembaga perbankan.
Bagi pelaku UMKM di Kota Serang, Kabupaten Serang, Tangerang, Lebak, Pandeglang, Kota Cilegon, Kota Tangerang Selatan, dan wilayah Banten lainnya, memahami perbedaan kedua program ini menjadi langkah awal sebelum mengajukan pembiayaan.
Lantas, berapa plafon pinjaman, bagaimana ketentuan bunganya, dan apa saja persyaratan yang perlu disiapkan pada 2026?
1. KUR 2026: Modal Usaha dengan Bunga Subsidi Pemerintah
Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program pembiayaan pemerintah yang disalurkan melalui lembaga keuangan kepada pelaku usaha produktif.
Pada 2026, pemerintah memperbarui pedoman pelaksanaan KUR melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2026. Kebijakan tersebut menekankan perluasan akses pembiayaan, terutama bagi usaha mikro dan kecil di sektor produksi serta perdagangan berorientasi ekspor.
Berdasarkan kebijakan pemerintah, terdapat beberapa skema suku bunga yang perlu diketahui:
- KUR Super Mikro: bunga sebesar 3 persen efektif per tahun.
- KUR Mikro dan KUR Kecil sektor produksi serta perdagangan berorientasi ekspor: bunga sebesar 6 persen efektif per tahun.
Pemerintah juga menetapkan bahwa pengajuan KUR dengan plafon hingga Rp100 juta tidak mensyaratkan agunan tambahan.
Ketentuan ini menjadi salah satu peluang bagi pelaku UMKM yang membutuhkan tambahan modal, tetapi belum memiliki aset untuk dijadikan jaminan tambahan.
Sementara itu, plafon pembiayaan KUR dapat mencapai Rp500 juta sesuai kategori dan ketentuan masing-masing skema.
Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian UMKM.
2. Pembiayaan UMi: Alternatif bagi Usaha Ultra Mikro
Tidak semua pelaku usaha memiliki akses untuk mengajukan pinjaman melalui bank. Ada pedagang kecil, usaha rumahan, hingga pelaku usaha mikro yang masih menghadapi keterbatasan administrasi dan riwayat pembiayaan.
Untuk kelompok tersebut, pemerintah menyediakan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi).
Program ini dikelola oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP), sebuah badan layanan umum di bawah Kementerian Keuangan.
Berdasarkan informasi resmi PIP, pembiayaan UMi memiliki plafon maksimal Rp20 juta per debitur.
Beberapa kriteria penerima pembiayaan UMi meliputi:
- Pelaku usaha perorangan maupun kelompok.
- Belum memiliki akses pembiayaan perbankan atau belum bankable.
- Memiliki kebutuhan modal maksimal Rp20 juta.
- Tidak sedang menerima kredit program pemerintah lainnya.
- Memiliki KTP elektronik.
Berbeda dengan KUR, penyaluran UMi dilakukan melalui lembaga keuangan bukan bank (LKBB) dan mitra penyalur yang bekerja sama dengan PIP.
Karakteristik pembiayaannya juga mencakup pendekatan berbasis komunitas, sistem tanggung renteng, serta pendampingan atau mekanisme jemput bola.
Artinya, UMi dapat menjadi alternatif bagi pelaku usaha kecil yang membutuhkan pembiayaan dengan skala lebih terbatas.
Sumber: Pusat Investasi Pemerintah, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan.
3. Apa Perbedaan KUR dan UMi?
Sebelum menentukan program yang akan diajukan, pelaku usaha perlu memahami perbedaan keduanya.
| Aspek | KUR | UMi |
|---|---|---|
| Sasaran | Usaha produktif mikro dan kecil | Usaha ultra mikro |
| Penyalur | Perbankan/lembaga keuangan sesuai ketentuan | LKBB dan mitra penyalur |
| Plafon | Hingga Rp500 juta sesuai skema | Maksimal Rp20 juta |
| Bunga | Bersubsidi, sesuai kategori KUR | Mengikuti ketentuan lembaga penyalur |
| Agunan | Mengikuti ketentuan KUR dan plafon | Mengikuti skema penyalur |
| Sasaran utama | Pengembangan usaha produktif | Usaha yang belum bankable |
Keduanya bukan program yang dapat dipilih secara bersamaan tanpa memperhatikan ketentuan. Salah satu persyaratan UMi adalah calon penerima tidak sedang menerima kredit program pemerintah lainnya.
Karena itu, pelaku usaha perlu menentukan kebutuhan pembiayaan dan memastikan kelayakannya sebelum mengajukan permohonan.
4. Bagaimana Peluang UMKM di Banten Mengakses KUR?
Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Koperasi dan UKM turut mendorong pelaku usaha memanfaatkan fasilitas pembiayaan KUR.
Dalam publikasi pada 11 Agustus 2026, Pemprov Banten menyampaikan bahwa subsidi bunga KUR menjadi salah satu instrumen untuk membantu pengembangan UMKM.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten, Agus Mintono, juga menekankan pentingnya pendampingan kepada pelaku usaha, mulai dari peningkatan keterampilan, manajemen, tata kelola keuangan, hingga pemenuhan legalitas usaha.
Pemprov Banten menyebut beberapa lembaga penyalur yang dapat menjadi pilihan masyarakat, yaitu:
- Bank Rakyat Indonesia (BRI).
- Bank Syariah Indonesia (BSI).
- Bank Mandiri.
- Bank BJB.
- Bank BJB Syariah.
- Pegadaian.
Pelaku usaha dapat berkonsultasi dengan lembaga penyalur untuk mengetahui ketersediaan produk pembiayaan dan kesesuaian persyaratannya.
Sumber: Pemerintah Provinsi Banten, 11 Agustus 2026.
5. Dokumen yang Perlu Disiapkan untuk Mengajukan KUR
Bagi pelaku UMKM yang ingin mengajukan KUR, terdapat sejumlah dokumen yang sebaiknya mulai dipersiapkan.
Mengacu pada informasi yang dipublikasikan Pemprov Banten, dokumen tersebut meliputi:
- Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- Kartu Keluarga (KK).
- Nomor Induk Berusaha (NIB).
- Foto tempat atau aktivitas usaha.
- Rekening tabungan.
- NPWP untuk pengajuan pinjaman di atas Rp100 juta.
Selain dokumen administrasi, pelaku usaha juga sebaiknya menyiapkan profil usaha sederhana yang memuat jenis produk, aktivitas penjualan, penghasilan, kebutuhan modal, serta rencana pengembangan usaha.
Dokumen tersebut dapat membantu lembaga penyalur memahami kondisi dan kebutuhan usaha ketika melakukan evaluasi kelayakan.
Perlu diperhatikan bahwa kelengkapan dokumen tidak otomatis menjamin pengajuan disetujui. Keputusan pembiayaan tetap melalui proses verifikasi dan penilaian lembaga penyalur.
6. Tips Agar Pengajuan Pembiayaan Lebih Siap
Persoalan modal sering kali menjadi tantangan bagi pelaku UMKM. Namun, sebelum mengajukan pembiayaan, ada beberapa hal yang sebaiknya diperhatikan.
Pertama, pastikan usaha benar-benar berjalan.
Pelaku usaha perlu memiliki gambaran jelas mengenai produk atau jasa yang ditawarkan, pelanggan, aktivitas penjualan, dan perkembangan usahanya.
Kedua, pisahkan keuangan pribadi dan usaha.
Pencatatan pemasukan, pengeluaran, serta keuntungan dapat membantu menggambarkan kondisi keuangan usaha secara lebih objektif.
Ketiga, hitung kebutuhan modal secara realistis.
Jangan mengajukan pembiayaan hanya karena plafon pinjaman tersedia. Hitung kebutuhan pembelian bahan baku, peralatan, pengembangan produksi, atau kebutuhan operasional lainnya.
Keempat, lengkapi legalitas usaha.
NIB menjadi salah satu dokumen penting yang perlu dipersiapkan. Untuk usaha di bidang pangan, pelaku UMKM juga dapat mempelajari persyaratan perizinan dan sertifikasi yang sesuai dengan jenis produknya.
Kelima, gunakan jalur resmi.
Pengajuan pembiayaan sebaiknya dilakukan langsung melalui lembaga penyalur resmi. Hindari menggunakan jasa perantara yang menjanjikan pencairan cepat dengan imbalan tertentu.
Kementerian UMKM juga mengimbau masyarakat melaporkan dugaan penyimpangan penyaluran KUR, termasuk permintaan biaya tidak semestinya, pungutan, dan praktik percaloan.
7. Jangan Tergiur Janji Pencairan Dana
Di tengah kebutuhan modal yang semakin tinggi, informasi mengenai KUR dan UMi kerap menjadi perhatian pelaku usaha.
Namun, masyarakat perlu berhati-hati terhadap pihak yang mengatasnamakan program pemerintah dan menjanjikan pencairan dana secara instan.
KUR maupun UMi bukan bantuan tunai gratis. Keduanya merupakan fasilitas pembiayaan yang memiliki kewajiban pengembalian sesuai perjanjian dan ketentuan lembaga penyalur.
Karena itu, calon penerima perlu memahami besaran angsuran, biaya yang berlaku, tenor, serta konsekuensi apabila terjadi keterlambatan pembayaran.
Informasi mengenai persyaratan dan mekanisme pembiayaan sebaiknya dikonfirmasi langsung kepada lembaga penyalur atau instansi pemerintah terkait.
Membuka Peluang UMKM Banten untuk Naik Kelas
Kehadiran KUR dan UMi memberikan alternatif pembiayaan bagi pelaku usaha dengan skala dan kebutuhan yang berbeda.
Bagi usaha mikro dan kecil yang memenuhi kriteria perbankan, KUR dapat menjadi pilihan untuk memperbesar kapasitas produksi, memperluas pemasaran, hingga meningkatkan daya saing.
Sementara itu, bagi pelaku usaha ultra mikro yang belum bankable, UMi dapat menjadi salah satu jalan untuk memperoleh akses pembiayaan sekaligus mengembangkan usahanya.
Bagi Banten, perluasan akses pembiayaan juga perlu berjalan beriringan dengan pendampingan, peningkatan kualitas produk, penguatan legalitas, dan perluasan pasar.
Sebab, UMKM tidak cukup hanya mendapatkan tambahan modal. Mereka juga membutuhkan kemampuan mengelola usaha agar pembiayaan yang diterima benar-benar menghasilkan pertumbuhan.
Jadi, sebelum mengajukan KUR atau UMi, pastikan kebutuhan modal sudah dihitung, persyaratan dipahami, dan kemampuan mengembalikan pembiayaan telah dipertimbangkan.
